Demi membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan sertifikasi lahan untuk kejelasan kepemilikan tanah di Indonesia bagian timur.

“Dalam rangka percepatan pembangunan, untuk lahan ini penting, karena kami tidak ingin ketersediaan lahan di Indonesia bagian timur, tidak jelas pemiliknya. Tadi, kami membahas terkait ketidakjelasan hak pemilik atau sertifikasinya, kami komitmen untuk pro aktif memperlancar upaya-upaya pembangunan Indonesia bagian timur dengan Kadin (Kamar Dagang Indonesia),” kata Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di kantornya, Selasa 10 Maret 2015.

Menurut Ferry, BPN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendata dan memperjelas kepemilikan tanah itu. Untuk sengketa lahan yang kerap kali terjadi antara masyarakat adat dan pengelola hutan, termasuk dengan negara, Ferry mengatakan, akan melakukan langkah, yakni dengan kebijakan pengakuan hak komunal.

“Salah satu aspeknya adalah adanya masyarakat adat, dan kami adakan kebijakan pengakuan hak komunal. Masyarakat adat yang ada di Indonesia bagian timur kami cover dengan kebijakan hak komunal. Mereka akan menjadi mitra untuk mendukung percepatan pembangunan,” tuturnya.

Selain itu, Ferry kepada vivabisnis menjelaskan, dalam pertemuan tadi juga membahas sertifikasi pulau terluar. “Program sertifikasi di pulau-pulau terluar yang sebagian ada di timur akan kami paparkan dan apa peran pemda untuk itu. Ini juga menjadi hadiah bagi rakyat untuk ulang tahun ke-70 Indonesia dengan selesainya sertifikasi tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ketua Steering Committee dan Ketua Tim Koordinator Perekonomian Indonesia Timur, Rudi Tueka, mengatakan bahwa BPN akan sangat membantu program Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan sertifikasi ini.

“BPN sangat membantu pengembangan Indonesia bagian timur. Pemerintah persiapkan infrastruktur agar menjadi base ekonomi untuk menuju nilai kompetitif baik. Apa yang dilakukan menteri ini harusnya dilakukan oleh pemerintah terdahulu,” ujarnya.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Demi membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera melakukan sertifikasi lahan untuk kejelasan kepemilikan tanah di Indonesia bagian timur.

    “Dalam rangka percepatan pembangunan, untuk lahan ini penting, karena kami tidak ingin ketersediaan lahan di Indonesia bagian timur, tidak jelas pemiliknya. Tadi, kami membahas terkait ketidakjelasan hak pemilik atau sertifikasinya, kami komitmen untuk pro aktif memperlancar upaya-upaya pembangunan Indonesia bagian timur dengan Kadin (Kamar Dagang Indonesia),” kata Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di kantornya, Selasa 10 Maret 2015.

    Menurut Ferry, BPN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendata dan memperjelas kepemilikan tanah itu. Untuk sengketa lahan yang kerap kali terjadi antara masyarakat adat dan pengelola hutan, termasuk dengan negara, Ferry mengatakan, akan melakukan langkah, yakni dengan kebijakan pengakuan hak komunal.

    “Salah satu aspeknya adalah adanya masyarakat adat, dan kami adakan kebijakan pengakuan hak komunal. Masyarakat adat yang ada di Indonesia bagian timur kami cover dengan kebijakan hak komunal. Mereka akan menjadi mitra untuk mendukung percepatan pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Ferry kepada vivabisnis menjelaskan, dalam pertemuan tadi juga membahas sertifikasi pulau terluar. “Program sertifikasi di pulau-pulau terluar yang sebagian ada di timur akan kami paparkan dan apa peran pemda untuk itu. Ini juga menjadi hadiah bagi rakyat untuk ulang tahun ke-70 Indonesia dengan selesainya sertifikasi tersebut,” tuturnya.

    Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ketua Steering Committee dan Ketua Tim Koordinator Perekonomian Indonesia Timur, Rudi Tueka, mengatakan bahwa BPN akan sangat membantu program Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan sertifikasi ini.

    “BPN sangat membantu pengembangan Indonesia bagian timur. Pemerintah persiapkan infrastruktur agar menjadi base ekonomi untuk menuju nilai kompetitif baik. Apa yang dilakukan menteri ini harusnya dilakukan oleh pemerintah terdahulu,” ujarnya.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on