DENGAN pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintahan Aceh memiliki kekhususan dan ciri khas tersendiri dalam mozaik budaya nusantara. Salah satu ciri tersebut dapat dijumpai pada jenjang pemerintahan terbawah dan terdekat dengan kehidupan masyarakat yang terdiri atas mukim di bawahan kecamatan dan keuchik di gampong (desa).

Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum (adat) yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin imum mukim, mempunyai hak otonom dalam menjalankan urusan rumah tangga sendiri dengan ketentuan adat yang berlaku. Di Aceh Utara, eksistensi pemerintahan mukim diatur dalam Qanun Aceh Utara No 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim sebagai turunan dari Qanun Aceh No 3 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh.

Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringiya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga Adat (Panglima Laot, Keujruen Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Peutua Seuneubok, Syahbandar) dalam hak wilayah kelola Mukim yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam mengawasi fungsi ekologi, sehingga upaya memelihara dan menjaga keseimbangan alam sesuai nilai-nilai luhur budaya Aceh akan dapat terus berlanjut.

Aceh Utara google map, dibuat pada maret 2015

Aceh Utara google map, dibuat pada maret 2015

Upaya pememelihraan hutan dengan menggunakan instrumen lembaga adat kembali mendapat energi baru. Hal itu dengan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi masyrakat hukum adat dalam kawasan hutan seperti termaktub dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Keputusan ini terkait dengan pelepasan status hutan adat dari kawasan hutan Negara yang akan memberi peluang besar bagi masyarakat adat bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan MK itu. Sehingga hutan adat akan kembali menjadi hak kelola masyarakat adat mukim.

Manajer Program LSM Bytra, Muhadi, Senin (9/3) dilansir tribunaceh mengatakan, penguatan lembaga mukim akan jadi prasyarat mutlak untuk menguatkan kembali nilai lokal yang sudah dipandang arif dalam mengelola SDA. Sebab, menurut Muhadi, dengan menguatnya mukim dalam hal kapasitas, struktur kelembagaan, dan ekonomi akan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga itu untuk bisa kembali menghidupkan aturan yang kemudian menjadi aturan yang hidup (living low).

“Hal itu kita harapkan akan jadi jawaban atas bayaknya problem yang muncul akibat kaserakahan manusia dalam mengeksplorasi alam tanpa henti yang harus dibayar mahal, bahkan lebih mahal dari keuntungan yang didapat segelintir orang,” ujarnya. Tapi, lanjut Muhadi, pada implementasinya Qanun Mukim masih butuh aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati (Perbup) yang harus dikeluarkan selambat-lambatnya setahun setelah diundangkannya Qanun tersebut.

Perbup sebagai turunan Qanun No 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Aceh Utara mutlak harus disahkan Pemkab setempat. Sebab, tambah Muhadi, kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan mukim yang ideal sudah termaktub dalam Qanun tersebut. Pemkab juga perlu mensosialisasikan Perbup itu sebagai sebuah produk hukum.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    DENGAN pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintahan Aceh memiliki kekhususan dan ciri khas tersendiri dalam mozaik budaya nusantara. Salah satu ciri tersebut dapat dijumpai pada jenjang pemerintahan terbawah dan terdekat dengan kehidupan masyarakat yang terdiri atas mukim di bawahan kecamatan dan keuchik di gampong (desa).

    Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum (adat) yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin imum mukim, mempunyai hak otonom dalam menjalankan urusan rumah tangga sendiri dengan ketentuan adat yang berlaku. Di Aceh Utara, eksistensi pemerintahan mukim diatur dalam Qanun Aceh Utara No 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim sebagai turunan dari Qanun Aceh No 3 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh.

    Pemerintahan mukim memuat nilai-nilai kekhususan yang sebenarnya tak hanya pada bentuk dan strukturnya, tapi juga mencakup sampai ke nilai-nilai yang mengiringiya yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan ekologi yang terbingkai dalam kearifan pemeliharaan dan pemafaatan dalam ruang kelola lembaga-lembaga Adat (Panglima Laot, Keujruen Blang, Palima Uteun, Haria Peukan, Peutua Seuneubok, Syahbandar) dalam hak wilayah kelola Mukim yang akan memberi energi positif untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Begitu juga dengan fungsi lembaga adat dalam mengawasi fungsi ekologi, sehingga upaya memelihara dan menjaga keseimbangan alam sesuai nilai-nilai luhur budaya Aceh akan dapat terus berlanjut.

    Aceh Utara google map, dibuat pada maret 2015

    Aceh Utara google map, dibuat pada maret 2015

    Upaya pememelihraan hutan dengan menggunakan instrumen lembaga adat kembali mendapat energi baru. Hal itu dengan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi masyrakat hukum adat dalam kawasan hutan seperti termaktub dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Keputusan ini terkait dengan pelepasan status hutan adat dari kawasan hutan Negara yang akan memberi peluang besar bagi masyarakat adat bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan MK itu. Sehingga hutan adat akan kembali menjadi hak kelola masyarakat adat mukim.

    Manajer Program LSM Bytra, Muhadi, Senin (9/3) dilansir tribunaceh mengatakan, penguatan lembaga mukim akan jadi prasyarat mutlak untuk menguatkan kembali nilai lokal yang sudah dipandang arif dalam mengelola SDA. Sebab, menurut Muhadi, dengan menguatnya mukim dalam hal kapasitas, struktur kelembagaan, dan ekonomi akan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga itu untuk bisa kembali menghidupkan aturan yang kemudian menjadi aturan yang hidup (living low).

    “Hal itu kita harapkan akan jadi jawaban atas bayaknya problem yang muncul akibat kaserakahan manusia dalam mengeksplorasi alam tanpa henti yang harus dibayar mahal, bahkan lebih mahal dari keuntungan yang didapat segelintir orang,” ujarnya. Tapi, lanjut Muhadi, pada implementasinya Qanun Mukim masih butuh aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati (Perbup) yang harus dikeluarkan selambat-lambatnya setahun setelah diundangkannya Qanun tersebut.

    Perbup sebagai turunan Qanun No 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim Aceh Utara mutlak harus disahkan Pemkab setempat. Sebab, tambah Muhadi, kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan mukim yang ideal sudah termaktub dalam Qanun tersebut. Pemkab juga perlu mensosialisasikan Perbup itu sebagai sebuah produk hukum.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on