Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi SAg terus menyoroti kawasan hutan, baik yang berstatus sebagai hutan lindung maupun hutan produksi terbatas (HPT) yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Akibat alih fungsi puluhan ribu hektare kawasan hutan ini, dinilainya negara dan masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan.

‘’Sekarang ada sekitar 35 ribu hektare lebih kebun di Kuansing berada di kawasan hutan. Ini jelas sangat merugikan negara dan masyarakat, karena para penggarapnya itu tidak akan pernah bayar pajak,’’ ujar Musliadi saat berbincang-bincang dengan wartawan di Teluk Kuantan, Rabu (28/1).

Ketua DPC PKB Kuansing ini menginginkan agar para penggarap alias cukong-cukong yang menguasai lahan itu diseret ke pengadilan. Namun sangat disayangkannya, para cukong alias para pemodal yang menggarap kawasan hutan ini tidak pernah ditangkap sama sekali.

Sebanyak 35 ribu hektare kebun yang diduga berada di kawasan hutan tersebar di negeri ini, mulai dari HPT wilayah Sumpu, Pangkalan Indarung Singingi, Pucuk Rantau hingga HPH Hutani Sola Lestari di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Kawasan-kawasan hutan yang sekarang menjadi lahan perkebunan itu diduga Musliadi, lahan tersebut dijual oleh oknum masyarakat setempat kepada para cukong. Disarankannya, pemerintah daerah melalui tim terpadu yang bertujuan untuk menertibkan kawasan hutan ini harus mengambil langkah tegas dan tepat menyikapinya.

‘’Kawasan-kawasan hutan itu kan sekarang sudah banyak menjadi kebun. Langkah tegasnya, kita harus melakukan tindakan represif. Ya, kalau perlu kita grader seluruh kebun itu. Dan saya ingin cukong-cukong-nya itu diseret ke pengadilan. Sudah pernah ndak tindakan tegas ini kita lakukan? Belum kan,’’ ujarnya.

Tim terpadu yang dipimpin Asisten I Setda Kuansing dan beranggotakan pihak kepolisian dan TNI serta kejaksaan ini disarankan Musliadi harus memprioritaskan penertiban terhadap kawasan hutan ini. Langkah awal, saran pria asal Cerenti ini lagi agar tim memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemantau.

‘’Masyarakat lokal itu yang kita beri keparcayaan untuk menjaga hutan. Kalau sekarang kawasan-kawasan hutan itu sudah beralih fungsi menjadi kebun, ya tak mungkin kepala desanya tidak tahu. Kalau perlu panggil semuanya,’’ desak Musliadi.

Sebanyak 35 ribu hektare kebun yang ada di Kuansing berada di kawasan hutan. Hal ini menurutnya sangat merugikan negara, karena mereka para cukong-nya tidak akan pernah membayar pajak. ‘’Sudahlah pajak tidak bayar, tanah kami habis pula oleh mereka. Tangkap sajalah orang-orang ini,’’ ujarnya. (riaupos)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi SAg terus menyoroti kawasan hutan, baik yang berstatus sebagai hutan lindung maupun hutan produksi terbatas (HPT) yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Akibat alih fungsi puluhan ribu hektare kawasan hutan ini, dinilainya negara dan masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan.

    ‘’Sekarang ada sekitar 35 ribu hektare lebih kebun di Kuansing berada di kawasan hutan. Ini jelas sangat merugikan negara dan masyarakat, karena para penggarapnya itu tidak akan pernah bayar pajak,’’ ujar Musliadi saat berbincang-bincang dengan wartawan di Teluk Kuantan, Rabu (28/1).

    Ketua DPC PKB Kuansing ini menginginkan agar para penggarap alias cukong-cukong yang menguasai lahan itu diseret ke pengadilan. Namun sangat disayangkannya, para cukong alias para pemodal yang menggarap kawasan hutan ini tidak pernah ditangkap sama sekali.

    Sebanyak 35 ribu hektare kebun yang diduga berada di kawasan hutan tersebar di negeri ini, mulai dari HPT wilayah Sumpu, Pangkalan Indarung Singingi, Pucuk Rantau hingga HPH Hutani Sola Lestari di Kecamatan Logas Tanah Darat.

    Kawasan-kawasan hutan yang sekarang menjadi lahan perkebunan itu diduga Musliadi, lahan tersebut dijual oleh oknum masyarakat setempat kepada para cukong. Disarankannya, pemerintah daerah melalui tim terpadu yang bertujuan untuk menertibkan kawasan hutan ini harus mengambil langkah tegas dan tepat menyikapinya.

    ‘’Kawasan-kawasan hutan itu kan sekarang sudah banyak menjadi kebun. Langkah tegasnya, kita harus melakukan tindakan represif. Ya, kalau perlu kita grader seluruh kebun itu. Dan saya ingin cukong-cukong-nya itu diseret ke pengadilan. Sudah pernah ndak tindakan tegas ini kita lakukan? Belum kan,’’ ujarnya.

    Tim terpadu yang dipimpin Asisten I Setda Kuansing dan beranggotakan pihak kepolisian dan TNI serta kejaksaan ini disarankan Musliadi harus memprioritaskan penertiban terhadap kawasan hutan ini. Langkah awal, saran pria asal Cerenti ini lagi agar tim memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemantau.

    ‘’Masyarakat lokal itu yang kita beri keparcayaan untuk menjaga hutan. Kalau sekarang kawasan-kawasan hutan itu sudah beralih fungsi menjadi kebun, ya tak mungkin kepala desanya tidak tahu. Kalau perlu panggil semuanya,’’ desak Musliadi.

    Sebanyak 35 ribu hektare kebun yang ada di Kuansing berada di kawasan hutan. Hal ini menurutnya sangat merugikan negara, karena mereka para cukong-nya tidak akan pernah membayar pajak. ‘’Sudahlah pajak tidak bayar, tanah kami habis pula oleh mereka. Tangkap sajalah orang-orang ini,’’ ujarnya. (riaupos)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on