Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro (IPPMI), Simon Korie mengatakan, hingga kini pihak PT. ANJ Papua dan PT. Permata Putra Mandiri (PPM), belum menjawab tuntutan para mahasiswa yang meminta agar perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dan sagu itu, mencabut pasukan organik (TNI-Polri) yang mengawal operasional perusahaan tersebut.

Terkait hal itu, Simon mengaku jika pihaknya telah mengadukan hal tersebut ke Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat pada beberapa waktu lalu. Mendengar hal itu, MRP akhirnya meresponnya dengan baik, bahkan kasus ini dijadikan program kerja MRP, untuk meninjau lokasi eksploitasi kedua perusahaan itu.

“Kita telah bertemu dengan Danlanal Sorong secara langsung, untuk meminta agar dapat mencegah keluarnya kayu illegal melalui wilayah hukumnya dari Kabupaten Sorong Selatan” kata Simon, kepada sejumlah wartawan (3/3) sore. Simon menambahkan, masyarakat di Sorong Selatan pun mendukung sepenuhnya agar kasus ini segera diselesaikan.

Hal sena disampaikan Humas IPPMI, Ferry Onim. Menurut Onim, kedua perusahaan itu merupakan perusahaan illegal yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi, sebab kata Onim, dua perusahaan itu tak bisa menunjukkan bukti bahkan izin operasional perusahaan.

“Sejak berdirinya dua perusahaan itu, masyarakat ditipu, masyarakat diperdaya. Kami tidak akan mundur, kami akan proses secara hukum. Perusahaan ambil kayu, katanya ambil sagu padahal kayu juga ikut diambil, sekarang hancur,” kata Onim.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Vitalis Yumte kepada wartawan membenarkan hal tersebut, kata Vitalis pihaknya telah mengagendakan hal ini dan secepatnya akan ditindak lanjuti.

Jika dalam hasil tinjauan dan ditemukan adanya persoalan yang terjadi, pihaknya akan mengkaji dan melakukan langkah hukum. Bukan hanya di Kabupaten Sorong Selatan saja, kata Yumte, perusahaan lainpun akan dikunjungi oleh pihaknya.

Sumber: Harian Cetak Teropong News, Rabu, 4 Maret 2015.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro (IPPMI), Simon Korie mengatakan, hingga kini pihak PT. ANJ Papua dan PT. Permata Putra Mandiri (PPM), belum menjawab tuntutan para mahasiswa yang meminta agar perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dan sagu itu, mencabut pasukan organik (TNI-Polri) yang mengawal operasional perusahaan tersebut.

    Terkait hal itu, Simon mengaku jika pihaknya telah mengadukan hal tersebut ke Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat pada beberapa waktu lalu. Mendengar hal itu, MRP akhirnya meresponnya dengan baik, bahkan kasus ini dijadikan program kerja MRP, untuk meninjau lokasi eksploitasi kedua perusahaan itu.

    “Kita telah bertemu dengan Danlanal Sorong secara langsung, untuk meminta agar dapat mencegah keluarnya kayu illegal melalui wilayah hukumnya dari Kabupaten Sorong Selatan” kata Simon, kepada sejumlah wartawan (3/3) sore. Simon menambahkan, masyarakat di Sorong Selatan pun mendukung sepenuhnya agar kasus ini segera diselesaikan.

    Hal sena disampaikan Humas IPPMI, Ferry Onim. Menurut Onim, kedua perusahaan itu merupakan perusahaan illegal yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi, sebab kata Onim, dua perusahaan itu tak bisa menunjukkan bukti bahkan izin operasional perusahaan.

    “Sejak berdirinya dua perusahaan itu, masyarakat ditipu, masyarakat diperdaya. Kami tidak akan mundur, kami akan proses secara hukum. Perusahaan ambil kayu, katanya ambil sagu padahal kayu juga ikut diambil, sekarang hancur,” kata Onim.

    Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Vitalis Yumte kepada wartawan membenarkan hal tersebut, kata Vitalis pihaknya telah mengagendakan hal ini dan secepatnya akan ditindak lanjuti.

    Jika dalam hasil tinjauan dan ditemukan adanya persoalan yang terjadi, pihaknya akan mengkaji dan melakukan langkah hukum. Bukan hanya di Kabupaten Sorong Selatan saja, kata Yumte, perusahaan lainpun akan dikunjungi oleh pihaknya.

    Sumber: Harian Cetak Teropong News, Rabu, 4 Maret 2015.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on