Sejak puluhan tahun, berbagai pola dan pendekatan pembangunan diterapkan di Tanah Papua dari era sentralistik, regimentasi (penyeragaman), birokratik, depolitisasi pada jaman Orde Baru. Kemudian, melangkah ke era demokratisasi dan desentralisasi hingga Otonomi Khusus di era reformasi.

Itu yang dikatakan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE MM saat membuka secara resmi diskusi temu Kawan Wilayah Adat Mee Pago yang terdiri atas Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Dogiay dan Mimika. Wilayah Adat Mee Pago, merupakan satu dari lima wilayah kebudayaan di Papua diantaranya adalah Wilayah Kebudayaan Mamta, Saireri, La Pago dan Animha serta Mee Pago.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Velix Vernando Wanggai beserta jajaran sebagai narasumber, Asisten II Setda Provinsi Drs Elai Lauputty, serta Kepala BP2KP, Ir. Omar Laduani Ladamay, MSi. Klemen Tinal dalam penjelasannya menyebutkan bahwa sejak puluhan tahun, berbagai pola dan pendekatan pembangunan diterapkan di Tanah Papua dari era sentralistik, regimentasi (penyeragaman), birokratik, depolitisasi pada jaman Orde Baru, lalu melangkah ke era demokratisasi dan desentralisasi hingga Otonomi Khusus di era reformasi.

Berbagai pola dan pendekatan ini kata dia masih saja tidak memberi rasa aman, tidak membawa kebahagiaan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi orang Papua. Karena melambatnya kesejahteraan, melemahnya demokratisasi, kurangnya kesetaraan dan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan nasional.

Berangkat dari itu, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dikenal dengan LUKMEN, menggagas suatu pola pendekatan guna meningkatkan kesejahteraan dan kebangkitan orang Papua, melalui pendekatan secara wilayah adat di Tanah Papua dan di provinsi Papua secara khusus, dengan membentuk suatu boks yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) Provinsi Papua, yang akan menangani langsung wilayah-wilayah kebudayaan yang telah dibagi dalam lima wilayah adat.

“Kita sudah lihat hal semua hal yang ada di Papua ini, dan konsepnya adalah lebih fokus kepada per kawasan yang kita kenal dengan Selatan, Pegunungan Tengah, Utara, Pulau dan Timur. Ini adalah kawasan-kawasannya,” katanya. Pembagian lima wilayah adat ini lanjut Klemen sendiri disesuaikan dengan karakteristik dan kesamaan kebudayaan adat istiadat dan hak ulayat masingmasing, atau rumpun yang hampir sama. Dari kesamaan itulah, kemudian dipikirkan bagaimana mempercepat pembangunan masyarakat asli Papua.

– See more at:

http://www.indopos.co.id/2015/03/bangun-papua-melalui-pendekatan-wilayah-adat.html#sthash.blC6tPVH.dpuf

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sejak puluhan tahun, berbagai pola dan pendekatan pembangunan diterapkan di Tanah Papua dari era sentralistik, regimentasi (penyeragaman), birokratik, depolitisasi pada jaman Orde Baru. Kemudian, melangkah ke era demokratisasi dan desentralisasi hingga Otonomi Khusus di era reformasi.

    Itu yang dikatakan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE MM saat membuka secara resmi diskusi temu Kawan Wilayah Adat Mee Pago yang terdiri atas Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Dogiay dan Mimika. Wilayah Adat Mee Pago, merupakan satu dari lima wilayah kebudayaan di Papua diantaranya adalah Wilayah Kebudayaan Mamta, Saireri, La Pago dan Animha serta Mee Pago.

    Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Velix Vernando Wanggai beserta jajaran sebagai narasumber, Asisten II Setda Provinsi Drs Elai Lauputty, serta Kepala BP2KP, Ir. Omar Laduani Ladamay, MSi. Klemen Tinal dalam penjelasannya menyebutkan bahwa sejak puluhan tahun, berbagai pola dan pendekatan pembangunan diterapkan di Tanah Papua dari era sentralistik, regimentasi (penyeragaman), birokratik, depolitisasi pada jaman Orde Baru, lalu melangkah ke era demokratisasi dan desentralisasi hingga Otonomi Khusus di era reformasi.

    Berbagai pola dan pendekatan ini kata dia masih saja tidak memberi rasa aman, tidak membawa kebahagiaan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi orang Papua. Karena melambatnya kesejahteraan, melemahnya demokratisasi, kurangnya kesetaraan dan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan nasional.

    Berangkat dari itu, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dikenal dengan LUKMEN, menggagas suatu pola pendekatan guna meningkatkan kesejahteraan dan kebangkitan orang Papua, melalui pendekatan secara wilayah adat di Tanah Papua dan di provinsi Papua secara khusus, dengan membentuk suatu boks yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) Provinsi Papua, yang akan menangani langsung wilayah-wilayah kebudayaan yang telah dibagi dalam lima wilayah adat.

    “Kita sudah lihat hal semua hal yang ada di Papua ini, dan konsepnya adalah lebih fokus kepada per kawasan yang kita kenal dengan Selatan, Pegunungan Tengah, Utara, Pulau dan Timur. Ini adalah kawasan-kawasannya,” katanya. Pembagian lima wilayah adat ini lanjut Klemen sendiri disesuaikan dengan karakteristik dan kesamaan kebudayaan adat istiadat dan hak ulayat masingmasing, atau rumpun yang hampir sama. Dari kesamaan itulah, kemudian dipikirkan bagaimana mempercepat pembangunan masyarakat asli Papua.

    – See more at:

    http://www.indopos.co.id/2015/03/bangun-papua-melalui-pendekatan-wilayah-adat.html#sthash.blC6tPVH.dpuf

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on