Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengakui belum mendekati masyarakat asli yang memiliki hak ulayat atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut. Sehingga pelaksanaan prosesi adat yang dilakukan beberapa hari lalu oleh masyarakat Kamoro, merupakan suatu keharusan dan hak mutlak dari masyarakat asli.

Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Pabrik Smelter, Willem Naa, S.Pd.,M.Si., saat diwawancarai Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

“Masyarakat Kamoro membuat adat di dua tempat, pemerintah tidak larang. Karena mereka punya hak dan tidak ada yang bantah. Selain itu, pemerintah belum duduk bersama, untuk sampaikan tujuan besar ini. Ini karena, saat ini masih dalam tahap persiapan segala aturan-aturan menegani rencana pembanguan semelter tersebut,” kata Willem Naa.

Ia mengatakan, sejauh ini tim yang dipimpin olehnya belum melakukan pertemuan dengan pihak lembaga adat dan pemilik hak ulayat, terkait lokasi tempat direncakanan pembangunan Pabrik Smelter. Ini karena, pihaknya sementara masih menyusun segala aturan-aturan sesuai perundang-undangan.

Sehingga apabila aturan itu sudah jelas, akan disosialisasikan ke masyarakat, termasuk kepada lembaga adat. Sehingga pada saat penjelasan di masyarakat, tidak menimbulkan pemahaman yang menyimpang.

“Nanti kita akan mengarah pada pertemuan dengan lembaga adat, tetapi tunggu setelah proses penyusunan aturan-aturan ini semua selesai dulu, sehingga pada saat kita undang mereka untuk bahas ini bisa lebih jelas mengenai tujuannya apa, dampak untuk masyarakat apa, terus begaimana cari beroperasi pabriknya ini seperti apa, dan berbagai hal-hal lainnya, ”terangnya.

Ia menambahkan, apabila sudah dilakukan pertemuan dengan masyarakat dan hasilnya masyarakat adat menolak terkait tempat pembangunan. Maka pembangunan pabrik tersebut tidak didaerah tersebut. “Pada intinya kami belum masuk sampai ke ranah mereka dulu. Namun dalam waktu dekat, pasti kita akan undang mereka untuk membicarakan hal ini,” kata Naa.

Sumber Berita: Harian Cetak Salam Papua (SAPA) 24 Maret 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengakui belum mendekati masyarakat asli yang memiliki hak ulayat atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut. Sehingga pelaksanaan prosesi adat yang dilakukan beberapa hari lalu oleh masyarakat Kamoro, merupakan suatu keharusan dan hak mutlak dari masyarakat asli.

    Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Pabrik Smelter, Willem Naa, S.Pd.,M.Si., saat diwawancarai Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (23/3).

    Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

    Harian Cetak Salam Papua (SAPA) Edisi 24 Maret 2015

    “Masyarakat Kamoro membuat adat di dua tempat, pemerintah tidak larang. Karena mereka punya hak dan tidak ada yang bantah. Selain itu, pemerintah belum duduk bersama, untuk sampaikan tujuan besar ini. Ini karena, saat ini masih dalam tahap persiapan segala aturan-aturan menegani rencana pembanguan semelter tersebut,” kata Willem Naa.

    Ia mengatakan, sejauh ini tim yang dipimpin olehnya belum melakukan pertemuan dengan pihak lembaga adat dan pemilik hak ulayat, terkait lokasi tempat direncakanan pembangunan Pabrik Smelter. Ini karena, pihaknya sementara masih menyusun segala aturan-aturan sesuai perundang-undangan.

    Sehingga apabila aturan itu sudah jelas, akan disosialisasikan ke masyarakat, termasuk kepada lembaga adat. Sehingga pada saat penjelasan di masyarakat, tidak menimbulkan pemahaman yang menyimpang.

    “Nanti kita akan mengarah pada pertemuan dengan lembaga adat, tetapi tunggu setelah proses penyusunan aturan-aturan ini semua selesai dulu, sehingga pada saat kita undang mereka untuk bahas ini bisa lebih jelas mengenai tujuannya apa, dampak untuk masyarakat apa, terus begaimana cari beroperasi pabriknya ini seperti apa, dan berbagai hal-hal lainnya, ”terangnya.

    Ia menambahkan, apabila sudah dilakukan pertemuan dengan masyarakat dan hasilnya masyarakat adat menolak terkait tempat pembangunan. Maka pembangunan pabrik tersebut tidak didaerah tersebut. “Pada intinya kami belum masuk sampai ke ranah mereka dulu. Namun dalam waktu dekat, pasti kita akan undang mereka untuk membicarakan hal ini,” kata Naa.

    Sumber Berita: Harian Cetak Salam Papua (SAPA) 24 Maret 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on