Masyarakat Adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam, melalui kepala suku Imanuel Money mendesak Pemerintah (Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dan Pusat di Jakarta) agar tidak menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT. Nabire Baru (PT.NB). Yunus bilang, desakan tersebut sebelum pihak perushaan sawit duduk bersama menyepakati MoU (Momerandum of Understanding) dengan masyarakat pemilk hak ulayat.

Selanjutnya, menurut Kepala Suku Waoha, beberapa tuntutan yang belum direalisasikan berdasarkan pernyataan sikap yang telah dibuat oleh masyarakat adat pada tanggal 19 januari 2015, di Bina Mitra polres Nabire (link: pusaka.or.id/suku-besar-yerisiam-nyatakan-sikap-berhentikan-segala-aktivitas-perusahaan-sawit/)

Selain mendesak pemerintah daerah dan pusat, masyarakat Adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam juga desak Kapolda Papua agar segera menarik anggota Pam Brimob (PAM Swakarsa) di areal perkebunan sawit KM 16 dan 19 Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire. Dan tidak mengirim kembali/roling lagi Anggota brimob.

Melalui siaran pers yang diterbitkan pada 14 maret 2015, Kepala Suku Waoha juga menyampaikan bahwa masyarakat adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam perlu dukungan dari LSM-LSM, LBH, dan Lembaga-Lembag Advokasi untuk memberikan dukungan kepada persoalan dimaksud.

Propaganda Separatisme

Paska gerakan masyarakat adat Yerisiam mengeluarkan berbagai sikap penolakan kebun sawit, kerap ada isu separatis. Polisi penjaga kebun sawit (PAM SWAKARSA) menyebar isu “propaganda” bahwa ada OPM di Wami, sehingga mereka pura-pura melakukan operasi keamanan.

Menghadapi sikap kritis orang-orang pemilik hak ulayat, perusahaan dan pihak pengamanan perusahaan tak ada pilihan lain. Seketaris Suku Besar Yerisiam kepada PUSAKA menyampaikan, ada isu bahkan penyisiran ke daerah sekitar kampong Wami, dimana areal perusahaan sawit Nabire Baru beroperasi. Mereka hembuskan isu ada OPM keluar dari Wami, sehingga aparat melakukan pengamanan disana.

Tino menduga, PT. Nabire Baru dan konsorsiumnya beroperasi secara illegal. Dia menuding, belum ada kesepakatan MOU dengan masyarakat pemilik ulayat, mereka (perusahaan) bikin sosialisasi dan penyerahan AMDAL khusus kepada PT. Sariwana Adi Perkasa (link: pusaka.or.id/suku-besar-yerisiam-tuding-pemerintah-indonesia-dan-pt-nabire-baru-bunuh-pemilik-hak-ulayat/). Bahkan ijin HGU belum ada, sawit sudah tumbuh besar dan pohon sudah digusur habis dan rata, kesal Tino yang juga sekertaris Suku Besar Yerisiam.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Masyarakat Adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam, melalui kepala suku Imanuel Money mendesak Pemerintah (Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dan Pusat di Jakarta) agar tidak menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT. Nabire Baru (PT.NB). Yunus bilang, desakan tersebut sebelum pihak perushaan sawit duduk bersama menyepakati MoU (Momerandum of Understanding) dengan masyarakat pemilk hak ulayat.

    Selanjutnya, menurut Kepala Suku Waoha, beberapa tuntutan yang belum direalisasikan berdasarkan pernyataan sikap yang telah dibuat oleh masyarakat adat pada tanggal 19 januari 2015, di Bina Mitra polres Nabire (link: pusaka.or.id/suku-besar-yerisiam-nyatakan-sikap-berhentikan-segala-aktivitas-perusahaan-sawit/)

    Selain mendesak pemerintah daerah dan pusat, masyarakat Adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam juga desak Kapolda Papua agar segera menarik anggota Pam Brimob (PAM Swakarsa) di areal perkebunan sawit KM 16 dan 19 Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire. Dan tidak mengirim kembali/roling lagi Anggota brimob.

    Melalui siaran pers yang diterbitkan pada 14 maret 2015, Kepala Suku Waoha juga menyampaikan bahwa masyarakat adat Suku Waoha pada Suku Besar Yerisiam perlu dukungan dari LSM-LSM, LBH, dan Lembaga-Lembag Advokasi untuk memberikan dukungan kepada persoalan dimaksud.

    Propaganda Separatisme

    Paska gerakan masyarakat adat Yerisiam mengeluarkan berbagai sikap penolakan kebun sawit, kerap ada isu separatis. Polisi penjaga kebun sawit (PAM SWAKARSA) menyebar isu “propaganda” bahwa ada OPM di Wami, sehingga mereka pura-pura melakukan operasi keamanan.

    Menghadapi sikap kritis orang-orang pemilik hak ulayat, perusahaan dan pihak pengamanan perusahaan tak ada pilihan lain. Seketaris Suku Besar Yerisiam kepada PUSAKA menyampaikan, ada isu bahkan penyisiran ke daerah sekitar kampong Wami, dimana areal perusahaan sawit Nabire Baru beroperasi. Mereka hembuskan isu ada OPM keluar dari Wami, sehingga aparat melakukan pengamanan disana.

    Tino menduga, PT. Nabire Baru dan konsorsiumnya beroperasi secara illegal. Dia menuding, belum ada kesepakatan MOU dengan masyarakat pemilik ulayat, mereka (perusahaan) bikin sosialisasi dan penyerahan AMDAL khusus kepada PT. Sariwana Adi Perkasa (link: pusaka.or.id/suku-besar-yerisiam-tuding-pemerintah-indonesia-dan-pt-nabire-baru-bunuh-pemilik-hak-ulayat/). Bahkan ijin HGU belum ada, sawit sudah tumbuh besar dan pohon sudah digusur habis dan rata, kesal Tino yang juga sekertaris Suku Besar Yerisiam.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on