Arlensi Klasibin, seorang perempuan warga Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kab. Sorong, saat ditemui masih merintih menahan sakit akibat pergelangan tangan kanannya yang patah pada saat bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Hendrison Inti Persada (HIP). Arlensi menceritakan kisah dukanya sebagai buruh PT. HIP.

Masih pagi sekali, awal Februari 2015 lalu, Arlensi bergegas keluar rumah dan pergi bergabung bersama buruh PT. HIP lainnya asal Kampung Malalilis menumpangi mobil truk perusahaan menuju lokasi kelapa sawit tempat mereka bekerja sebagai buruh perawatan kelapa sawit.

“Kami bangun pagi sekali dan masak sarapan, lalu pergi ketempat truk jemputan, kalau terlambat truk kas tinggal dan tidak masuk kerja, perusahaan potong gaji”, tutur Arlensi.

Kebanyakan buruh masyarakat adat asal Suku Moi, Kampung Malalilis, utamanya perempuan, mengeluhkan dengan jauhnya jarak ke tempat kerja dan pelayanan truk angkutan. Mereka dipaksa bangun semasa orang lain sedang asyik tidur, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga dan harus bergegas menunggu truk angkutan karyawan. Jika terlambat beberapa saat saja akan ditinggalkan.

Hari itu, Arlensi bertugas melakukan pembersihan tanaman sawit di Blok N. Setelah turun dari truk, Arlensi berjalan menuju lokasi dengan jalan menurun. Naas, Arlensi kurang awas dan tergelincir dipenurunan jalan yang licin karena hujan semalam. Tangan kanan Arlensi dalam posisi terbalik tidak dapat menahan berat badan dan kemudian patah.

Para buruh lainnya datang membantu Arlensi, termasuk Bernadus Gilik, yang juga menjabat Kepala Kampung Malalilis. “Kami segera memberi pertolongan dan minta Arlensi tidak kerja dan pergi ke klinik perusahaan untuk mendapatkan perawatan”, kata Bernadus Gilik.

Tetapi Arlensi menolak tawaran ke klinik dan istirahat kerja karena Arlensi khawatir tidak punya biaya dan tidak dapat gaji karena tidak bekerja. “Biar sudah sa kerja saja”, pinta Arlensi. Singkat cerita, Bernadus Gilik meminta mandor kebun membawa Arlensi ke klinik perusahaan.

Motor Pengangkut Kayu - Malalilis

Motor Pengangkut Kayu – Malalilis

Petugas klinik memeriksa dan memberikan obat yang habis diminum selama seminggu. Suami dan keluarga Arlensi meminta Mandor kebun dan orang perusahaan PT. HIP untuk biaya pengobatan lanjutan di Kota Sorong, tetapi tidak ada tanggapan dan Arlensi pergi berobat dengan biaya sendiri. Orang Kampung Malalilis juga membantu dengan obat ramuan kampung.

Sudah hampir sebulan Arlensi tidak kerja dan khawatir akan nasib dan hak-haknya sebagai buruh tidak dipenuhi perusahaan, sebagaimana yang sudah dialami oleh buruh lainnya, gaji dipotong.

Yosofina Ulimpa, perempuan asal suku Moi di Kampung Malalilis, juga mengalami tidak dihormati semestinya saat sakit datang bulan. Petugas klinik perusahaan PT. HIP memaksa Yosofina untuk membuktikan didepannya. Tapi Yosofina menolak dan mengancam melaporkan kepada orang tua adat. Karena menurut adat Moi, jika perempuan sedang sakit datang bulan (menstruasi) tidak boleh kerja dan tidak sopan orang lain memaksa melihat keadaan tersebut.

Upah buruh seperti pekerjaan Arlensi dan Yosofina sebesar Rp. 2,4 juta per bulan, dengan waktu kerja Senin sampai Sabtu selama sebulan. Jika tidak bekerja sehari akan mendapat potongan gaji. Upah ini tidak cukup jika dibandingkan dengan standar kehidupan layak dan harga barang-barang pokok sehari-hari.

Tokoh adat Kampung Malalilis, Thomas Klasibin, yang juga Ketua Bamuskam Malalilis, mengungkapkan perusahaan PT. HIP telah melanggar hak-hak masyarakat adat sebagai buruh. “Mereka (PT. HIP) memberikan upah rendah dibawah standar kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka tidak peduli dengan keselamatan dan kesehatan buruh, mereka tidak memberikan jaminan sosial bagi buruh, tidak memenuhi hak-hak masyarakat adat, termasuk mengabaikan hukum adat orang Moi”, jelas Thomas.

Thomas berpendapat hukum adat Moi harus ditegakkan untuk memberikan sangsi adat terhadap pelanggaran perusahaan. masyarakat tidak tergantung pada hukum negara yang dilanggar dan tidak dipatuhi oleh perusahaan.

Ank, Mar 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Arlensi Klasibin, seorang perempuan warga Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kab. Sorong, saat ditemui masih merintih menahan sakit akibat pergelangan tangan kanannya yang patah pada saat bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Hendrison Inti Persada (HIP). Arlensi menceritakan kisah dukanya sebagai buruh PT. HIP.

    Masih pagi sekali, awal Februari 2015 lalu, Arlensi bergegas keluar rumah dan pergi bergabung bersama buruh PT. HIP lainnya asal Kampung Malalilis menumpangi mobil truk perusahaan menuju lokasi kelapa sawit tempat mereka bekerja sebagai buruh perawatan kelapa sawit.

    “Kami bangun pagi sekali dan masak sarapan, lalu pergi ketempat truk jemputan, kalau terlambat truk kas tinggal dan tidak masuk kerja, perusahaan potong gaji”, tutur Arlensi.

    Kebanyakan buruh masyarakat adat asal Suku Moi, Kampung Malalilis, utamanya perempuan, mengeluhkan dengan jauhnya jarak ke tempat kerja dan pelayanan truk angkutan. Mereka dipaksa bangun semasa orang lain sedang asyik tidur, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga dan harus bergegas menunggu truk angkutan karyawan. Jika terlambat beberapa saat saja akan ditinggalkan.

    Hari itu, Arlensi bertugas melakukan pembersihan tanaman sawit di Blok N. Setelah turun dari truk, Arlensi berjalan menuju lokasi dengan jalan menurun. Naas, Arlensi kurang awas dan tergelincir dipenurunan jalan yang licin karena hujan semalam. Tangan kanan Arlensi dalam posisi terbalik tidak dapat menahan berat badan dan kemudian patah.

    Para buruh lainnya datang membantu Arlensi, termasuk Bernadus Gilik, yang juga menjabat Kepala Kampung Malalilis. “Kami segera memberi pertolongan dan minta Arlensi tidak kerja dan pergi ke klinik perusahaan untuk mendapatkan perawatan”, kata Bernadus Gilik.

    Tetapi Arlensi menolak tawaran ke klinik dan istirahat kerja karena Arlensi khawatir tidak punya biaya dan tidak dapat gaji karena tidak bekerja. “Biar sudah sa kerja saja”, pinta Arlensi. Singkat cerita, Bernadus Gilik meminta mandor kebun membawa Arlensi ke klinik perusahaan.

    Motor Pengangkut Kayu - Malalilis

    Motor Pengangkut Kayu – Malalilis

    Petugas klinik memeriksa dan memberikan obat yang habis diminum selama seminggu. Suami dan keluarga Arlensi meminta Mandor kebun dan orang perusahaan PT. HIP untuk biaya pengobatan lanjutan di Kota Sorong, tetapi tidak ada tanggapan dan Arlensi pergi berobat dengan biaya sendiri. Orang Kampung Malalilis juga membantu dengan obat ramuan kampung.

    Sudah hampir sebulan Arlensi tidak kerja dan khawatir akan nasib dan hak-haknya sebagai buruh tidak dipenuhi perusahaan, sebagaimana yang sudah dialami oleh buruh lainnya, gaji dipotong.

    Yosofina Ulimpa, perempuan asal suku Moi di Kampung Malalilis, juga mengalami tidak dihormati semestinya saat sakit datang bulan. Petugas klinik perusahaan PT. HIP memaksa Yosofina untuk membuktikan didepannya. Tapi Yosofina menolak dan mengancam melaporkan kepada orang tua adat. Karena menurut adat Moi, jika perempuan sedang sakit datang bulan (menstruasi) tidak boleh kerja dan tidak sopan orang lain memaksa melihat keadaan tersebut.

    Upah buruh seperti pekerjaan Arlensi dan Yosofina sebesar Rp. 2,4 juta per bulan, dengan waktu kerja Senin sampai Sabtu selama sebulan. Jika tidak bekerja sehari akan mendapat potongan gaji. Upah ini tidak cukup jika dibandingkan dengan standar kehidupan layak dan harga barang-barang pokok sehari-hari.

    Tokoh adat Kampung Malalilis, Thomas Klasibin, yang juga Ketua Bamuskam Malalilis, mengungkapkan perusahaan PT. HIP telah melanggar hak-hak masyarakat adat sebagai buruh. “Mereka (PT. HIP) memberikan upah rendah dibawah standar kehidupan sehari-hari masyarakat, mereka tidak peduli dengan keselamatan dan kesehatan buruh, mereka tidak memberikan jaminan sosial bagi buruh, tidak memenuhi hak-hak masyarakat adat, termasuk mengabaikan hukum adat orang Moi”, jelas Thomas.

    Thomas berpendapat hukum adat Moi harus ditegakkan untuk memberikan sangsi adat terhadap pelanggaran perusahaan. masyarakat tidak tergantung pada hukum negara yang dilanggar dan tidak dipatuhi oleh perusahaan.

    Ank, Mar 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on