oleh: John NR Gobai

Tulisan ini bagian dari Laporan yang  disusun Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai, Komnas Ham RI

Pelanggaran HAM berat atau dikenal dengan “gross violation of human rights” atau “greaves breaches of human rights” sebagaimana disebut secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya, tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Di dalam Statuta Roma 1998 sebutan tersebut ada padanannya tetapi dengan istilah lain, yaitu “the most serious crimes of concern to the international community as a whole”. Dalam Statuta Roma (1998) pengertian tersebut ditegaskan meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,kejahatan perang,dan agresi yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur Pelanggaran HAM berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Peristiwa pertama

Peristiwa pertama, penyiksaan dan bukan penganiayaan karena pelaku adalah aparatur negara bukan warga sipil. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pejabat publik atau sepengetahuan dan atau atas provokasi pejabat publik (Aparat Negara) terhadap Yulian Yeimo (15 tahun) warga sipil oleh oknum TNI AD, Tim Khusus Yonif 753 Arga Vira Tama Nabire di Paniai.

Korban mengalami penyiksaan berat dan pingsan di tempat. Peristiwa ini terjadi pada pukul 20.40 WP di sebuah pondok Natal Bukit Togokotu, Kampung Ipakiye. Kampung ini terletak di bagian timur Kota Enarotali, 2 KM dari Kota Enarotali serta diperkirakan 900 Meter dari Pos Timsus Yonif 753 AVT.

Aksi penyiksaan itu berawal dari peneguran tiga orang pemuda terhadap seorang oknum TNI AD yang mengendarai motor pada malam hari sekitar pukul 20.00 WP dari Kota Enarotali menuju ke Kota Madi tanpa menyalakan lampu.

Tiga Warga yang berada di pondok Natal itu menegur pengendara motor agar menyalakan lampu motor supaya tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.

Kejadian teguran warga tadi tidak diterima oleh oknum aparat tersebut, sekitar 20 menit kemudian, datanglah 5 orang anggota Timsus Yonif 753 dengan menggunakan Mobil Hitam dari Posnya ke pondok Natal dimana 3 warga itu berada.

Mereka memberhentikan mobil di depan pondok Natal lalu mengejar ketiga warga itu, satu orang warga atas nama Yulian Yeimo (15) ditahan dan disiksa sampai pingsan di tempat, sementara 2 orang lain berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu Kepala Distrik Paniai Timur bersama beberapa korban pergi ke POLRES Paniai untuk meminta Wakapolres Paniai untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menghadirkan pelaku, namun masalah ini tidak diselesaikan secara baik

Peristiwa Kedua

Peristiwa kedua, aksi pembunuhan kilat terhadap 4 warga sipil, 6 orang luka kritis dan 16 warga sipil lain yang mengalami luka-luka. Aksi ini terjadi di lapangan Sepak Bola Karel Gobay, kota Enarotali, Kabupaten Paniai depan Kantor Koramil Paniai pada 8 Desember 2014, .

Peristiwa kedua ini, Pukul, 07.30 – 09.30 WIT, terjadi ketika warga memprotes dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan penyiksaan (peristiwa pertama). Warga memprotes dengan cara memalang jalan raya di Togokotu Kampung Ipakiye (Tempat Kejadian Perkara 1) dan meminta pelaku penyiksaan serta mobil yang digunakan dihadirkan agar meminta alasan penyiksaan dan pertanggung jawaban.

Kapolres dan Wakil Bupati menemui warga di tempat pemalangan untuk bernegosiasi agar membuka palang. Saat bernegosiasi sedang berlangsung, Wakapolres Paniai memberitahukan (memerintahkan) kepada bawahannya melalui/HT agar siaga satu karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM), tidak lama kemudian, 1 regu TNI AD dari Timsus Batalyon 753 di Enarotali tiba di tempat pemalangan jalan, kemudian terjadi keributan masa merusak mobil Toyota Rush yang diduga digunakan pelaku penganiayaan semalam,tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan, setelah Toyota Rush dirusak kemudian anggota TNI yang berada dalam mobil itu keluar dan berlari menuju Kota Enarotali, kemudian masa mengikuti dari belakang dan berjalan kaki menuju kota Enarotali untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak TNI dan Polisi (Koramil, Timsus dan Polres Paniai).

Pukul, 09.30- 09.55.Warga dari Ipakiye dan Madi yang berjalan kaki tiba di Lapangan sepakbola Karel Gobay bergabung dengan massa rakyat dari kota Enarotali yang terlebih dulu berada di tempat tersebut.

Lapangan Karel Gobay itu berada di depan Kantor Koramil. Jarak antara Lapangan dengan Kantor Koramil berkisar antara 25 Meter.

Pada Pukul 09.55,Warga berada di lapangan sepak bola sambil menari (waita) untuk berdialog dengan pimpinan Kodim, Tim Khusus Yonif 753 AVT dan Polisi atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Saat warga masih berada di lapangan, gabungan Aparat (TNI AD dan Polisi) sudah siap siaga, lengkap dengan peralatan senjata di Kantor Koramil dan Polsek.

Warga menuju ke Kantor Koramil untuk meminta berdialog demi menyelesaikan kasus penyiksaan. Niat ini tidak diterima, tidak bersedia berdialog dengan warga oleh pihak aparat.

Warga kecewa atas sikap aparat tersebut. Sikap kekecewaan warga itu diekspresikan dengan melempari mobil Toyota Rush berplat B yang berada di depan Kantor Koramil dengan batu dan Mobil yang dilempari itu diduga kuat digunakan aparat saat peristiwa penyiksaan (peristiwa 1).

Pada Pukul,10.00- 10.15. WIT, Gabungan Aparat (TNI AD/Polisi) merespon aksi pelemparan mobil itu dengan tembakan ke sasaran warga sipil yang tak bersenjata. Aksi penembakan brutal terhadap warga itu menewaskan 4 warga sipil saat itu juga. 6 orang luka tembakan kritis dilarikan ke rumah sakit dan 16 orang lainnya mengalami-luka-luka.

Jam 10;12, Wakapolres Paniai, sampai di Polsek Paniai Timur dan menuju ke Lapangan Karel Gobai.

Jam; 10;16 Bupati Paniai, Hengki Kayame, sampai di lapangan, saat itu penembakan berhenti.

KORBAN DAN PELAKU

Peristiwa Pertama (Penyiksaan dan atau Penganiayaan)

Pelaku: TNI AD Yonif 753/AVT Nabire di Paniai. Tim Operasi Khusus ini ditempatkan oleh Pangdam Cendrawasih Papua di daerah yang dianggap rawan.

Korban: Yulianus Yeimo (15) warga Kampung Ipakiye

Peristiwa Kedua (Pembunuhan Kilat dan Penembakan)

Pelaku: Gabungan TNI AD dan Polri (Timsus Yonif 753, Anggota Koramil Paniai Timur, Kopasus, Brimob Polda Papua dan anggota Polres Paniai serta PASKHAS/TNI AU).

Korban: Warga sipil

Nama-nama Korban

Korban Tewas

1. Yulianus Yeimo (17 Thn), Apinus Gobai (16), ,Simon Degei (17), 4. Alpius You (18 Thn). Abia Gobay (17 Thn) Korban Kritis :Yulianus Tobai (33), 2. Selpi Dogopia (34

Yermias Kayame (48), Marice Yogi (52), Yulianus Mote (25), Agusta Degei (28

 Korban Luka-luka Oni Yeimo Yulian Mote (25), Oktovianus Gobay Noak Gobai Bernadus Magai Yogi (Siswa SD Kls IV), Akulian Degey (Siswa SMP Kls I), 7. Andarias 8. Abernadus Bunai (Siswa SD Kls IV), Neles Gobay (PNS), Jerry Gobay (Siswa SD Kls V), Oktovianus Gobay (Siswa SD Kls V), Yuliana Edoway (Ibu Rumah Tangga),

SALAH SATU PERBUATAN (UNSUR OBJECTIVE/ACTUS REUS)

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terha­dap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.

Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbu­dakan’, ’pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ’perampasan kemerdekaan’, ’penyiksaan’, ‘perkosaan’, ’penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang No­mor 26 Tahun 2000.

Dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa dalam Kasus ini telah terjadi Penganiyaan terhadap terhadap Yulianus Yeimo, pada tanggal 7 Desember 2014 dan Pembunuhan terhadap 5 (lima orang masyarakat sipil pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai dan Penganiayaan dengan Popor senjata serta tembakan yang menyebabkan luka kritis dan luka bagi 20 Orang Masyarakat sipil.

UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM BERAT

Dalam mengkaji kasus ini maka perlu dilihat mengkajinya dengan unsure-unsur pelanggaran HAM berat yang antara lain adalah;

1). Tindakan sebagai bagian dari serangan Meluas Atau Sistematis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau siste­matis. Oleh karena itu, penafsiran ”sistematis” atau ”meluas” dapat mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan doktrin.

a)   Unsur Meluas

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 ta­hun 2000, telah terjadi kejahatan kemanusiaan didua tempat yaitu adanya penganiayaan di Togokotu pada tanggal 7 Desember 2014 dan juga pembunuhan dan penganiayaan pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai, Enarotali Paniai

Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak tempat dan ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhin­ya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (single, isolated or random acts) namun merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature). Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan ini telah memenuhi unsure Meluas sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000.

b)  Unsur Terencana

Pada tanggal 8 Desember 2014, pada pagi hari Peristiwa kedua ini, Pukul, 07.30 – 09.30 WIT, terjadi ketika warga memprotes dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan penyiksaan (peristiwa pertama). Warga memprotes dengan cara memalang jalan raya di Togokotu Kampung Ipakiye (Tempat Kejadian Perkara 1) dan meminta pelaku penyiksaan serta mobil yang digunakan dihadirkan agar meminta alasan penyiksaan dan pertanggung jawaban.

Wakapolres Paniai memberitahukan (memerintahkan) kepada bawahannya melalui/HT agar siaga satu karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM), pada hal tidak benar, tidak lama kemudian, 1 regu TNI AD dari Timsus Batalyon 753 di Enarotali tiba di tempat pemalangan jalan, kemudian terjadi keributan masa merusak mobil Toyota Rush yang diduga digunakan pelaku penganiayaan semalam,tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan, setelah Toyota Rush dirusak kemudian anggota TNI yang berada dalam mobil itu keluar dan berlari menuju Kota Enarotali, kemudian masa mengikuti dari belakang dan berjalan kaki menuju kota Enarotali untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak TNI dan Polisi (Koramil, Timsus dan Polres Paniai). Jarak antara Lapangan dengan Kantor Koramil berkisar antara 25 Meter. Saat warga masih berada di lapangan, gabungan Aparat (TNI AD dan Polisi) sudah siap siaga, lengkap dengan peralatan senjata di Kantor Koramil dan Polsek. Kemudian terjadi penembakan yang menelan 4 korban meninggal dan yang lain lain luka-luka. Hal ini terlihat ada unsure terencana.

c)   Unsur Sistematis

Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu” yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat dilihat berbagai bentuk keja­hatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk suatu pola tertentu. Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-korban adalah sebagi berikut; tindakan oleh para pelaku diawali dengan Pembiaran untuk tidak menyelesaikan akar permasalahan pada malam hari pasca terjadinya penganiayaan di Pondok Natal Togokotu di Mapolres Paniai oleh Wakapolres Paniai, kemudian namun baru mau diselesaikan pada pagi hari tanggal 8 Desember 2014 saat pemuda Ipakiye saat memalang jalan karena pihak POLRES Paniai tidak menghadirkan pelaku maka masyarakat marah terjadi ketegangan, sehingga Wakapolres memanggil anggotanya agar siaga disekeliling TKP I, beberapa saat kemudian ada bunyi tembakan dari tempat yang tidak jelas oleh OTK, namun diduga dilakukan oknum aparat untuk memancing situasi, karena situasi memanas dan tidak ada solusi, pemuda Ipakiye menuju ke Enarotali, kemudian Wakapolres Paniai, dengan HT memerintahkan semua kesatuan agar siaga karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM) telah ikut bergabung dalam masyarakat, sesampainya masyarakat di Lapangan Karel Gobai, masyarakat terkepung oleh beberapa kesatuan TNI/POLRI yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan 5 Orang meninggal duni, 20 Orang Luka-luka. Dalam kasus ini telah terpenuhi unsure Sistematis sesuai dengan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2) Ditujukan Kepada Penduduk Sipil (Unsur Objektif/ Actus Reus)

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.Dari keterangan saksi dapat dikatakanDalam kasus ini yang telah menjadi sasaran adalah Masyarakat Sipil asal Kabupaten Paniai yang terdiri anak-anak sekolah dan ibu rumah tangga, yaitu penyerangan langsung yang dilakukan oknum anggota TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil sehingga kasus ini telah memenuhi unsur serangan yang ditujukan secara langsung terhada penduduk sipil, sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

3)Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (individual criminal re­sponsibility), baik pertanggungjawaban secara langsung (direct criminal re­sponsibility) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (imputed criminal responsibility), yang dapat dikenakan baik kepa­da mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan peja­bat sipil (command responsibility).

Dari keterangan saksi dapat dikatakan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Komando dalam hal ini WAKAPOLRES Paniai, Danki TIMSUS Batalyon 753 AVT Nabire. DANRAMIL Paniai Timur dan Danpos PASKHAS/TNI AU yang tidak mengendalikan anggotanya untuk tidak melakukan penembakan, sehingga oknum anggota TNI/POLRI telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dan luka-luka di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

Dalam kasus 8 Desember 2014, telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM yaitu Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembi­aran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melapor­kan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

4)Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

Dari keterangan saksi dapat dikatakan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Komando dalam hal ini WAKAPOLRES Paniai, Danki TIMSUS Batalyon 753 AVT Nabire. DANRAMIL Paniai Timur dan Danpos PASKHAS/TNI AU yang tidak mengendalikan anggotanya atau mencegah anggotanya untuk tidak melakukan penembakan, sehingga telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil yang mengakibatkan beberaptaa orang meninggal dan luka-luka di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

Dalam kasus 8 Desember 2014, telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM yaitu Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembi­aran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan incasu pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melapor­kan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

Dari keterangan saksi dan korban dapat disimpulkan bahwa menyimpulkan Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya keja­hatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut :

a. Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

h. Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Un­dang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Bentuk Kejahatan Kemanusiaan yang telah terjadi adalah:

1). Pembunuhan, yaitu Pembunuhan terhadap 4 Orang Pelajar dan Masyarakat sipil, di Lapangan Karel Gobai, Enarotali Paniai

2). Penganiyaan,, yaitu Penganiayaan terhadap Puluhan orang masyarakat sipil di Paniai, pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 di Paniai

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka:

1). Wakapolres Paniai, Hanafi perlu dimintai keterangan karena dia diduga banyak mengetahui hal ini dan juga DANRAMIL Paniai Timur, KAPOLSEK Paniai Timur dan Danpos PASKHAS

2). Dalam Kasus Desember 2014 di Paniai telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM berat, sesuai dengan Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 dan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000.

3). Sangat keliru jika Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai Desember 2014 berdasarkan UU N0 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Tim ini adalah kata lain Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF),lalu Apa artinya hasil Perjalanan Dr. Manager Nasution ke Papua serta Frits Ramandei ke Paniai?

4). Kewenangan membentuk TGPF menurut kami bukan kewenangan Komnas HAM tetapi gabungan beberapa Kementrian atau Presiden. Dari keputusan ini terlihat Komnas Ham hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah atau TNI/POLRI dan ikut memelihara Kekerasan di Indonesia dan khususnya di Papua.

REKOMENDASI

Jika memungkinkan Komnas HAM melakukan kembali Sidang Paripurna untuk membentuk KPP HAM sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000, agar dapat dilakukan Penyelidikan oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan dan Penyidikan (Memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan pro justitia dan memiliki kewenangan sub poena untuk memeriksa semua pihak yang diduga memiliki kaitan dengan peristiwa yang diselidiki)

Penulis adalah Ketua Dewan Adat Papua Daerah Paniai)

Download artikel: (Indikasi Pelanggaran HAM Berat di Paniai)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    oleh: John NR Gobai

    Tulisan ini bagian dari Laporan yang  disusun Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai, Komnas Ham RI

    Pelanggaran HAM berat atau dikenal dengan “gross violation of human rights” atau “greaves breaches of human rights” sebagaimana disebut secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya, tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Di dalam Statuta Roma 1998 sebutan tersebut ada padanannya tetapi dengan istilah lain, yaitu “the most serious crimes of concern to the international community as a whole”. Dalam Statuta Roma (1998) pengertian tersebut ditegaskan meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,kejahatan perang,dan agresi yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur Pelanggaran HAM berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

    Fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

    Peristiwa pertama

    Peristiwa pertama, penyiksaan dan bukan penganiayaan karena pelaku adalah aparatur negara bukan warga sipil. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pejabat publik atau sepengetahuan dan atau atas provokasi pejabat publik (Aparat Negara) terhadap Yulian Yeimo (15 tahun) warga sipil oleh oknum TNI AD, Tim Khusus Yonif 753 Arga Vira Tama Nabire di Paniai.

    Korban mengalami penyiksaan berat dan pingsan di tempat. Peristiwa ini terjadi pada pukul 20.40 WP di sebuah pondok Natal Bukit Togokotu, Kampung Ipakiye. Kampung ini terletak di bagian timur Kota Enarotali, 2 KM dari Kota Enarotali serta diperkirakan 900 Meter dari Pos Timsus Yonif 753 AVT.

    Aksi penyiksaan itu berawal dari peneguran tiga orang pemuda terhadap seorang oknum TNI AD yang mengendarai motor pada malam hari sekitar pukul 20.00 WP dari Kota Enarotali menuju ke Kota Madi tanpa menyalakan lampu.

    Tiga Warga yang berada di pondok Natal itu menegur pengendara motor agar menyalakan lampu motor supaya tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.

    Kejadian teguran warga tadi tidak diterima oleh oknum aparat tersebut, sekitar 20 menit kemudian, datanglah 5 orang anggota Timsus Yonif 753 dengan menggunakan Mobil Hitam dari Posnya ke pondok Natal dimana 3 warga itu berada.

    Mereka memberhentikan mobil di depan pondok Natal lalu mengejar ketiga warga itu, satu orang warga atas nama Yulian Yeimo (15) ditahan dan disiksa sampai pingsan di tempat, sementara 2 orang lain berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu Kepala Distrik Paniai Timur bersama beberapa korban pergi ke POLRES Paniai untuk meminta Wakapolres Paniai untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menghadirkan pelaku, namun masalah ini tidak diselesaikan secara baik

    Peristiwa Kedua

    Peristiwa kedua, aksi pembunuhan kilat terhadap 4 warga sipil, 6 orang luka kritis dan 16 warga sipil lain yang mengalami luka-luka. Aksi ini terjadi di lapangan Sepak Bola Karel Gobay, kota Enarotali, Kabupaten Paniai depan Kantor Koramil Paniai pada 8 Desember 2014, .

    Peristiwa kedua ini, Pukul, 07.30 – 09.30 WIT, terjadi ketika warga memprotes dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan penyiksaan (peristiwa pertama). Warga memprotes dengan cara memalang jalan raya di Togokotu Kampung Ipakiye (Tempat Kejadian Perkara 1) dan meminta pelaku penyiksaan serta mobil yang digunakan dihadirkan agar meminta alasan penyiksaan dan pertanggung jawaban.

    Kapolres dan Wakil Bupati menemui warga di tempat pemalangan untuk bernegosiasi agar membuka palang. Saat bernegosiasi sedang berlangsung, Wakapolres Paniai memberitahukan (memerintahkan) kepada bawahannya melalui/HT agar siaga satu karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM), tidak lama kemudian, 1 regu TNI AD dari Timsus Batalyon 753 di Enarotali tiba di tempat pemalangan jalan, kemudian terjadi keributan masa merusak mobil Toyota Rush yang diduga digunakan pelaku penganiayaan semalam,tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan, setelah Toyota Rush dirusak kemudian anggota TNI yang berada dalam mobil itu keluar dan berlari menuju Kota Enarotali, kemudian masa mengikuti dari belakang dan berjalan kaki menuju kota Enarotali untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak TNI dan Polisi (Koramil, Timsus dan Polres Paniai).

    Pukul, 09.30- 09.55.Warga dari Ipakiye dan Madi yang berjalan kaki tiba di Lapangan sepakbola Karel Gobay bergabung dengan massa rakyat dari kota Enarotali yang terlebih dulu berada di tempat tersebut.

    Lapangan Karel Gobay itu berada di depan Kantor Koramil. Jarak antara Lapangan dengan Kantor Koramil berkisar antara 25 Meter.

    Pada Pukul 09.55,Warga berada di lapangan sepak bola sambil menari (waita) untuk berdialog dengan pimpinan Kodim, Tim Khusus Yonif 753 AVT dan Polisi atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Saat warga masih berada di lapangan, gabungan Aparat (TNI AD dan Polisi) sudah siap siaga, lengkap dengan peralatan senjata di Kantor Koramil dan Polsek.

    Warga menuju ke Kantor Koramil untuk meminta berdialog demi menyelesaikan kasus penyiksaan. Niat ini tidak diterima, tidak bersedia berdialog dengan warga oleh pihak aparat.

    Warga kecewa atas sikap aparat tersebut. Sikap kekecewaan warga itu diekspresikan dengan melempari mobil Toyota Rush berplat B yang berada di depan Kantor Koramil dengan batu dan Mobil yang dilempari itu diduga kuat digunakan aparat saat peristiwa penyiksaan (peristiwa 1).

    Pada Pukul,10.00- 10.15. WIT, Gabungan Aparat (TNI AD/Polisi) merespon aksi pelemparan mobil itu dengan tembakan ke sasaran warga sipil yang tak bersenjata. Aksi penembakan brutal terhadap warga itu menewaskan 4 warga sipil saat itu juga. 6 orang luka tembakan kritis dilarikan ke rumah sakit dan 16 orang lainnya mengalami-luka-luka.

    Jam 10;12, Wakapolres Paniai, sampai di Polsek Paniai Timur dan menuju ke Lapangan Karel Gobai.

    Jam; 10;16 Bupati Paniai, Hengki Kayame, sampai di lapangan, saat itu penembakan berhenti.

    KORBAN DAN PELAKU

    Peristiwa Pertama (Penyiksaan dan atau Penganiayaan)

    Pelaku: TNI AD Yonif 753/AVT Nabire di Paniai. Tim Operasi Khusus ini ditempatkan oleh Pangdam Cendrawasih Papua di daerah yang dianggap rawan.

    Korban: Yulianus Yeimo (15) warga Kampung Ipakiye

    Peristiwa Kedua (Pembunuhan Kilat dan Penembakan)

    Pelaku: Gabungan TNI AD dan Polri (Timsus Yonif 753, Anggota Koramil Paniai Timur, Kopasus, Brimob Polda Papua dan anggota Polres Paniai serta PASKHAS/TNI AU).

    Korban: Warga sipil

    Nama-nama Korban

    Korban Tewas

    1. Yulianus Yeimo (17 Thn), Apinus Gobai (16), ,Simon Degei (17), 4. Alpius You (18 Thn). Abia Gobay (17 Thn) Korban Kritis :Yulianus Tobai (33), 2. Selpi Dogopia (34

    Yermias Kayame (48), Marice Yogi (52), Yulianus Mote (25), Agusta Degei (28

     Korban Luka-luka Oni Yeimo Yulian Mote (25), Oktovianus Gobay Noak Gobai Bernadus Magai Yogi (Siswa SD Kls IV), Akulian Degey (Siswa SMP Kls I), 7. Andarias 8. Abernadus Bunai (Siswa SD Kls IV), Neles Gobay (PNS), Jerry Gobay (Siswa SD Kls V), Oktovianus Gobay (Siswa SD Kls V), Yuliana Edoway (Ibu Rumah Tangga),

    SALAH SATU PERBUATAN (UNSUR OBJECTIVE/ACTUS REUS)

    Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terha­dap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.

    Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbu­dakan’, ’pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ’perampasan kemerdekaan’, ’penyiksaan’, ‘perkosaan’, ’penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang No­mor 26 Tahun 2000.

    Dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa dalam Kasus ini telah terjadi Penganiyaan terhadap terhadap Yulianus Yeimo, pada tanggal 7 Desember 2014 dan Pembunuhan terhadap 5 (lima orang masyarakat sipil pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai dan Penganiayaan dengan Popor senjata serta tembakan yang menyebabkan luka kritis dan luka bagi 20 Orang Masyarakat sipil.

    UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM BERAT

    Dalam mengkaji kasus ini maka perlu dilihat mengkajinya dengan unsure-unsur pelanggaran HAM berat yang antara lain adalah;

    1). Tindakan sebagai bagian dari serangan Meluas Atau Sistematis

    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau siste­matis. Oleh karena itu, penafsiran ”sistematis” atau ”meluas” dapat mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan doktrin.

    a)   Unsur Meluas

    Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 ta­hun 2000, telah terjadi kejahatan kemanusiaan didua tempat yaitu adanya penganiayaan di Togokotu pada tanggal 7 Desember 2014 dan juga pembunuhan dan penganiayaan pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai, Enarotali Paniai

    Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak tempat dan ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhin­ya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (single, isolated or random acts) namun merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature). Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan ini telah memenuhi unsure Meluas sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000.

    b)  Unsur Terencana

    Pada tanggal 8 Desember 2014, pada pagi hari Peristiwa kedua ini, Pukul, 07.30 – 09.30 WIT, terjadi ketika warga memprotes dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan penyiksaan (peristiwa pertama). Warga memprotes dengan cara memalang jalan raya di Togokotu Kampung Ipakiye (Tempat Kejadian Perkara 1) dan meminta pelaku penyiksaan serta mobil yang digunakan dihadirkan agar meminta alasan penyiksaan dan pertanggung jawaban.

    Wakapolres Paniai memberitahukan (memerintahkan) kepada bawahannya melalui/HT agar siaga satu karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM), pada hal tidak benar, tidak lama kemudian, 1 regu TNI AD dari Timsus Batalyon 753 di Enarotali tiba di tempat pemalangan jalan, kemudian terjadi keributan masa merusak mobil Toyota Rush yang diduga digunakan pelaku penganiayaan semalam,tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan, setelah Toyota Rush dirusak kemudian anggota TNI yang berada dalam mobil itu keluar dan berlari menuju Kota Enarotali, kemudian masa mengikuti dari belakang dan berjalan kaki menuju kota Enarotali untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak TNI dan Polisi (Koramil, Timsus dan Polres Paniai). Jarak antara Lapangan dengan Kantor Koramil berkisar antara 25 Meter. Saat warga masih berada di lapangan, gabungan Aparat (TNI AD dan Polisi) sudah siap siaga, lengkap dengan peralatan senjata di Kantor Koramil dan Polsek. Kemudian terjadi penembakan yang menelan 4 korban meninggal dan yang lain lain luka-luka. Hal ini terlihat ada unsure terencana.

    c)   Unsur Sistematis

    Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu” yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

    Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat dilihat berbagai bentuk keja­hatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk suatu pola tertentu. Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-korban adalah sebagi berikut; tindakan oleh para pelaku diawali dengan Pembiaran untuk tidak menyelesaikan akar permasalahan pada malam hari pasca terjadinya penganiayaan di Pondok Natal Togokotu di Mapolres Paniai oleh Wakapolres Paniai, kemudian namun baru mau diselesaikan pada pagi hari tanggal 8 Desember 2014 saat pemuda Ipakiye saat memalang jalan karena pihak POLRES Paniai tidak menghadirkan pelaku maka masyarakat marah terjadi ketegangan, sehingga Wakapolres memanggil anggotanya agar siaga disekeliling TKP I, beberapa saat kemudian ada bunyi tembakan dari tempat yang tidak jelas oleh OTK, namun diduga dilakukan oknum aparat untuk memancing situasi, karena situasi memanas dan tidak ada solusi, pemuda Ipakiye menuju ke Enarotali, kemudian Wakapolres Paniai, dengan HT memerintahkan semua kesatuan agar siaga karena ada Pihak ketiga (TPN/OPM) telah ikut bergabung dalam masyarakat, sesampainya masyarakat di Lapangan Karel Gobai, masyarakat terkepung oleh beberapa kesatuan TNI/POLRI yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan 5 Orang meninggal duni, 20 Orang Luka-luka. Dalam kasus ini telah terpenuhi unsure Sistematis sesuai dengan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

    2) Ditujukan Kepada Penduduk Sipil (Unsur Objektif/ Actus Reus)

    Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.Dari keterangan saksi dapat dikatakanDalam kasus ini yang telah menjadi sasaran adalah Masyarakat Sipil asal Kabupaten Paniai yang terdiri anak-anak sekolah dan ibu rumah tangga, yaitu penyerangan langsung yang dilakukan oknum anggota TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil sehingga kasus ini telah memenuhi unsur serangan yang ditujukan secara langsung terhada penduduk sipil, sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

    3)Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

    Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (individual criminal re­sponsibility), baik pertanggungjawaban secara langsung (direct criminal re­sponsibility) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (imputed criminal responsibility), yang dapat dikenakan baik kepa­da mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan peja­bat sipil (command responsibility).

    Dari keterangan saksi dapat dikatakan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Komando dalam hal ini WAKAPOLRES Paniai, Danki TIMSUS Batalyon 753 AVT Nabire. DANRAMIL Paniai Timur dan Danpos PASKHAS/TNI AU yang tidak mengendalikan anggotanya untuk tidak melakukan penembakan, sehingga oknum anggota TNI/POLRI telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dan luka-luka di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

    Dalam kasus 8 Desember 2014, telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM yaitu Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembi­aran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melapor­kan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

    4)Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

    Dari keterangan saksi dapat dikatakan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Komando dalam hal ini WAKAPOLRES Paniai, Danki TIMSUS Batalyon 753 AVT Nabire. DANRAMIL Paniai Timur dan Danpos PASKHAS/TNI AU yang tidak mengendalikan anggotanya atau mencegah anggotanya untuk tidak melakukan penembakan, sehingga telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan kepada masyarakat sipil yang mengakibatkan beberaptaa orang meninggal dan luka-luka di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.

    Dalam kasus 8 Desember 2014, telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM yaitu Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembi­aran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan incasu pasal 9 Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melapor­kan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

    Dari keterangan saksi dan korban dapat disimpulkan bahwa menyimpulkan Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya keja­hatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut :

    a. Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

    h. Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Un­dang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

    BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

    Bentuk Kejahatan Kemanusiaan yang telah terjadi adalah:

    1). Pembunuhan, yaitu Pembunuhan terhadap 4 Orang Pelajar dan Masyarakat sipil, di Lapangan Karel Gobai, Enarotali Paniai

    2). Penganiyaan,, yaitu Penganiayaan terhadap Puluhan orang masyarakat sipil di Paniai, pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 di Paniai

    KESIMPULAN

    Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka:

    1). Wakapolres Paniai, Hanafi perlu dimintai keterangan karena dia diduga banyak mengetahui hal ini dan juga DANRAMIL Paniai Timur, KAPOLSEK Paniai Timur dan Danpos PASKHAS

    2). Dalam Kasus Desember 2014 di Paniai telah memenuhi unsure Pelanggaran HAM berat, sesuai dengan Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 dan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000.

    3). Sangat keliru jika Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai Desember 2014 berdasarkan UU N0 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Tim ini adalah kata lain Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF),lalu Apa artinya hasil Perjalanan Dr. Manager Nasution ke Papua serta Frits Ramandei ke Paniai?

    4). Kewenangan membentuk TGPF menurut kami bukan kewenangan Komnas HAM tetapi gabungan beberapa Kementrian atau Presiden. Dari keputusan ini terlihat Komnas Ham hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah atau TNI/POLRI dan ikut memelihara Kekerasan di Indonesia dan khususnya di Papua.

    REKOMENDASI

    Jika memungkinkan Komnas HAM melakukan kembali Sidang Paripurna untuk membentuk KPP HAM sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000, agar dapat dilakukan Penyelidikan oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan dan Penyidikan (Memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan pro justitia dan memiliki kewenangan sub poena untuk memeriksa semua pihak yang diduga memiliki kaitan dengan peristiwa yang diselidiki)

    Penulis adalah Ketua Dewan Adat Papua Daerah Paniai)

    Download artikel: (Indikasi Pelanggaran HAM Berat di Paniai)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on