Tumpang tindih penguasaan dan pengelolaan tanah hingga kini masih menuai konflik tak berkesudahan. Dualisme administrasi pertanahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, utamanya mengenai kepastian status penguasaan tanah masyarakat hukum adat dan bagi warga 40.859 desa yang bermukim di kawasan hutan.

Atas kebuntuan hukum tersebut, cukup menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umun dan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerobos kebuntuan. Upaya mereka tertuang dalam peraturan bersama no 79 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan. Dalam implementasinya, peraturan itu dikenal dengan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Meskipun mengandung beberapa kelemahan, namun bagi sebagian pihak yang konsen dalam soal pertanahan, kebijakan tersebut merupakan peluang, serta mesti dipahami dan dijalankan sebagai sebuah diskresi atau upaya pejabat Negara untuk mengisi kekosongan hukum.

“ Peraturan ini sudah ada, jika ada kelemahan kita akan perbaiki melalui juklak dan juknisnya, namun saya berpendapat, bahwa kebijakan ini merupakan peluang yang harus kita ambil ”.

Demikian kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dodi Imron, dalam sebuah diskusi IP4T, pekan lalu di gedung LIPPI, Jakarta. Ia juga menyebut, implementasinya baru tahap persiapan karena Bappenas baru memasukan dan mensuport anggarannya tahun ini.

Kepala Desa Menjadi Ujung Tombak

Pelaksanaan I4PT dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Provinsi setempat. Prosesnya diawali dengan pembentukan Tim IP4T melalui SK Bupati untuk Kabupaten dan SK Gubernur bagi Provinsi. Tim diketuai oleh kepala BPN dan SKPD Kehutanan sebagai sekretaris. Selebihnya, yakni BPKH, SKPD lain yang terlibat dalam Tata Ruang Daerah, Camat dan Kepala Desa posisinya sebagai anggota.

Ketika Tim sudah terbentuk, Kepala Desa mulai melakukan pendataan dan inventarisasi wilayah kelola rakyat yang terindikasi berada di kawasan hutan, baik statusnya masih penunjukan atau sudah ditetapkan. Data berupa sketsa dan bentuk lainnya itu selanjutnya dikordinir oleh camat untuk diserahkan kepada Bupati dengan harapan menghasilkan peta penggunaan wilayah terkini. Setelahnya, baru didaftarkan kepada Tim IP4T.

“Jika tahap persiapan sesuai, tim IP4T baru bisa melakukan kegiatan berupa verifikasi lapangan dan menyerahkan hasil kajiannya ke KLHK untuk mendapat surat keputusan perubahan batas kawasan hutan. Namun, program ini bisa berjalan jika masyarakat, utamanya kepala desa aktif terlibat”.

Kembali Dodi Imron paparkan peluang. Meski Ia mengakui, bahwa belum semua Pemda membuat Tim IP4T. Contohnya di Provinsi Jawa Barat, dari beberapa kabupaten yang tersebar di kawasan hutan, hanya lima kabupaten yang baru membentuk Tim IP4T.

Diharuskannya membentuk Tim IP4T menjadi tantangan terlaksanannya peraturan berama empat Menteri ini. Selain komposisi tim yang tidak melibatkan masyarakat atau organisasi rakyat, IP4T juga sangat bergantung kepada kemauan politik otoritas setempat. Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah bisa menjadi salah satu contoh bahwa IP4T masih jalan di tempat.

Contohnya ketika sebulan lalu, Muliadi dari Yayasan Petak Danum, Heri dari Simpul Pemetaan dan perwakilan warga Desa Pulau Kaladan bertemu dengan Bupati Kapuas, Ben Ibrahim. Mereka telah sampaikan dokumen inventarisasi dan peta kelola rakyat 22 desa di Kapuas yang bermukim di kawasan hutan. Harapannya, ruang kelola versi rakyat itu bisa mendapat pengakuan dan perlindungan dari pihak berwenang.

“ Peta kita lengkap, tercantum pola tata guna lahan desa. Namun hingga kini, kami belum menerima perkembangannya, status wilayah kelola rakyat masih berada di kawasan hutan”.

Muliadi mengungkapnnya dengan getir, menurutnya, Bupati mengaku akan memproses hasil pemetaan partisipatif rakyat, namun hingga kini belum ada kemajuan bahkan Tim IP4T butuh waktu lama untuk terbentuk.

“Kita sudah berupaya ikuti prosedur”. Katanya.

Dinamika yang terjadi di lapangan memang sering tak sesuai harapan. Sungguh pun peraturan bersama empat menteri ini sebuah diskresi yang peluangnya bisa dimanfaatkan bagi perluasan ruang kelola rakyat, jika semua pihak hanya menunggu pemerintah bergerak lebih maju, bisa jadi peraturan yang tadinya peluang berubah jadi bumerang. Untuk mendapat dan merebut wilayah kelola, rakyat tetap harus bergerak, mendaftarkan wilayah kelolanya dan mendesak Pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Red-AP/ April 2015.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tumpang tindih penguasaan dan pengelolaan tanah hingga kini masih menuai konflik tak berkesudahan. Dualisme administrasi pertanahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, utamanya mengenai kepastian status penguasaan tanah masyarakat hukum adat dan bagi warga 40.859 desa yang bermukim di kawasan hutan.

    Atas kebuntuan hukum tersebut, cukup menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umun dan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerobos kebuntuan. Upaya mereka tertuang dalam peraturan bersama no 79 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan. Dalam implementasinya, peraturan itu dikenal dengan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

    Meskipun mengandung beberapa kelemahan, namun bagi sebagian pihak yang konsen dalam soal pertanahan, kebijakan tersebut merupakan peluang, serta mesti dipahami dan dijalankan sebagai sebuah diskresi atau upaya pejabat Negara untuk mengisi kekosongan hukum.

    “ Peraturan ini sudah ada, jika ada kelemahan kita akan perbaiki melalui juklak dan juknisnya, namun saya berpendapat, bahwa kebijakan ini merupakan peluang yang harus kita ambil ”.

    Demikian kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dodi Imron, dalam sebuah diskusi IP4T, pekan lalu di gedung LIPPI, Jakarta. Ia juga menyebut, implementasinya baru tahap persiapan karena Bappenas baru memasukan dan mensuport anggarannya tahun ini.

    Kepala Desa Menjadi Ujung Tombak

    Pelaksanaan I4PT dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Provinsi setempat. Prosesnya diawali dengan pembentukan Tim IP4T melalui SK Bupati untuk Kabupaten dan SK Gubernur bagi Provinsi. Tim diketuai oleh kepala BPN dan SKPD Kehutanan sebagai sekretaris. Selebihnya, yakni BPKH, SKPD lain yang terlibat dalam Tata Ruang Daerah, Camat dan Kepala Desa posisinya sebagai anggota.

    Ketika Tim sudah terbentuk, Kepala Desa mulai melakukan pendataan dan inventarisasi wilayah kelola rakyat yang terindikasi berada di kawasan hutan, baik statusnya masih penunjukan atau sudah ditetapkan. Data berupa sketsa dan bentuk lainnya itu selanjutnya dikordinir oleh camat untuk diserahkan kepada Bupati dengan harapan menghasilkan peta penggunaan wilayah terkini. Setelahnya, baru didaftarkan kepada Tim IP4T.

    “Jika tahap persiapan sesuai, tim IP4T baru bisa melakukan kegiatan berupa verifikasi lapangan dan menyerahkan hasil kajiannya ke KLHK untuk mendapat surat keputusan perubahan batas kawasan hutan. Namun, program ini bisa berjalan jika masyarakat, utamanya kepala desa aktif terlibat”.

    Kembali Dodi Imron paparkan peluang. Meski Ia mengakui, bahwa belum semua Pemda membuat Tim IP4T. Contohnya di Provinsi Jawa Barat, dari beberapa kabupaten yang tersebar di kawasan hutan, hanya lima kabupaten yang baru membentuk Tim IP4T.

    Diharuskannya membentuk Tim IP4T menjadi tantangan terlaksanannya peraturan berama empat Menteri ini. Selain komposisi tim yang tidak melibatkan masyarakat atau organisasi rakyat, IP4T juga sangat bergantung kepada kemauan politik otoritas setempat. Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah bisa menjadi salah satu contoh bahwa IP4T masih jalan di tempat.

    Contohnya ketika sebulan lalu, Muliadi dari Yayasan Petak Danum, Heri dari Simpul Pemetaan dan perwakilan warga Desa Pulau Kaladan bertemu dengan Bupati Kapuas, Ben Ibrahim. Mereka telah sampaikan dokumen inventarisasi dan peta kelola rakyat 22 desa di Kapuas yang bermukim di kawasan hutan. Harapannya, ruang kelola versi rakyat itu bisa mendapat pengakuan dan perlindungan dari pihak berwenang.

    “ Peta kita lengkap, tercantum pola tata guna lahan desa. Namun hingga kini, kami belum menerima perkembangannya, status wilayah kelola rakyat masih berada di kawasan hutan”.

    Muliadi mengungkapnnya dengan getir, menurutnya, Bupati mengaku akan memproses hasil pemetaan partisipatif rakyat, namun hingga kini belum ada kemajuan bahkan Tim IP4T butuh waktu lama untuk terbentuk.

    “Kita sudah berupaya ikuti prosedur”. Katanya.

    Dinamika yang terjadi di lapangan memang sering tak sesuai harapan. Sungguh pun peraturan bersama empat menteri ini sebuah diskresi yang peluangnya bisa dimanfaatkan bagi perluasan ruang kelola rakyat, jika semua pihak hanya menunggu pemerintah bergerak lebih maju, bisa jadi peraturan yang tadinya peluang berubah jadi bumerang. Untuk mendapat dan merebut wilayah kelola, rakyat tetap harus bergerak, mendaftarkan wilayah kelolanya dan mendesak Pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Red-AP/ April 2015.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on