Pemerintah masih memperlonggar batas akhir bagi perusahaan minyak kelapa sawit memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Tertuang dalam peraturan menteri pertanian (permentan), pemerintah memberi waktu bagi produsen crude palm oil (CPO) mengambil sertifikasi ini paling lambat akhir tahun nanti. Permentan saat ini sudah ditandatangani menteri Pertanian dan tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Gamal Nasir, Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian menjelaskan, perusahaan minyak kelapa sawit wajib tersertifikat ISPO setelah enam bulan permentan disahkan. Jika permentan keluar dalam waktu satu dua bulan ini. Maka, paling lambat akhir tahun perusahaan minyak kelapa sawit memiliki ISPO.

Andai sampai batas waktu, perusahaan tidak mengambil ISPO, otomatis kelas kebun yang dimiliki perusahaan kelapa sawit diturunkan. “Seharusnya perusahaan sadar diri karena ini untuk kepentingan mereka juga. Sudah terlalu lama kami memberikan toleransi. Jika tidak memiliki ISPO maka kami turunkan kelas kebunnya,” tandas Gamal pada Jumat (27/3).

Saat ini, total perusahaan yang sudah memiliki ISPO sebanyak 63 perusahaan dari jumlah 660 perusahaan minyak kelapa sawit yang tercatat di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO (standar Uni Eropa) atau sertifikat sawit berkelanjutan dianggap sarat kepentingan pihak luar negeri. Sehingga Indonesia memunculkan sertifikat sawit ala Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO, yang sejak 31 Desember 2014 lalu wajib untuk seluruh produsen sawit di dalam negeri.

“Banyak pengusaha merasa ini (RSPO) akal-akalan untuk mencegah produksi mereka. Makanya pemerintah giat mendorong untuk masuk ke sertifikasi. ISPO bersifat wajib bagi semua produsen sawit Indonesia,” ujar peneliti dari Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI Ahmad Helmy Fuady. Sekalipun ISPO diwajibkan, namun para pengusaha sawit relatif masih sedikit yang bergabung dalam standar ISPO. Hal ini lantaran masih banyak pihak, termasuk LSM, meragukan komitmen ISPO untuk dapat mendorong usaha perkebunan sarit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Terlebih bila dilihat dari sejarahnya, penyusunan ISPO dianggap tidak banyak melibatkan LSM yang selama ini bergerak dalam masalah sawit. Selain itu, ISPO juga bisa dikatakan sebagai “tandingan” terhadap RSPO yang merupakan syarat sertifikasi agar produk sawit bisa masuk ke Uni Eropa. ISPO juga dinilai sarat nuansa politik dagang untuk memenuhi tuntutan pasar.

Melihat itu, Helmy dan tim penelitinya pun memberikan rekomendasi untuk pemerintah agar ISPO dapat diterapkan secara maksimal. Pertama, dengan mengikuti sertifikasi biofuel dapat membantu memberikan jaminan tata kelola industri minyak sawit secara berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kedua, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam menjalankan diplomasi ekonomi dan responsif terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, semua stakeholders industri sawit Indonesia perlu lebih dilibatkan agar tidak terkesan ISPO hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Bagaimana kita bisa membuat kelapa sawit Indonesia move on dari alat politik dagang stempel untuk jual tapi juga jadi alat tata kelola yang baik. Masalahnya, ISPO didasari oleh regulasi masalah Indonesia,” terangnya. “Tentang sertifikasi ISPO hal yang perlu didorong terhadap pemerintah penting untuk diperjuangkan ke level internasional. Indonesia harus menggolkan standar supaya nggak disetir terus-menerus sama konsumen luar negeri,” tutup Helmy.

Standar minyak sawit lestari atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan diwajibkan untuk seluruh pelaku industri sawit di Tanah Air. Semua pelaku sawit termasuk industri sawit harus sudah memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 31 Desember 2014. Ketentuan sertifikasi ISPO secara prinsip mulai berlaku tahun 2011 lalu, namun ada proses transisi. Kemudian mulai Maret 2012 menjadi wajib untuk yang sudah siap, dan hingga akhir 2014 berlaku wajib untuk semua pelaku sawit. Kebijakan ini tertuang, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintah masih memperlonggar batas akhir bagi perusahaan minyak kelapa sawit memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Tertuang dalam peraturan menteri pertanian (permentan), pemerintah memberi waktu bagi produsen crude palm oil (CPO) mengambil sertifikasi ini paling lambat akhir tahun nanti. Permentan saat ini sudah ditandatangani menteri Pertanian dan tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

    Gamal Nasir, Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian menjelaskan, perusahaan minyak kelapa sawit wajib tersertifikat ISPO setelah enam bulan permentan disahkan. Jika permentan keluar dalam waktu satu dua bulan ini. Maka, paling lambat akhir tahun perusahaan minyak kelapa sawit memiliki ISPO.

    Andai sampai batas waktu, perusahaan tidak mengambil ISPO, otomatis kelas kebun yang dimiliki perusahaan kelapa sawit diturunkan. “Seharusnya perusahaan sadar diri karena ini untuk kepentingan mereka juga. Sudah terlalu lama kami memberikan toleransi. Jika tidak memiliki ISPO maka kami turunkan kelas kebunnya,” tandas Gamal pada Jumat (27/3).

    Saat ini, total perusahaan yang sudah memiliki ISPO sebanyak 63 perusahaan dari jumlah 660 perusahaan minyak kelapa sawit yang tercatat di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO (standar Uni Eropa) atau sertifikat sawit berkelanjutan dianggap sarat kepentingan pihak luar negeri. Sehingga Indonesia memunculkan sertifikat sawit ala Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO, yang sejak 31 Desember 2014 lalu wajib untuk seluruh produsen sawit di dalam negeri.

    “Banyak pengusaha merasa ini (RSPO) akal-akalan untuk mencegah produksi mereka. Makanya pemerintah giat mendorong untuk masuk ke sertifikasi. ISPO bersifat wajib bagi semua produsen sawit Indonesia,” ujar peneliti dari Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI Ahmad Helmy Fuady. Sekalipun ISPO diwajibkan, namun para pengusaha sawit relatif masih sedikit yang bergabung dalam standar ISPO. Hal ini lantaran masih banyak pihak, termasuk LSM, meragukan komitmen ISPO untuk dapat mendorong usaha perkebunan sarit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

    Terlebih bila dilihat dari sejarahnya, penyusunan ISPO dianggap tidak banyak melibatkan LSM yang selama ini bergerak dalam masalah sawit. Selain itu, ISPO juga bisa dikatakan sebagai “tandingan” terhadap RSPO yang merupakan syarat sertifikasi agar produk sawit bisa masuk ke Uni Eropa. ISPO juga dinilai sarat nuansa politik dagang untuk memenuhi tuntutan pasar.

    Melihat itu, Helmy dan tim penelitinya pun memberikan rekomendasi untuk pemerintah agar ISPO dapat diterapkan secara maksimal. Pertama, dengan mengikuti sertifikasi biofuel dapat membantu memberikan jaminan tata kelola industri minyak sawit secara berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kedua, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam menjalankan diplomasi ekonomi dan responsif terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan produk-produk dalam negeri.

    Ketiga, semua stakeholders industri sawit Indonesia perlu lebih dilibatkan agar tidak terkesan ISPO hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Bagaimana kita bisa membuat kelapa sawit Indonesia move on dari alat politik dagang stempel untuk jual tapi juga jadi alat tata kelola yang baik. Masalahnya, ISPO didasari oleh regulasi masalah Indonesia,” terangnya. “Tentang sertifikasi ISPO hal yang perlu didorong terhadap pemerintah penting untuk diperjuangkan ke level internasional. Indonesia harus menggolkan standar supaya nggak disetir terus-menerus sama konsumen luar negeri,” tutup Helmy.

    Standar minyak sawit lestari atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) akan diwajibkan untuk seluruh pelaku industri sawit di Tanah Air. Semua pelaku sawit termasuk industri sawit harus sudah memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 31 Desember 2014. Ketentuan sertifikasi ISPO secara prinsip mulai berlaku tahun 2011 lalu, namun ada proses transisi. Kemudian mulai Maret 2012 menjadi wajib untuk yang sudah siap, dan hingga akhir 2014 berlaku wajib untuk semua pelaku sawit. Kebijakan ini tertuang, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on