NEGARA-NEGARA yang beradab sudah menempatkan makanan sebagai dasar hak asasi manusia. Karena itu, bagi mereka, mati kelaparan ialah sebuah skandal besar. Akan tetapi, di negeri ini, rakyat mati kelaparan dianggap sudah biasa.

Sedikitnya 11 orang suku Anak Dalam di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, meninggal sejak enam bulan terakhir. Mereka yang dikenal sebagai ‘orang rimba’ itu meninggal akibat kekurangan pangan. Suku Anak Dalam kini dihantui kematian beruntun karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih duduk manis berpangku tangan.

Disebut duduk manis berpangku tangan karena pemerintah, langsung atau tidak langsung, melakukan pembiaran terhadap menyempitnya ruang gerak suku Anak Dalam. Ruang gerak kehidupan mereka semakin terjepit dan tergusur oleh pemodal besar lewat proyek perkebunan kelapa sawit.

Hutan ialah rumah dan sumber penghidupan orang rimba. Mereka sangat memahami bahwa bumi menyediakan makanan cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi bukan untuk keserakahannya. Karena itu pula, mereka menyatu dengan hutan dalam tatanan kearifan lokal.

Ironisnya, kawasan hutan yang menjadi permukiman orang rimba secara turun-temurun dibiarkan dibabat. Inilah negara yang pada satu sisi mendewakan secara berlebihan penanam modal, tetapi pada sisi lain membiarkan dengan kesadaran penuh orang rimba terpinggirkan, bahkan tercerabut dari akar budayanya lewat pembabatan hutan.

Harus jujur dikatakan bahwa perlindungan terhadap orang rimba di negeri ini cuma indah di atas kertas, tetapi miskin, sangat miskin, dalam implementasi.

Sebagai contoh, lewat Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999, sebutan suku terasing diubah menjadi komunitas adat terpencil.

Tidak hanya itu. Terang benderang tersurat dalam sejumlah hukum positif perihal pengakuan dari pemerintah akan eksistensi komunitas adat terpencil, termasuk pengakuan atas hak sosial dan ekonomi, termasuk pengakuan terhadap perlindungan tradisi dan adat istiadat komunitas adat terpencil. Pengakuan dan perlindungan itu tersebar mulai undang-undang agraria hingga undang-undang tata ruang.

Mengapa perlindungan terhadap orang rimba miskin dalam implementasi?

Pangkal soal mendasar ialah pemahaman yang keliru. Orang rimba, sebagaimana publikasi newsmetrotv, hanya dianggap sebagai aset budaya yang harus dilindungi, tanpa menyertakan penghormatan terhadap hak-hak komunitas adat terpencil sebagai warga negara. Ketika suku Anak Dalam mati kelaparan, mestinya hal itu dianggap sebagai ketidakhadiran negara untuk melindungi warganya.

Pembangunan nasional tentu saja belum menyentuh komunitas adat terpencil yang tersebar dari Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, sampai Kepulauan Nusa Tenggara. Orang rimba terpinggirkan akibat posisi tawar mereka yang sangat lemah kala berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang mencaplok fungsi hutan.

Apabila negara tidak menaikkan posisi tawar komunitas adat terpencil, mati kelaparan menunggu giliran. Kelaparan sebagai skandal mestinya menantang kesadaran bersama untuk menemukan pemecahan masalah secara adil dan menyeluruh. Hanya itu caranya jika Indonesia berkeinginan menjadi negara beradab. Negara ini beradab bila tidak membiarkan orang rimba menunggu giliran mati kelaparan.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    NEGARA-NEGARA yang beradab sudah menempatkan makanan sebagai dasar hak asasi manusia. Karena itu, bagi mereka, mati kelaparan ialah sebuah skandal besar. Akan tetapi, di negeri ini, rakyat mati kelaparan dianggap sudah biasa.

    Sedikitnya 11 orang suku Anak Dalam di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, meninggal sejak enam bulan terakhir. Mereka yang dikenal sebagai ‘orang rimba’ itu meninggal akibat kekurangan pangan. Suku Anak Dalam kini dihantui kematian beruntun karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih duduk manis berpangku tangan.

    Disebut duduk manis berpangku tangan karena pemerintah, langsung atau tidak langsung, melakukan pembiaran terhadap menyempitnya ruang gerak suku Anak Dalam. Ruang gerak kehidupan mereka semakin terjepit dan tergusur oleh pemodal besar lewat proyek perkebunan kelapa sawit.

    Hutan ialah rumah dan sumber penghidupan orang rimba. Mereka sangat memahami bahwa bumi menyediakan makanan cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi bukan untuk keserakahannya. Karena itu pula, mereka menyatu dengan hutan dalam tatanan kearifan lokal.

    Ironisnya, kawasan hutan yang menjadi permukiman orang rimba secara turun-temurun dibiarkan dibabat. Inilah negara yang pada satu sisi mendewakan secara berlebihan penanam modal, tetapi pada sisi lain membiarkan dengan kesadaran penuh orang rimba terpinggirkan, bahkan tercerabut dari akar budayanya lewat pembabatan hutan.

    Harus jujur dikatakan bahwa perlindungan terhadap orang rimba di negeri ini cuma indah di atas kertas, tetapi miskin, sangat miskin, dalam implementasi.

    Sebagai contoh, lewat Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999, sebutan suku terasing diubah menjadi komunitas adat terpencil.

    Tidak hanya itu. Terang benderang tersurat dalam sejumlah hukum positif perihal pengakuan dari pemerintah akan eksistensi komunitas adat terpencil, termasuk pengakuan atas hak sosial dan ekonomi, termasuk pengakuan terhadap perlindungan tradisi dan adat istiadat komunitas adat terpencil. Pengakuan dan perlindungan itu tersebar mulai undang-undang agraria hingga undang-undang tata ruang.

    Mengapa perlindungan terhadap orang rimba miskin dalam implementasi?

    Pangkal soal mendasar ialah pemahaman yang keliru. Orang rimba, sebagaimana publikasi newsmetrotv, hanya dianggap sebagai aset budaya yang harus dilindungi, tanpa menyertakan penghormatan terhadap hak-hak komunitas adat terpencil sebagai warga negara. Ketika suku Anak Dalam mati kelaparan, mestinya hal itu dianggap sebagai ketidakhadiran negara untuk melindungi warganya.

    Pembangunan nasional tentu saja belum menyentuh komunitas adat terpencil yang tersebar dari Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, sampai Kepulauan Nusa Tenggara. Orang rimba terpinggirkan akibat posisi tawar mereka yang sangat lemah kala berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang mencaplok fungsi hutan.

    Apabila negara tidak menaikkan posisi tawar komunitas adat terpencil, mati kelaparan menunggu giliran. Kelaparan sebagai skandal mestinya menantang kesadaran bersama untuk menemukan pemecahan masalah secara adil dan menyeluruh. Hanya itu caranya jika Indonesia berkeinginan menjadi negara beradab. Negara ini beradab bila tidak membiarkan orang rimba menunggu giliran mati kelaparan.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on