Menuntut Hak Petani di Kalteng Justru Ditahan Polisi

0
476

Nanga Bulik- Sungguh malang nasib orang kecil yang tinggal di sekitar hutan. Ketika kawasan hutan yang diwarisi dari leluhur diobrak-abrik oleh perusahaan, dan mereka mencoba menuntut hak mereka, malah kehidupan keluarga mereka menjadi kacau karena kepala keluarga yang menggugat justru dipolisikan.

Nasib malang itu menimpa sedikitnya empat orang anggota Kelompok Tani (Poktan) Maju Bahaum, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka yang menuntut hak mereka justru ditangkap aparat Polres setempat atas laporan perusahaan yang memanipulasi fakta. Tuduhan yang ditimpakan menyimpang seratus delapan puluh derajat dari apa yang mereka lakukan.

Mereka dituduh melakukan pemukulan dan pengrusakan lahan milik PT Korintiga Hutani (KTH). Padahal, apa yang dituduhkan tidak pernah terjadi sama sekali. “Hukum di Lamandau, sebuah Kabupaten di pedalaman Kalteng ini tampaknya memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau masyarakat biasa yang mengadu, polisi lambat menanggapi, tapi sebaliknya kalau pihak perusahaan yang melaporkan, meskipun tidak dicek dulu kebenarannya, polisi cepat bertindak,” kata Wahyudi, salah satu dari empat anggota Kelompok Tani (Poktan) Maju Bahaum yang ditahan polisi tersebut kepada sejumlah wartawan yang mengonfirmasi langsung di ruang tahanan Polres Lamandau, Rabu pagi (25/3).

Wahyudi merupakan satu di antara empat orang anggota Poktan Maju Bahaum yang ditangkap dan ditahan pihak Kepolisian Resor (Polres) Lamandau atas laporan perusahaan. Mereka sudah ditahan sejak Senin (23/3). Mereka dijerat dengan sangkaan perbuatan melawan hukum Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tentang perbuatan melakukan kekerasan dan pengrusakan.

Saat itu, mereka dan ratusan anggota Poktan memang melakukan aksi damai atas sengketa lahan milik mereka dengan PT Korintiga Hutani. “Kami tidak melakukan apa yang disangkakan polisi. Kondisi saat itu memang sempat memanas,tetapi dapat dikendalikan. Memanas hanya beradu mulut dan hanya sekadar mendorong. Saudara Gemar selaku Humas dari perusahaan saat itu malah yang keras mendorong massa yang sedang unjuk rasa damai,” katanya.

Selain itu, dia juga mengaku heran atas sikap kepolisian yang dinilainya sangat cepat merespons pelaporan pihak perusahaan yang melapor. Padahal, sebelum pihak perusahaan melapor, pihaknya (kelompok tani,Red) juga telah lebih dahulu melaporkan hal yang sama.

“Lahan yang kami tanami bibit kelapa sawit itu berada di lahan kami (milik Poktan) seluas 1.500 hektare yang pada Desember lalu disepakati antara perusahaan, Bupati, dan DPRD. Anehnya, lahan yang diakui Bupati milik Poktan ketika digarap malah dituduh pengrusakan lahan perusahaan. Fakta diputar balikan, malah polisi memihak pada ketidakbenaran. Lahan yang bersebelahan dengan lahan kami dan sudah ditanami 1.000 bibit sawit oleh bupati, justru tidak diganggu gugat oleh pihak PT KTH,” bebernya.

Karena itu, mereka mempertanyakan alasan polisi tidak menanggapi laporan yang mereka ajukan dan hanya disikapi sebagai Dumas (Aduan masyarakat), sedangkan laporan dari perusahaan langsung direspons. Bahkan, telah menetapkan empat tersangka dari anggota masyarakat.”Hukum kita benar-benar tidak ditegakkan secara adil,” ujarnya.

Selain Wahyudi, anggota Poktan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasmidin, GMJ, dan Asikin Noor. Diakui Wahyudi, ia telah di-BAP penyidik reskrim Polres sejak pukul 17.00 WIB Senin (23/3) lalu hingga pukul 04.00 pagi hari ini.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lamandau, AKP Made Gede Oka, membenarkan penetapan keempat tersangka tersebut. Menurut dia, keempatnya ditetapkan sebagai tersangkan dan ditahan oleh anggotanya setelah pihaknya meminta keterangan sedikitnya 12 orang saksi di antaranya korban itu sendiri, Satpam Perusahaan, dan buruh petani tanam dari perusahaan.

Oka juga menyebutkan, untuk keempat tersangka ini langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, serta tidak menutup kemungkinan untuk kemudian menambah lagi jumlah tersangka baru. Mereka disangka melanggar Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun enam bulan penjara.

Hari ini, Rabu (25/3) pihak Poktan Maju Bahaum merencanakan untuk meminta diadakannya audiensi dengan Pihak Polres Lamandau perihal sengketa lahan yang terjadi. Karena keinginan masyarakat belum direspons oleh pihak kepolisian, maka warga masyarakat kini mengalihkan pengaduan nasib mereka dengan cara beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Lamandau.

“Kami bingung ke mana harus mengadu nasib sebagai masyarakat. Harapan kini mudah-mudahan anggota DPRD sebagai wakil rakyat bisa objektif agar masyarakat jangan ditekan terus oleh pihak yang punya uang,” kata salah seorang yang ikut memperjuang nasib masyarakat itu.