Disampaikan pada Konferensi Rakyat Anti Imperialis di Bandung 23 April 2015.

Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan forum konsolidasi dan persatuan bagi bekas Negera-negara jajahan di wilayah Asia Afrika. Dideklarasikannya KAA 1955 merupakan sebuah kesadaran yang maju bagi Negara-negara Asia Afrika untuk menebar benih perjuangan kemerdekaan di seluruh negeri Asia Afrika. Persatuan dalam KAA adalah usaha untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi penjajahan Negara-negara Imperialisme yang menghisap dan menindas rakyat Asia dan Afrika. Di sisi lain, KAA dibentuk bertujuan memberikan dukungan kepada Negara-negara Asia Afrika yang sedang berjuang untuk kemerdekaan yang membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan imperialisme khususnya AS.

konferensi rakyat anti imperialis (bandung 2015)IMG_3475 (800x533)

konferensi rakyat anti imperialis (bandung 2015)IMG_3475 (800×533)

Hingga tahun 2013, jumlah lahan untuk proyek MIFEE sebesar 1.553.492 ha untuk 36 perusahaan modal asing dan dalam negeri, yang umumnya berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri. Diantaranya sudah diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan seluas 448.191 ha. Jumlah ini lebih luas dibandingkan pada tahun 2010, yang mana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, menerbitkan Izin Lokasi dan Surat Rekomendasi kepada 32 perusahaan yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, perkebunan tebu, ubi kayu dan jagung, dengan luas lahan mencapai 1.094.000 hektar.

Perusahaan memperoleh lahan tersebut melalui persyaratan dan prosedur ‘legal’, seperti: izin lokasi, izin usaha perkebunan, izin pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan, hak guna usaha, kebijakan penataan ruang hingga standard kompensasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang nilainya sangat rendah dari nilai jual di pasar.

pidato (MIFEE Ikon Imperialis di Tanah Papua)IMG_3501 (533x800)

pidato (MIFEE Ikon Imperialis di Tanah Papua)IMG_3501 (533×800)

Kebijakan peraturan yang legal tersebut terkesan ‘normal’, padahal bertentangan dengan konstitusi dan terjadi ketidakadilan sosial. Faktanya, beberapa badan usaha yang berada dalam satu payung group usaha dapat menguasai, mengendalikan, memiliki dan memanfaatkan lahan puluhan ribu hektar, dibandingkan lahan usaha pertanian yang dikelola masyarakat adat setempat. Kesempatan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah oleh masyarakat dan atau badan hukum lainnya menjadi hilang, dan tanah yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak tersedia secara merata bagi orang yang lebih banyak. Dalam hal ini pemerintah sangat lemah melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah.

Semangat anti Neo-kolonialisme imperialisme yang telah dibangun dalam KAA menjadi tonggak sejarah yang memberikan perjuangan atas kemerdekaan, kedaulatan dan kemandirian untuk membebaskan diri atas dominasi maupun penguasaan imperialisme baik secara ekonomi, politik, budaya dan militer. Namun berlahan-lahan semangat dari konferensi Asia afrika untuk memperjuangkan rakyat Asia Afrika yang bebas dari cengkraman neo-kolonialisme imperialisme khususnya AS berlahan-lahan luntur dan hilang ditelan zaman. Hal ini terbukti dalam penyelenggaraan KAA 2015 di Jakarta dan Bandung.

Prinsip KAA 1955 yang tertuang dalam Dasasila Bandung menjadi slogan semata menutupi kepentingan imperialisme untuk menjadikan konferensi Asia Afrika menjadi media konsolidasi dengan Kepala-kepala Negara Asia Afrika yang tunduk di bawah dominasinya. Pemerintahan-pemerintahan negara Asia Afrika, semakin menunjukkan ketergantungannya pada imperialisme yang memberikan kebebasan mengintervensi urusan ekonomi dan politik di Negara-negaras Asia Afrika agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politiknya. Program NAASP (New Asian-African Strategic Partnership, Kerjasama Strategis Asia-Afrika yang baru).yang dicetuskan dalam KAA 2005 lebih menekankan kerjasama di bidang ekonomi untuk memberikan ruang pada korporasi-korporasi internasional TNC/MNC untuk mengikat investasi di Negara-negara Asia Afrika khususnya Indonesia. Sementara program semacam pengentasan kemisikinan, perdamaian, kedaulatan hanya menjadi khiasan dalam konferensi Asia Afrika.

Selengkapnya…

Paper MIFEE untuk Konferensi – KAA – April 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Disampaikan pada Konferensi Rakyat Anti Imperialis di Bandung 23 April 2015.

    Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan forum konsolidasi dan persatuan bagi bekas Negera-negara jajahan di wilayah Asia Afrika. Dideklarasikannya KAA 1955 merupakan sebuah kesadaran yang maju bagi Negara-negara Asia Afrika untuk menebar benih perjuangan kemerdekaan di seluruh negeri Asia Afrika. Persatuan dalam KAA adalah usaha untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi penjajahan Negara-negara Imperialisme yang menghisap dan menindas rakyat Asia dan Afrika. Di sisi lain, KAA dibentuk bertujuan memberikan dukungan kepada Negara-negara Asia Afrika yang sedang berjuang untuk kemerdekaan yang membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan imperialisme khususnya AS.

    konferensi rakyat anti imperialis (bandung 2015)IMG_3475 (800x533)

    konferensi rakyat anti imperialis (bandung 2015)IMG_3475 (800×533)

    Hingga tahun 2013, jumlah lahan untuk proyek MIFEE sebesar 1.553.492 ha untuk 36 perusahaan modal asing dan dalam negeri, yang umumnya berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri. Diantaranya sudah diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan seluas 448.191 ha. Jumlah ini lebih luas dibandingkan pada tahun 2010, yang mana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, menerbitkan Izin Lokasi dan Surat Rekomendasi kepada 32 perusahaan yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, perkebunan tebu, ubi kayu dan jagung, dengan luas lahan mencapai 1.094.000 hektar.

    Perusahaan memperoleh lahan tersebut melalui persyaratan dan prosedur ‘legal’, seperti: izin lokasi, izin usaha perkebunan, izin pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan, hak guna usaha, kebijakan penataan ruang hingga standard kompensasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang nilainya sangat rendah dari nilai jual di pasar.

    pidato (MIFEE Ikon Imperialis di Tanah Papua)IMG_3501 (533x800)

    pidato (MIFEE Ikon Imperialis di Tanah Papua)IMG_3501 (533×800)

    Kebijakan peraturan yang legal tersebut terkesan ‘normal’, padahal bertentangan dengan konstitusi dan terjadi ketidakadilan sosial. Faktanya, beberapa badan usaha yang berada dalam satu payung group usaha dapat menguasai, mengendalikan, memiliki dan memanfaatkan lahan puluhan ribu hektar, dibandingkan lahan usaha pertanian yang dikelola masyarakat adat setempat. Kesempatan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah oleh masyarakat dan atau badan hukum lainnya menjadi hilang, dan tanah yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak tersedia secara merata bagi orang yang lebih banyak. Dalam hal ini pemerintah sangat lemah melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah.

    Semangat anti Neo-kolonialisme imperialisme yang telah dibangun dalam KAA menjadi tonggak sejarah yang memberikan perjuangan atas kemerdekaan, kedaulatan dan kemandirian untuk membebaskan diri atas dominasi maupun penguasaan imperialisme baik secara ekonomi, politik, budaya dan militer. Namun berlahan-lahan semangat dari konferensi Asia afrika untuk memperjuangkan rakyat Asia Afrika yang bebas dari cengkraman neo-kolonialisme imperialisme khususnya AS berlahan-lahan luntur dan hilang ditelan zaman. Hal ini terbukti dalam penyelenggaraan KAA 2015 di Jakarta dan Bandung.

    Prinsip KAA 1955 yang tertuang dalam Dasasila Bandung menjadi slogan semata menutupi kepentingan imperialisme untuk menjadikan konferensi Asia Afrika menjadi media konsolidasi dengan Kepala-kepala Negara Asia Afrika yang tunduk di bawah dominasinya. Pemerintahan-pemerintahan negara Asia Afrika, semakin menunjukkan ketergantungannya pada imperialisme yang memberikan kebebasan mengintervensi urusan ekonomi dan politik di Negara-negaras Asia Afrika agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politiknya. Program NAASP (New Asian-African Strategic Partnership, Kerjasama Strategis Asia-Afrika yang baru).yang dicetuskan dalam KAA 2005 lebih menekankan kerjasama di bidang ekonomi untuk memberikan ruang pada korporasi-korporasi internasional TNC/MNC untuk mengikat investasi di Negara-negara Asia Afrika khususnya Indonesia. Sementara program semacam pengentasan kemisikinan, perdamaian, kedaulatan hanya menjadi khiasan dalam konferensi Asia Afrika.

    Selengkapnya…

    Paper MIFEE untuk Konferensi – KAA – April 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on