Bintuni, 6 Februari 2015-Undangan pertemuan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manajemen PT Wukirasari dan Masyarakat Adat Kampung Wagura, Refideso, Awegro dan Otremta tentang sosialisasi hasil pengecekan lapangan tim terpadu di PT Wukirasari yang dikordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah terdistribusikan.

Surat Undangan tertanggal 30, Januari 2015 yang sedianya dilaksankanakan pada hari senin tanggal 9 Feburari 2015 di Teluk Bintuni dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Drs,Wim Fimbay, MM a.n. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan tetap berjalan sebagai mana mestinya. Maka dengan demikian diharapkan surat permohonan penundaan yang di ajukan oleh Manajemen PT.Wukurasari melaui email kepada Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni tentang penundaan waktu pertemuan sosialisasi di mundurkan ke tanggal 16 Maret 2015.

Permohonan yang di ajukan oleh Perusahan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak harus di setujui mengingat pertemuan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Timdu kepada Publik. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Undang-Undang N0.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak mesti harus menyetujui permohonan perusahan mengingat, hasil pertemuan para pihak tertanggal 3 juli 2014 di hotel Stengkol yang mengasilkan 6 poin kesepakan salah satunya mengatur tentang TIM TERPADU.

Dengan demikian, melalui siaran pers Nomor 054/SP/PBMH/X/2015 Perkumpulan Bin Madag Hom menyampaikan, pemerintah apabila menyetujui permohonan perusahan dan mengabaikan hak rakyat untuk mengetahui informasi publik maka sudah pasti kami akan menunding pemerintah dan perusahan telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana menimbang poim B yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan kalau sampai pertemuan tidak terjadi maka patut di pertanyakan ada apa ini?. Masyarakat siap palang kantor perusahan.

Perkumpulan Bin Madag Hom Teluk Bintuni-Tanah Papua

Yohanes Akwan,SH

Direktur

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Bintuni, 6 Februari 2015-Undangan pertemuan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manajemen PT Wukirasari dan Masyarakat Adat Kampung Wagura, Refideso, Awegro dan Otremta tentang sosialisasi hasil pengecekan lapangan tim terpadu di PT Wukirasari yang dikordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah terdistribusikan.

    Surat Undangan tertanggal 30, Januari 2015 yang sedianya dilaksankanakan pada hari senin tanggal 9 Feburari 2015 di Teluk Bintuni dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Drs,Wim Fimbay, MM a.n. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan tetap berjalan sebagai mana mestinya. Maka dengan demikian diharapkan surat permohonan penundaan yang di ajukan oleh Manajemen PT.Wukurasari melaui email kepada Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni tentang penundaan waktu pertemuan sosialisasi di mundurkan ke tanggal 16 Maret 2015.

    Permohonan yang di ajukan oleh Perusahan kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak harus di setujui mengingat pertemuan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Timdu kepada Publik. Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Undang-Undang N0.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak mesti harus menyetujui permohonan perusahan mengingat, hasil pertemuan para pihak tertanggal 3 juli 2014 di hotel Stengkol yang mengasilkan 6 poin kesepakan salah satunya mengatur tentang TIM TERPADU.

    Dengan demikian, melalui siaran pers Nomor 054/SP/PBMH/X/2015 Perkumpulan Bin Madag Hom menyampaikan, pemerintah apabila menyetujui permohonan perusahan dan mengabaikan hak rakyat untuk mengetahui informasi publik maka sudah pasti kami akan menunding pemerintah dan perusahan telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana menimbang poim B yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan kalau sampai pertemuan tidak terjadi maka patut di pertanyakan ada apa ini?. Masyarakat siap palang kantor perusahan.

    Perkumpulan Bin Madag Hom Teluk Bintuni-Tanah Papua

    Yohanes Akwan,SH

    Direktur

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on