Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagai amanat menjalankan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah diatur mekanisme kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun bersama dengan masyarakat.

Izin usaha dibidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Peraturan Menteri Pertanian meliputi; Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen. Sedangkan pemberian izin dari diktum diatas didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kepada media, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah diatur mekanisme (ketat) kewajiban khusus untuk perusahaan perkebunan yang mengajukan ijin wajib untuk membangun kebun bersama dengan masyarakat.

Pertama, perusahaan perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

Kedua, kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP. Ketiga, pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat harus berada dalam wilayah sesuai IUP atau IUP-B yang diterbitkan dan berada di luar IUP atau IUP-B yang akan dijadikan HGU.

Keempat, kewajiban membangun kebun plasma tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-Bun, PIR-Trans, PIR KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya.

Demi mendukung mekanisme pembangunan kebun plasma yang teratur dengan nilai kemanfaatan, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Karena itu, para pengusaha kelapa sawit yang sesuai aturan menteri wajib bermitra baik dengan para pekebun rakyat.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagai amanat menjalankan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah diatur mekanisme kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun bersama dengan masyarakat.

    Izin usaha dibidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Peraturan Menteri Pertanian meliputi; Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen. Sedangkan pemberian izin dari diktum diatas didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kepada media, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah diatur mekanisme (ketat) kewajiban khusus untuk perusahaan perkebunan yang mengajukan ijin wajib untuk membangun kebun bersama dengan masyarakat.

    Pertama, perusahaan perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

    Kedua, kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP. Ketiga, pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat harus berada dalam wilayah sesuai IUP atau IUP-B yang diterbitkan dan berada di luar IUP atau IUP-B yang akan dijadikan HGU.

    Keempat, kewajiban membangun kebun plasma tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-Bun, PIR-Trans, PIR KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya.

    Demi mendukung mekanisme pembangunan kebun plasma yang teratur dengan nilai kemanfaatan, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Karena itu, para pengusaha kelapa sawit yang sesuai aturan menteri wajib bermitra baik dengan para pekebun rakyat.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on