Inilah Kriteria Sertifikasi ISPO Wajib dan Sukarela Bagi Perusahaan Sawit di Indonesia

0
1634
BP Musa Muri, Pemilik Dusun Pala
BP Musa Muri, Pemilik Dusun Pala

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan Nomor 11/OT.140/3/2015) Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO telah keluar. Adalah perbaikan dari Permentan tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pada Pasal 2 Permentan yang baru, pemerintah membagi penerapan untuk sistem sertifikasi ISPO. Pemerintah membagi sistem sertifikasi kelapa sawit ISPO menjadi dua yakni secara wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary).

Penerapan sistem ISPO secara wajib, menurut aturan menteri tersebut dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan. Sedangkan penerapan ISPO secara sukarela dilakukan terhadap tiga jenis usaha.

  1. Usaha kebun plasma yang lahannya dari pencadangan lahan pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
  2. Usaha kebun swadaya yang kebunnya dibangun atau dikelola sendiri oleh pekebun.
  3. Perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan.

Menurut Ketua Umum Komisi ISPO, Rosediana Soeharto, optimis kesadaran perusahaan sawit untuk tersertifikat ISPO akan bertambah. “Minimal daftar dulu lah daripada belum daftar akan kami beri sanksi,” tandas Rosediana pada kontan.co.id Jumat (10/4). Ia mengatakan, ke depan ISPO juga akan menjaring petani plasma dan petani mandiri sejalan dengan perusahaan kelapa sawit nasional telah tersertifikat ISPO.

Aturan Sertifikasi ISPO Demi Menyelamatkan Indonesia dari Perang Dagang

ISPO bisa dijadikan standar sustainability satu-satunya di Indonesia. Namun, sebagian besar para pembeli minyak sawit di luar negeri. Lembaga Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) perlu diperkuat secara internal dan sosialisasi ke pasar internasional perlu dilakukan terus menerus guna memperoleh pengakuan dari negara importir.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perkebunan Kadin Indonesia, Teguh Patriawan mengatakan, sawit Indonesia kini menghadapi tantangan lain karena ada regulasi di negara importir menuntut minyak sawit Indonesia harus mempunyai sertifikat International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). “Aneh jika kebun sawit milik Indonesia tetapi harus mengikuti ketentuan luar negeri,” ujarnya

Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO (standar Uni Eropa) atau sertifikat sawit berkelanjutan dianggap sarat kepentingan pihak luar negeri. Indonesia memunculkan sertifikat sawit ISPO yang sejak 31 Desember 2014 wajib untuk seluruh produsen sawit di dalam negeri. Hal itu menjadi hambatan perdagangan bagi Indonesia.

Achmad Manggabarani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), juga mendukung penerapan ISPO sebagai standar di Indonesia. Lembaga ISPO perlu diperbesar dengan menambah tenaga auditor serta orang-orang yang kompeten. “Sosialisasi peran dan manfaat dari ISPO perlu dilakukan baik di dalam negeri dan luar negeri. Hal itu agar diakui di pasar internasional, tidak hanya sebatas kertas administrasi saja,” ungkapnya. Dia menjelaskan pemerintah dan pelaku usaha harus dapat meyakinkan dunia internasional bahwa ISPO merupakan standar keberlanjutan yang diakui di pasar internasional. “Upaya ini harus dilaksanakan secara G to G dan B to B,” ujarnya.

Tarif dan Lembaga Sertifikasi ISPO

ISPO berfungsi sebagai standar mutu pengelolaan kebun kelapa sawit ramah lingkungan. Maka tak heran jika kemudian perusahaan kelapa sawit ramai-ramai mendaftar audit ISPO ke lembaga sertifikasi. Menurut catatan Komisi ISPO dilansir binis.com, sampai saat ini baru 63 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi. Sisanya, sekitar 200 perusahaan kelapa sawit dalam proses penilaian audit, dan lebih dari 600 perusahaan sudah melakukan registrasi ke 11 lembaga sertifikasi ISPO yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tingginya angka permintaan sertifikasi oleh perusahaan kelapa sawit pada akhirnya menciptakan masalah tersendiri. Betapa tidak, saat ini terjadi “perang tarif” antar lembaga sertifikasi dalam membandrol biaya proses penilaian sertifikasi ISPO. Sebagai gambaran, sekitar dua tahun lalu “ongkos” audit ISPO untuk satu perusahaan dibandrol sebesar Rp150 – Rp250 juta. Namun saat ini, rata-rata biaya sertifikasi ISPO hanya berkisar Rp80 juta. Bahkan, ada lembaga sertifikasi yang berani memasang tarif dibawah itu.

Memang, sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur besaran tarif sertifikasi ISPO yang harus dibayar oleh perusahaan sawit. Namun apabila tidak diawasi, bukan tidak mungkin dalam proses auditnya kemudian Lembaga Sertifikasi menurunkan standar audit demi memangkas biaya agar menarik lebih banyak clien. Bahkan, kecenderungan main mata antara lembaga sertifikasi dan perusahaan kelapa sawit bukanlah hal yang mustahil terjadi.

Strategi percepatan sertifikasi ISPO tentu patut menjadi perhatian Khusus Komisi ISPO dan Dirjenbun Kementrian Pertanian. Namun, dilansir jitunews, proses sertifikasi ISPOkiranya juga perlu mendapat pengawasan khusus agartidak menjadi audit “abal-abal” yang pada akhirnya hanya akan mencoreng citra industri kelapa sawit Indonesia dimata dunia.

Bagaimanapun, ISPO penting bagi peningkatan daya saing produk kelapa sawit Indonesia yang notabene kerap jadi sasaran “Bullying” oleh Bingo (Big NGO) Asing sebagai agen utama deforestasi hutan. Terlebih, kedepannya prospek pasar untuk produk kelapa sawit ramah lingkungan diprediksi semakin meningkat. Data Oil World menyebutkan permintaan minyak sawit akan berada di angka 78 juta ton ditahun 2020. Dari berbagai sumber

(Arkilaus Baho)