Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII Khusus menyebut soal tujuan Komnas HAM. Pasal 76 (1) untuk mencapai tujuanya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 89 ayat 1 butir (c) penerbitan hasil penelitian dan pengkajian, serta ayat 4 butir (c,d,e) Komnas HAM dalam mediasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk di tindaklanjuti.

Guna mencari informasi awal, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan pada 12-17 Desember 2014. Tim Kasus Paniai yang melakukan investigasi atas penembakan empat orang siswa di Enarotali, Paniai, 8 Desember tahun lalu. (baca juga: Tragedi Enarotali Berdarah: 4 Pemuda Tewas 22 Luka-Luka serta 4 Orang Kritis)

Pelanggaran HAM

Kesimpulan dan rekomendasi sementara dari pemantauan Komnas HAM adalah ditemukan cukup bukti terjadinya pelanggaran HAM dan untuk ditindaklanjuti penyelidikan lebih lanjut melalui pembentukan tim,” kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM di Jakarta, Jumat (13/2).

Kemudian, rapat paripurna Komnas HAM pada Januari 2015 menyepakati untuk menindaklanjuti temuan itu dengan membentuk tim penyelidikan kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua. Sebagai Ketua tim, Maneger mengatakan penyelidikan dilakukan karena terjadi sejumlah tindakan yang diduga mengarah pada pelanggaran HAM.

Ada dugaan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk hidup, karena ada beberapa orang meninggal. Ada pula dugaan pelanggaran terhadap hak anak sebab mayoritas korban tewas dan luka-luka berusia anak-anak. Selain itu, ada dugaan penganiayaan terhadap para korban.

Dugaan Pelaku

Tim Komnas HAM yang terdiri dari 11 orang itu sudah menuju lokasi di Paniai, Papua untuk melakukan rekonstruksi kasus. Kala itu, dikutip dari laman hukumonline, tim berharap menemukan lebih banyak data yang menguatkan temuan-temuan awal. Termasuk menelusuri apakah ada tindakan yang memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran HAM berat.

Untuk pelaku, dikatakan Maneger, Komnas HAM membantah ada keterlibatan pihak ketiga. Komnas HAM menduga pelakunya aparat keamanan. “Aparat keamanan di negara kita kan hanya ada TNI dan Polri,” ujarnya.

Oleh karenanya tim akan mengunjungi para korban dan pihak terkait untuk merekonstruksi kasus. Untuk menemui pihak TNI dan Polri guna menggali informasi terkait Maneger mengatakan itu bisa dilakukan saat proses penyelidikan dilapangan atau lewat pemanggilan oleh Komnas HAM.

Maneger mengingatkan, penyelidikan yang dilakukan tim berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tapi, jika tim menemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka akan dibawa ke rapat paripurna Komnas HAM untuk dibahas lebih lanjut. Apakah akan dilanjutkan dengan membentuk tim penyelidikan ad hoc atau tidak.

Anggota tim, Natalius Pigai, mengatakan unsur pelanggaran HAM berat yang ditelusuri itu apakah ada perintah (komando), terencana atau sistematis dalam proses penyerangan di Paniai tersebut. Jika ditemukan unsur pelanggaran HAM berat dan dibentuk tim penyelidikan ad hoc maka prosesnya masuk ranah pidana.

Pigai menekankan penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa kekerasan di Paniai itu sebagai upaya Komnas HAM membantu pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Apalagi kasus itu sudah disorot komunitas internasional. “Kasusnya jadi catatan PBB,” tukasnya. Pigai bilang, tim akan berangkat ke Paniai untuk melakukan penyelidikan pada 18-20 Februari 2015.

Komnas HAM Lebih Serius

Menanggapi Keputusan paripurna Komnas HAM untuk melanjutkan kasus Paniai menuju UU pengadilan HAM, kalangan aktivis HAM Papua anggap sumir. “Bahasanya sumir, “ditingkatkan menuju” itu berarti memang belum sampai pada UU. 26 Tahun 2000,” kata Bruder Budi Hernawan selaku aktivis HAM Papua yang juga Mantan Direktur Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keusukupan Jayapura.

Bahkan tudingan tak serius urus pelanggaran HAM khusus kasus Paniai ini juga diungkapkan oleh wakil rakyat Papua. Sikap Komnas HAM RI yang terkesan ragu-ragu membentuk tim Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) atau kini dikenal dengan tim Ad Hoc disoroti pihak DPR Papua. Legislator Papua, Laurenzus Kadepa sebagaimana ditulis jubi, menduga Komnas HAM bekerja dalam tekanan, dan ada skenario yang dimainkan dibalik penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan empat siswa pada 8 Desember 2014 itu.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum, dan HAM itu mengatakan, sikap ragu-ragu Komnas HAM RI seolah mengindikasikan adanya tekanan terhadap Komnas, ada pihak yang tak ingin kasus itu diungkap, dan Komnas HAM tak menghargai aspirasi masyarakat Papua.

Apa yang disampaikan pegiat HAM Papua diatas ada benarnya. Bahwa ranah peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat. Seharusnya Komnas HAM tra perlu pakai gerakan dimajukan ke UU Pengadilan HAM karena hal itu bikin bias pemahaman kaum awam. Sebab, bila ditilik pada instrumen hukum yang jadi pedoman, menuju UU Pengadilan HAM sama dengan sudah ditemukan pelanggaran HAM berat dengan dibentuk Tim ad hoc. Itulah yang dituding kalangan aktivis masih sumir “alias” abu-abu.

Menuju Pengadilan HAM Ad hoc Kasus Paniai

Sampai pada tulisan ini dibuat, tahapan Kasus Paniai menurut lembaga HAM Indonesia ditindak lanjuti. Sebagaimana usai sidang paripurna yang berlangsung selama 7-8 April 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengumumkan menerima laporan Tim Kasus Paniai yang melakukan investigasi atas penembakan empat orang siswa di Enarotali, Paniai, 8 Desember tahun 2014

“Menerima laporan Tim Paniai dan merekomendasikan untuk ditingkatkan menuju UU. 26 Tahun 2000 dengan tugas tim untuk melengkapi laporan serta persyaratannya (case matrix dan kajian hukum).” kata Dr. Maneger Nasution, ketua tim Kasus Paniai dihadapan puluhan mahasiswa asal Papua dan simpatisan lainnya, dilansir jubi Rabu (8/4/2015) malam.

Kajian hukum Komnas HAM menurut Maneger Nasution akan disampaikan pada paripurna mereka bulan Mei 2015. “Waktu satu bulan itu karena harus ada kajian hukum dan case matrix yang harus dipenuhi sesuai yang disepakati dalam instrumen hukum internasional,” tambah Nasution.

Tim Kasus Paniai sebagaimana diberitakan telah merekomendasikan untuk ditingkatkan menuju UU N0. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Bagian keempat UU ini pasal 18 ayat (2); Dalam penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Selanjutnya, pasal 43 ayat (2) pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. (dari berbagai sumber)

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII Khusus menyebut soal tujuan Komnas HAM. Pasal 76 (1) untuk mencapai tujuanya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

    Pasal 89 ayat 1 butir (c) penerbitan hasil penelitian dan pengkajian, serta ayat 4 butir (c,d,e) Komnas HAM dalam mediasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk di tindaklanjuti.

    Guna mencari informasi awal, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan pada 12-17 Desember 2014. Tim Kasus Paniai yang melakukan investigasi atas penembakan empat orang siswa di Enarotali, Paniai, 8 Desember tahun lalu. (baca juga: Tragedi Enarotali Berdarah: 4 Pemuda Tewas 22 Luka-Luka serta 4 Orang Kritis)

    Pelanggaran HAM

    Kesimpulan dan rekomendasi sementara dari pemantauan Komnas HAM adalah ditemukan cukup bukti terjadinya pelanggaran HAM dan untuk ditindaklanjuti penyelidikan lebih lanjut melalui pembentukan tim,” kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM di Jakarta, Jumat (13/2).

    Kemudian, rapat paripurna Komnas HAM pada Januari 2015 menyepakati untuk menindaklanjuti temuan itu dengan membentuk tim penyelidikan kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua. Sebagai Ketua tim, Maneger mengatakan penyelidikan dilakukan karena terjadi sejumlah tindakan yang diduga mengarah pada pelanggaran HAM.

    Ada dugaan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk hidup, karena ada beberapa orang meninggal. Ada pula dugaan pelanggaran terhadap hak anak sebab mayoritas korban tewas dan luka-luka berusia anak-anak. Selain itu, ada dugaan penganiayaan terhadap para korban.

    Dugaan Pelaku

    Tim Komnas HAM yang terdiri dari 11 orang itu sudah menuju lokasi di Paniai, Papua untuk melakukan rekonstruksi kasus. Kala itu, dikutip dari laman hukumonline, tim berharap menemukan lebih banyak data yang menguatkan temuan-temuan awal. Termasuk menelusuri apakah ada tindakan yang memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran HAM berat.

    Untuk pelaku, dikatakan Maneger, Komnas HAM membantah ada keterlibatan pihak ketiga. Komnas HAM menduga pelakunya aparat keamanan. “Aparat keamanan di negara kita kan hanya ada TNI dan Polri,” ujarnya.

    Oleh karenanya tim akan mengunjungi para korban dan pihak terkait untuk merekonstruksi kasus. Untuk menemui pihak TNI dan Polri guna menggali informasi terkait Maneger mengatakan itu bisa dilakukan saat proses penyelidikan dilapangan atau lewat pemanggilan oleh Komnas HAM.

    Maneger mengingatkan, penyelidikan yang dilakukan tim berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tapi, jika tim menemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka akan dibawa ke rapat paripurna Komnas HAM untuk dibahas lebih lanjut. Apakah akan dilanjutkan dengan membentuk tim penyelidikan ad hoc atau tidak.

    Anggota tim, Natalius Pigai, mengatakan unsur pelanggaran HAM berat yang ditelusuri itu apakah ada perintah (komando), terencana atau sistematis dalam proses penyerangan di Paniai tersebut. Jika ditemukan unsur pelanggaran HAM berat dan dibentuk tim penyelidikan ad hoc maka prosesnya masuk ranah pidana.

    Pigai menekankan penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa kekerasan di Paniai itu sebagai upaya Komnas HAM membantu pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut. Apalagi kasus itu sudah disorot komunitas internasional. “Kasusnya jadi catatan PBB,” tukasnya. Pigai bilang, tim akan berangkat ke Paniai untuk melakukan penyelidikan pada 18-20 Februari 2015.

    Komnas HAM Lebih Serius

    Menanggapi Keputusan paripurna Komnas HAM untuk melanjutkan kasus Paniai menuju UU pengadilan HAM, kalangan aktivis HAM Papua anggap sumir. “Bahasanya sumir, “ditingkatkan menuju” itu berarti memang belum sampai pada UU. 26 Tahun 2000,” kata Bruder Budi Hernawan selaku aktivis HAM Papua yang juga Mantan Direktur Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keusukupan Jayapura.

    Bahkan tudingan tak serius urus pelanggaran HAM khusus kasus Paniai ini juga diungkapkan oleh wakil rakyat Papua. Sikap Komnas HAM RI yang terkesan ragu-ragu membentuk tim Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) atau kini dikenal dengan tim Ad Hoc disoroti pihak DPR Papua. Legislator Papua, Laurenzus Kadepa sebagaimana ditulis jubi, menduga Komnas HAM bekerja dalam tekanan, dan ada skenario yang dimainkan dibalik penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan empat siswa pada 8 Desember 2014 itu.

    Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum, dan HAM itu mengatakan, sikap ragu-ragu Komnas HAM RI seolah mengindikasikan adanya tekanan terhadap Komnas, ada pihak yang tak ingin kasus itu diungkap, dan Komnas HAM tak menghargai aspirasi masyarakat Papua.

    Apa yang disampaikan pegiat HAM Papua diatas ada benarnya. Bahwa ranah peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat. Seharusnya Komnas HAM tra perlu pakai gerakan dimajukan ke UU Pengadilan HAM karena hal itu bikin bias pemahaman kaum awam. Sebab, bila ditilik pada instrumen hukum yang jadi pedoman, menuju UU Pengadilan HAM sama dengan sudah ditemukan pelanggaran HAM berat dengan dibentuk Tim ad hoc. Itulah yang dituding kalangan aktivis masih sumir “alias” abu-abu.

    Menuju Pengadilan HAM Ad hoc Kasus Paniai

    Sampai pada tulisan ini dibuat, tahapan Kasus Paniai menurut lembaga HAM Indonesia ditindak lanjuti. Sebagaimana usai sidang paripurna yang berlangsung selama 7-8 April 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengumumkan menerima laporan Tim Kasus Paniai yang melakukan investigasi atas penembakan empat orang siswa di Enarotali, Paniai, 8 Desember tahun 2014

    “Menerima laporan Tim Paniai dan merekomendasikan untuk ditingkatkan menuju UU. 26 Tahun 2000 dengan tugas tim untuk melengkapi laporan serta persyaratannya (case matrix dan kajian hukum).” kata Dr. Maneger Nasution, ketua tim Kasus Paniai dihadapan puluhan mahasiswa asal Papua dan simpatisan lainnya, dilansir jubi Rabu (8/4/2015) malam.

    Kajian hukum Komnas HAM menurut Maneger Nasution akan disampaikan pada paripurna mereka bulan Mei 2015. “Waktu satu bulan itu karena harus ada kajian hukum dan case matrix yang harus dipenuhi sesuai yang disepakati dalam instrumen hukum internasional,” tambah Nasution.

    Tim Kasus Paniai sebagaimana diberitakan telah merekomendasikan untuk ditingkatkan menuju UU N0. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Bagian keempat UU ini pasal 18 ayat (2); Dalam penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat komnas HAM dapat membentuk Tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Selanjutnya, pasal 43 ayat (2) pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. (dari berbagai sumber)

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on