Pemerintah akan memetakan hak tanah masyarakat adat bersama kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pemetaan tersebut untuk menyinergikan upaya pengelolaan hutan. “Dengan adanya pemetaan, hak-hak wilayah adat akan jelas dan akan didorong kepada pengelolaan kawasan hutan yang terlindungi bekerja sama dengan masyarakat,” kata Wakil Ketua Tim Bantuan Teknis Bagi Persiapan Proyek Investasi Kehutanan Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Haryanto Putro, di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

Menurutnya, system pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini tidak efektif. Hal itu terbukti dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. “Karena program selama ini kurang efektif, dalam banyak hal kita mengalami kerusakan karena salah urus,” ujarnya. Kebijakan pengelolaan hutan dinilai kurang kuat karena hak masyarakat adat tidak diakomodasi dengan baik. Selain itu, penyerahan pengelolaan hutan dari pemerintah ke swasta sering mengakibatkan eksploitasi berlebihan. Swasta juga dinilai sering tidak tertarik melestarikan hutan.

Berdasarkan data KLH, hingga 2011 total luas hutan Indonesia, yakni 190,47 juta hektare. Hutan itu, di antaranya terdiri atas hutan konservasi seluas 26,82 juta hektare (ha), hutan lindung seluas 28,86 ha, hutan produksi terbatas seluas 24,46 juta ha, dan hutan produksi seluas 32,60 ha. Dalam proses pengelolaan hutan, terjadi penurunan laju deforestasi dari 3,5 juta ha per tahun, yakni pada periode 1999-2002 menjadi 450 ribu ha dalam kurun 2009-2011.

Namun, Haryanto mengungkapkan bahwa penurunan deforestasi disumbang kebakaran hutan pada 1997 yang menyebabkan kerusakan hutan seluas 3,5 juta ha. “Turunnya deforestasi itu apakah karena kita sudah mengelola hutan dengan baik ataukah kita yang hutannya sudah habis,” katanya.

Menurutnya, sebagian hutan di dataran rendah telah diubah menjadi lahan sawit dan kepentingan pembangunan lain. Sehingga, meski angka deforestasi menurun, kondisi hutan sudah terkikis. Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan KLHK Agus Sarsito mengakui, konflik antara masyarakat adat dan kalangan pengusaha terkait pemanfaatan hutan merupakan masalah menahun yang belum kunjung ditemui penyelesaiannya. Kementerian pun mengaku masih mendiskusikan solusi agar langkah penyelesaian bisa dipercepat. “Itu harus dicari solusinya, harus ada win-win solution,” ujarnya.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintah akan memetakan hak tanah masyarakat adat bersama kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pemetaan tersebut untuk menyinergikan upaya pengelolaan hutan. “Dengan adanya pemetaan, hak-hak wilayah adat akan jelas dan akan didorong kepada pengelolaan kawasan hutan yang terlindungi bekerja sama dengan masyarakat,” kata Wakil Ketua Tim Bantuan Teknis Bagi Persiapan Proyek Investasi Kehutanan Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Haryanto Putro, di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

    Menurutnya, system pengelolaan hutan yang telah berjalan selama ini tidak efektif. Hal itu terbukti dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. “Karena program selama ini kurang efektif, dalam banyak hal kita mengalami kerusakan karena salah urus,” ujarnya. Kebijakan pengelolaan hutan dinilai kurang kuat karena hak masyarakat adat tidak diakomodasi dengan baik. Selain itu, penyerahan pengelolaan hutan dari pemerintah ke swasta sering mengakibatkan eksploitasi berlebihan. Swasta juga dinilai sering tidak tertarik melestarikan hutan.

    Berdasarkan data KLH, hingga 2011 total luas hutan Indonesia, yakni 190,47 juta hektare. Hutan itu, di antaranya terdiri atas hutan konservasi seluas 26,82 juta hektare (ha), hutan lindung seluas 28,86 ha, hutan produksi terbatas seluas 24,46 juta ha, dan hutan produksi seluas 32,60 ha. Dalam proses pengelolaan hutan, terjadi penurunan laju deforestasi dari 3,5 juta ha per tahun, yakni pada periode 1999-2002 menjadi 450 ribu ha dalam kurun 2009-2011.

    Namun, Haryanto mengungkapkan bahwa penurunan deforestasi disumbang kebakaran hutan pada 1997 yang menyebabkan kerusakan hutan seluas 3,5 juta ha. “Turunnya deforestasi itu apakah karena kita sudah mengelola hutan dengan baik ataukah kita yang hutannya sudah habis,” katanya.

    Menurutnya, sebagian hutan di dataran rendah telah diubah menjadi lahan sawit dan kepentingan pembangunan lain. Sehingga, meski angka deforestasi menurun, kondisi hutan sudah terkikis. Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan KLHK Agus Sarsito mengakui, konflik antara masyarakat adat dan kalangan pengusaha terkait pemanfaatan hutan merupakan masalah menahun yang belum kunjung ditemui penyelesaiannya. Kementerian pun mengaku masih mendiskusikan solusi agar langkah penyelesaian bisa dipercepat. “Itu harus dicari solusinya, harus ada win-win solution,” ujarnya.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on