Rencana rezim Jokowi JK untuk membangun Mako Brimob di Wamena, Papua, disambut penolakan berbagai kelompok di Papua. Semenjak Januari hingga akhir Maret 2015, terdapat beberapa aksi protes yang berlangsung di berbagai daerah.

Januari 2015, Ketua DPRD Provinsi Papua menyatakan menolak pembangunan Mako Birmob di Wamena, dengan mengatakan “pembangunan terebut adalah cara pendekatan yang salah terhadap masyarakat, aparat melihat masyarakat dengan posisi negative sehingga rakyat dalam keadaan tertekan”.

Februari 2015, Mahasiswa Jayawijaya melakukan aksi penolakan pembangunan Mako Brimob di DPRD Jayawijaya

Maret 2015, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Jayapura turut menolak pembangunan Mako Brimob yang disampaikan Frans kepada wartawan melalui jumpa pers.

Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Alam Semesta Papua, berdemonstrasi damai di kantor Gubernur Dok II Jayapura, Papua. Mereka meminta Presiden Jokowi dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak merekomendasikan pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Kabupaten Jayawijaya.

Alasan penolakan karena pasukan militer organik dan nonorganik dinilai sudah terlalu banyak di kawasan Pegunungan Tengah dan Papua pada umumnya. Dikatakan juga, “Masyarakat sipil di daerah ini masih trauma dengan ribuan warga sipil dan mobilisasi militer sejak 61 tahun lalu. Kami diusir secara besar-besaran dan diperlakukan tidak adil. Kamu mau dijadikan pengungsi lagi seperti tahun 1977 dulu,”.

Di Jakarta (31/3/205), koalisi aktivis dan organisasi HAM dan lingkungan yang tergabung dalam gerakan #PapuaItuKita, melakukan aksi serupa protes atas rencana pemerintah tersebut dan mendesak meminta Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan Mako Brimob di Papua.

Berikut 10 alasan mengapa pembangunan Mako Brimob di Wamena wajib ditolak, adalah:

Pertama, tujuan pembangunan Mako Brimob tidak jelas.

Kedua, Brimob adalah salah satu biang dari masalah keamanan di Tanah Papua.

Ketiga, dalam prakteknya, penambahan aparat sama artinya dengan peningkatan kekerasan di Tanah Papua.

Keempat, Papua dinilai bukan wilayah yang berstatus ‘Wilayah Keamanan Khusus’.

Kelima, pembangunan Mako Brimob berarti membangun dan menambah suasana teror dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Keenam, pembangunan Mako Brimob menciptakan perampasan tanah adat.

Ketujuh, menambah potensi impunitas.

Kedelapan, menolak pendekatan militeristik di Papua. Jakarta dihimbau tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua. Pembanguan Mako Brimob dinilai merupakan implementasi pendekatan militeristik.

Kesembilan, masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.

Sepuluh, anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob.

Ank, Maret 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Rencana rezim Jokowi JK untuk membangun Mako Brimob di Wamena, Papua, disambut penolakan berbagai kelompok di Papua. Semenjak Januari hingga akhir Maret 2015, terdapat beberapa aksi protes yang berlangsung di berbagai daerah.

    Januari 2015, Ketua DPRD Provinsi Papua menyatakan menolak pembangunan Mako Birmob di Wamena, dengan mengatakan “pembangunan terebut adalah cara pendekatan yang salah terhadap masyarakat, aparat melihat masyarakat dengan posisi negative sehingga rakyat dalam keadaan tertekan”.

    Februari 2015, Mahasiswa Jayawijaya melakukan aksi penolakan pembangunan Mako Brimob di DPRD Jayawijaya

    Maret 2015, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Jayapura turut menolak pembangunan Mako Brimob yang disampaikan Frans kepada wartawan melalui jumpa pers.

    Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Alam Semesta Papua, berdemonstrasi damai di kantor Gubernur Dok II Jayapura, Papua. Mereka meminta Presiden Jokowi dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak merekomendasikan pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Kabupaten Jayawijaya.

    Alasan penolakan karena pasukan militer organik dan nonorganik dinilai sudah terlalu banyak di kawasan Pegunungan Tengah dan Papua pada umumnya. Dikatakan juga, “Masyarakat sipil di daerah ini masih trauma dengan ribuan warga sipil dan mobilisasi militer sejak 61 tahun lalu. Kami diusir secara besar-besaran dan diperlakukan tidak adil. Kamu mau dijadikan pengungsi lagi seperti tahun 1977 dulu,”.

    Di Jakarta (31/3/205), koalisi aktivis dan organisasi HAM dan lingkungan yang tergabung dalam gerakan #PapuaItuKita, melakukan aksi serupa protes atas rencana pemerintah tersebut dan mendesak meminta Jokowi untuk membatalkan rencana pembangunan Mako Brimob di Papua.

    Berikut 10 alasan mengapa pembangunan Mako Brimob di Wamena wajib ditolak, adalah:

    Pertama, tujuan pembangunan Mako Brimob tidak jelas.

    Kedua, Brimob adalah salah satu biang dari masalah keamanan di Tanah Papua.

    Ketiga, dalam prakteknya, penambahan aparat sama artinya dengan peningkatan kekerasan di Tanah Papua.

    Keempat, Papua dinilai bukan wilayah yang berstatus ‘Wilayah Keamanan Khusus’.

    Kelima, pembangunan Mako Brimob berarti membangun dan menambah suasana teror dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

    Keenam, pembangunan Mako Brimob menciptakan perampasan tanah adat.

    Ketujuh, menambah potensi impunitas.

    Kedelapan, menolak pendekatan militeristik di Papua. Jakarta dihimbau tidak lagi menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua. Pembanguan Mako Brimob dinilai merupakan implementasi pendekatan militeristik.

    Kesembilan, masyarakat asli Wamena melalui wakil-wakilnya terus menyuarakan penolakan atas pembangunan Mako Brimob.

    Sepuluh, anggaran untuk pembangunan Mako Brimob di Wamena dinilai lebih tepat sasaran bila dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan personil Brimob.

    Ank, Maret 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on