Oleh: Yohanes Akwan, SH

External Comunikasi PBMH Teluk Bintuni-Papua 2/08/2013

Berita Untuk Rakyat (BUR), 50 Tahun Indonesia gagal mengindonesiakan orang papua.Baca WWW.suarapapua.com,baca hasil makala Sri Sultan Hamengku buwono ke X pada Acara Refleksi dan renungan suci 50 Tahun Papua berintegrasi ke NKRI dan Rekomendasi Hasil Seminar 50 Tahun tanggal 15 Mei 2013,bertempat di kampus UI yang Menyimpulkan Poin Of Retrun;adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar.Rekomendasi hasil seminar 50 Tahun juga menghasilkan perundingan yang di fasilitasi oleh pihak internasional,artinya ”sudah cukup jelas” penderitaan diatas tanah papua”dimana banyak kasus-kasus pelanggaran HAM,.Ekonomi,Sosial, budaya serta kemiskinan struktural yang sengaja dibiarkan oleh negara atas nama undang-undang dan pembangunan nasional.!

Gambaran tersebut menunjukan kepada kita bahwa bukan saatnya lagi kita menawarkan ide atau gagasan,melainkan frequent power untuk menunjukan bergening posisi ,dimana pemilik hak adat dan pemilik Investasi contoh BP tanggu dan PT Freport duduk sejajar di meja perundingan dengan menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia,UUD 1945 pasal 33,pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dan Keputusan MK nomor 35/05/15/2013 tentang dikabulkannya gugatan atas uu no 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Maka dengan Tegas kami menolak forum-forum kamuflase yang difasilitasi Oleh BP tanggu seperti Pertemuan tanggal 24-25 juli 2013 di jakarta terkait kondisi ekonomi di Papua Barat dan Sosial di teluk bintuni,pertemuan tanggal 30 juli 2013 di teluk bintuni yang difasilitasi oleh BP terkait lokakrya pemangku kepentingan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua barat terkait Ekonomi dan Usaha kecil menenga tertanggal 30 Juli 2013 bertempat di hotel stengkol teluk bintuni.

kegiatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku kepentingan tersebut tidak representatif menunjukan adanya etika dan keterbukaan kepada semua orang sesuai prinsip-prinsip yang dianut dalam BP tanggu di teluk bintuni sehingga bisa dikata BP tanggu masih tertutup.

dan BP tanggu juga harus bertanggung Jawab terhadap proses persatuan yangt sedang didorong oleh perkumpulan BIN MADAG HOM Teluk Bintuni terkait penguatan kapasitas sumberdaya Masyarakat adat di Sebiar dan Sumuri kususnya,(marga Soway,Simuna dan wayuri) di saengga tanah merah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat adat 7 suku di teluk bintuni.

Sehingga bisa disimpulkan semua yang dilakukan oleh BP saat ini terkait maksud diatas kami melihatnya sebagai bentuk pengamanan investasi yang sengaja didorong oleh pemilik modal dan negara yang bertujuan melemakan posisi tawar masyarakat adat 7 Suku di Teluk Bintuni dan kita semua mesti harus ingat bahwa Masyarakat Adat juga punya rencana…!

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Yohanes Akwan, SH

    External Comunikasi PBMH Teluk Bintuni-Papua 2/08/2013

    Berita Untuk Rakyat (BUR), 50 Tahun Indonesia gagal mengindonesiakan orang papua.Baca WWW.suarapapua.com,baca hasil makala Sri Sultan Hamengku buwono ke X pada Acara Refleksi dan renungan suci 50 Tahun Papua berintegrasi ke NKRI dan Rekomendasi Hasil Seminar 50 Tahun tanggal 15 Mei 2013,bertempat di kampus UI yang Menyimpulkan Poin Of Retrun;adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar.Rekomendasi hasil seminar 50 Tahun juga menghasilkan perundingan yang di fasilitasi oleh pihak internasional,artinya ”sudah cukup jelas” penderitaan diatas tanah papua”dimana banyak kasus-kasus pelanggaran HAM,.Ekonomi,Sosial, budaya serta kemiskinan struktural yang sengaja dibiarkan oleh negara atas nama undang-undang dan pembangunan nasional.!

    Gambaran tersebut menunjukan kepada kita bahwa bukan saatnya lagi kita menawarkan ide atau gagasan,melainkan frequent power untuk menunjukan bergening posisi ,dimana pemilik hak adat dan pemilik Investasi contoh BP tanggu dan PT Freport duduk sejajar di meja perundingan dengan menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia,UUD 1945 pasal 33,pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dan Keputusan MK nomor 35/05/15/2013 tentang dikabulkannya gugatan atas uu no 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

    Maka dengan Tegas kami menolak forum-forum kamuflase yang difasilitasi Oleh BP tanggu seperti Pertemuan tanggal 24-25 juli 2013 di jakarta terkait kondisi ekonomi di Papua Barat dan Sosial di teluk bintuni,pertemuan tanggal 30 juli 2013 di teluk bintuni yang difasilitasi oleh BP terkait lokakrya pemangku kepentingan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Papua barat terkait Ekonomi dan Usaha kecil menenga tertanggal 30 Juli 2013 bertempat di hotel stengkol teluk bintuni.

    kegiatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku kepentingan tersebut tidak representatif menunjukan adanya etika dan keterbukaan kepada semua orang sesuai prinsip-prinsip yang dianut dalam BP tanggu di teluk bintuni sehingga bisa dikata BP tanggu masih tertutup.

    dan BP tanggu juga harus bertanggung Jawab terhadap proses persatuan yangt sedang didorong oleh perkumpulan BIN MADAG HOM Teluk Bintuni terkait penguatan kapasitas sumberdaya Masyarakat adat di Sebiar dan Sumuri kususnya,(marga Soway,Simuna dan wayuri) di saengga tanah merah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat adat 7 suku di teluk bintuni.

    Sehingga bisa disimpulkan semua yang dilakukan oleh BP saat ini terkait maksud diatas kami melihatnya sebagai bentuk pengamanan investasi yang sengaja didorong oleh pemilik modal dan negara yang bertujuan melemakan posisi tawar masyarakat adat 7 Suku di Teluk Bintuni dan kita semua mesti harus ingat bahwa Masyarakat Adat juga punya rencana…!

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on