Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM), beberapa waktu lalu hingga saat ini telah membongkar dan menebang hutan alam di daerah Benawa, Distrik Kais dan Jamarema, Puragi, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Adam Rariaro, pemilik tanah adat asal Kampung Saga, Distrik Metamani, mengisahkan aktifitas PT. PPM membongkar hutan dan menggusur dusun-dusun sagu serta dusun buah, tanpa ada musyawarah mufakat dan masyarakat dipaksa menerima ganti rugi sangat rendah.

“Hasil hutan bernilai ekonomi, seperti pohon kayu besi (merbau), dusun sagu, dusun cempedak, sumber pangan masyarakat, digusur perusahaan. Masyarakat hanya diberikan uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanaman pohon kayu”, ungkap Adam Rariaro.

Menurut Adam Rariaro, uang ganti rugi tanaman pohon kayu jenis merbau sebesar Rp. 60.000 per meter kubik dan jenis kayu lainnya Rp. 30.000 per meter kubik, sedangkan pohon sagu, cempedak dan tanaman buah lainnya, tidak dinilai.

Nilai ganti rugi tersebut masih dibawah standar pasar dan ketentuan pemerintah setempat. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu pada areal hak ulayat, disebutkan nilai kompensasi kayu jenis merbau Rp. 100.000 per m3 dan rimba campuran Rp. 40.000 per m3.

Demikian pula Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 520/120/BSS/XI, Tahun 2011, tentang Penetapan Harga Dasar atas tanaman tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan, ditetapkan nilai ganti rugi tanaman sagu mulai dari Rp. 80.000 hingga Rp. 1 juta per pohon, tergantung usia produksi. Sedangkan buah cempedak mulai dari Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 per pohon.

PT.PPM, anak perusahaan Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group, nampaknya mengabaikan ketentuan pemerintah dan standar terbaik dalam penggelolaan hutan dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun ANJ menerima standar RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), tetapi melalui anak perusahaan PT. PPM melakukan praktik buruk dalam pengelolaan lingkungan dan sosial masyarakat, serta mengabaikan peraturan pemerintah setempat.

Ank, Mar 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM), beberapa waktu lalu hingga saat ini telah membongkar dan menebang hutan alam di daerah Benawa, Distrik Kais dan Jamarema, Puragi, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

    Adam Rariaro, pemilik tanah adat asal Kampung Saga, Distrik Metamani, mengisahkan aktifitas PT. PPM membongkar hutan dan menggusur dusun-dusun sagu serta dusun buah, tanpa ada musyawarah mufakat dan masyarakat dipaksa menerima ganti rugi sangat rendah.

    “Hasil hutan bernilai ekonomi, seperti pohon kayu besi (merbau), dusun sagu, dusun cempedak, sumber pangan masyarakat, digusur perusahaan. Masyarakat hanya diberikan uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanaman pohon kayu”, ungkap Adam Rariaro.

    Menurut Adam Rariaro, uang ganti rugi tanaman pohon kayu jenis merbau sebesar Rp. 60.000 per meter kubik dan jenis kayu lainnya Rp. 30.000 per meter kubik, sedangkan pohon sagu, cempedak dan tanaman buah lainnya, tidak dinilai.

    Nilai ganti rugi tersebut masih dibawah standar pasar dan ketentuan pemerintah setempat. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu pada areal hak ulayat, disebutkan nilai kompensasi kayu jenis merbau Rp. 100.000 per m3 dan rimba campuran Rp. 40.000 per m3.

    Demikian pula Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 520/120/BSS/XI, Tahun 2011, tentang Penetapan Harga Dasar atas tanaman tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan, ditetapkan nilai ganti rugi tanaman sagu mulai dari Rp. 80.000 hingga Rp. 1 juta per pohon, tergantung usia produksi. Sedangkan buah cempedak mulai dari Rp. 75.000 hingga Rp. 150.000 per pohon.

    PT.PPM, anak perusahaan Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group, nampaknya mengabaikan ketentuan pemerintah dan standar terbaik dalam penggelolaan hutan dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun ANJ menerima standar RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), tetapi melalui anak perusahaan PT. PPM melakukan praktik buruk dalam pengelolaan lingkungan dan sosial masyarakat, serta mengabaikan peraturan pemerintah setempat.

    Ank, Mar 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on