Uang sebagai penentu kemandirian? Pemerintah dalam menjalankan program apapun, perlu dana untuk bekerja. Sebagaimana disampaikan oleh satu kementerian di Indonesia. Supaya mengentaskan desa sangat tertinggal menuju desa desa mandiri, perlu biaya bukan sedikit, 19 trilyun. Bukan saja 19 trilyun yang disebut mentri itu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur tiap desa mendapat suntikan dana sebesar Rp1,4 miliar yang realisasinya awal 2015.

Sebagaimana data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari Sabang (Sumatera) sampai Merauke (Papua), sebanyak 43.000 desa masuk kategori desa tertinggal. Bahkan yang cukup mencengangkan, masih ada 17.000 desa yang masuk kategori desa sangat tertinggal. Ribuan desa tertinggal tersebut mayoritas terletak di wilayah perbatasan dan di pulau terluar.

Para pihak yang bersinggungan soal pedesaan bilang, banyak desa di Indonesia yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Letak geografis yang jauh dari perhatian maupun campur tangan pemerintah mengakibatkan desa-desa tersebut tertinggal jauh dari desa lain di Indonesia.

Hutan Produksi dan Masyarakat Korban

Karena hidup di daerah tertinggal, kondisi warga tentu memprihatinkan, baik infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, peyediaan jaringan listrik dan air bersih maupun layanan publik lainnya juga masih minim. Untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal di Nusantara, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan tersebut guna meninggkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia perlu dana untuk membangun desa, sementara investasi sudah merambah kawasan desa. Pemburu kekayaan negara ini sudah melampaui batas-batas yang sekarang oleh pemerintah menyebutnya tertinggal. Kawasan desa di pelosok melekat dalam peradaban hutan. Begitu pula sebagian masyarakat adat berada disana.

Bedil investasi yang memporakporandakan habitan kawasan masyarakat adat, sebut saja wilayah pesisir, cenderung diincar perkebunan sawit, gas dan minyak. Sementara pegunungan dilirik investasi tambang batubara, tembaga dan emas. Invetsasi yang meningkat, menggusur ekosistem baik tumbuhan dan mahluk hidup, kemudian oleh negara (pemerintah) dikembangkan menjadi kemandirian.

Regulasi Baku Tabrak?

Untuk dapat mencapai target 5 tahun pengentasan desa tertinggal, pihak Kementerian PPDT dilansir kompas.com Senin 23 Maret 2015, mengatakan harus ada intervensi khusus dari pemerintah sehingga desa-desa di luar jangkauan tersebut bisa menjadi desa mandiri sesuai yang diprogramkan selama ini. Intervensi yang dimaksudkan adalah perlu dana 19 trilyun rupiah untuk 17.000 desa sangat tertinggal.

Implementasi kebijakan pusat dari UU Desa 2014, hingga program kementerian tersebut, tentu tidak serta merta mulus. Sebab, bagaimana menyelenggarakan kebijakan pusat ditengah otonomi daerah yang melimpahkan wewenang urusan kepada daerah. Sebut saja, otsus Papua, pemerintahan Aceh maupun otomi desa yang sudah menjadi trand aplikasi masa kini.

Hutan sudah habis, manusia didalamnya dipaksa pindah, lalu pemerintah menyebutnya desa tertinggal harus dimandirikan dengan uang begitu banyak. Kekuatan pemukul dan perusak (investasi) baku ketemu dengan kekuatan kemandirian yang hendak dilakukan pemerintah dari berbagai kebijakan mereka, sementara investasi hadir dan merambah hutan karena negara (pemerintah) saling mendukung. Demikian dengungan warga di kawasan hutan.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Uang sebagai penentu kemandirian? Pemerintah dalam menjalankan program apapun, perlu dana untuk bekerja. Sebagaimana disampaikan oleh satu kementerian di Indonesia. Supaya mengentaskan desa sangat tertinggal menuju desa desa mandiri, perlu biaya bukan sedikit, 19 trilyun. Bukan saja 19 trilyun yang disebut mentri itu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur tiap desa mendapat suntikan dana sebesar Rp1,4 miliar yang realisasinya awal 2015.

    Sebagaimana data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari Sabang (Sumatera) sampai Merauke (Papua), sebanyak 43.000 desa masuk kategori desa tertinggal. Bahkan yang cukup mencengangkan, masih ada 17.000 desa yang masuk kategori desa sangat tertinggal. Ribuan desa tertinggal tersebut mayoritas terletak di wilayah perbatasan dan di pulau terluar.

    Para pihak yang bersinggungan soal pedesaan bilang, banyak desa di Indonesia yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Letak geografis yang jauh dari perhatian maupun campur tangan pemerintah mengakibatkan desa-desa tersebut tertinggal jauh dari desa lain di Indonesia.

    Hutan Produksi dan Masyarakat Korban

    Karena hidup di daerah tertinggal, kondisi warga tentu memprihatinkan, baik infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, peyediaan jaringan listrik dan air bersih maupun layanan publik lainnya juga masih minim. Untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal di Nusantara, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan tersebut guna meninggkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Negara Indonesia perlu dana untuk membangun desa, sementara investasi sudah merambah kawasan desa. Pemburu kekayaan negara ini sudah melampaui batas-batas yang sekarang oleh pemerintah menyebutnya tertinggal. Kawasan desa di pelosok melekat dalam peradaban hutan. Begitu pula sebagian masyarakat adat berada disana.

    Bedil investasi yang memporakporandakan habitan kawasan masyarakat adat, sebut saja wilayah pesisir, cenderung diincar perkebunan sawit, gas dan minyak. Sementara pegunungan dilirik investasi tambang batubara, tembaga dan emas. Invetsasi yang meningkat, menggusur ekosistem baik tumbuhan dan mahluk hidup, kemudian oleh negara (pemerintah) dikembangkan menjadi kemandirian.

    Regulasi Baku Tabrak?

    Untuk dapat mencapai target 5 tahun pengentasan desa tertinggal, pihak Kementerian PPDT dilansir kompas.com Senin 23 Maret 2015, mengatakan harus ada intervensi khusus dari pemerintah sehingga desa-desa di luar jangkauan tersebut bisa menjadi desa mandiri sesuai yang diprogramkan selama ini. Intervensi yang dimaksudkan adalah perlu dana 19 trilyun rupiah untuk 17.000 desa sangat tertinggal.

    Implementasi kebijakan pusat dari UU Desa 2014, hingga program kementerian tersebut, tentu tidak serta merta mulus. Sebab, bagaimana menyelenggarakan kebijakan pusat ditengah otonomi daerah yang melimpahkan wewenang urusan kepada daerah. Sebut saja, otsus Papua, pemerintahan Aceh maupun otomi desa yang sudah menjadi trand aplikasi masa kini.

    Hutan sudah habis, manusia didalamnya dipaksa pindah, lalu pemerintah menyebutnya desa tertinggal harus dimandirikan dengan uang begitu banyak. Kekuatan pemukul dan perusak (investasi) baku ketemu dengan kekuatan kemandirian yang hendak dilakukan pemerintah dari berbagai kebijakan mereka, sementara investasi hadir dan merambah hutan karena negara (pemerintah) saling mendukung. Demikian dengungan warga di kawasan hutan.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on