Menyikapi tragedi kekerasan aparat negara (TNI-POLRI) sebagaimana kasus Paniai yang berujung pada pelanggaran HAM, cermin bahwa penangan kasus kemanusiaan di Tanah Papua masih suram “alias” komitmen negara Indonesia dalam memenuhi penegakan hukum dan hak asasi manusia sebatas slogan. Demikian termaktup pada rilis pers yang disampaikan dari BUK, Kontras Papua dan Dewan Adat Daerah Paniai kepada PUSAKA.

Sebagaimana dimuat pada rilis 8 April 2015, dalam memperingati empat bulan kasus Paniai Berdarah. Kontras Papua melalui Olga Hamadi, SH mengatakan dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Papua diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas.

Olga bilang, dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini (Paniai-pen) dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. Olga kemudian menyinggung tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104, dengan demikian dapat diduga serangkaian pelanggaran ham berat telah terjadi di Papua, ungkapnya dalam pers realise.

Sementara itu, Peneas Lokbere dari BUK Papua mengatakan, citra negara Indonesia yang mempunyai dasar negara pancasila dan dikuti oleh berbagai undang-undang yang mengatur tentang penghormatan akan Hak asasi manusi telah dirusak oleh oknum aparat keamanan dengan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua dari waktu ke waktu. Loknere bilang banyak kasus yang masih tersimpan rapi dalam memoria pasionis orang papua seperti; Abepura berdarah, Paniai berdarah, Biak berdarah, dll.

Ibarat susu sebelanga dirusak oleh beberapa nila, tulis Lokbere. Dia pun menduga beberapa oknum aparat telah merusak citra negara di Papua, sehingga negara perlu melakukan langkah strategis yang ekstrim terkait dengan Hak asasi manusia di Papua untuk melakukan penegakan HAM dan memperbaiki citra negara Indonesia di Tanah Papua.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Adat Daerah Paniai menyatakan aksi aparat negara di Papua selama ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tulis Ketua DAP Paniai Jhon Gobai. Dia melanjutkan, aparat Negara telah melanggar dan mencabut hak asasi warga atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas bebas dari tindakan kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, hak warga untuk memperoleh keadilan dan perdamaian, hak warga atas mencari dan memperoleh informasi, serta hak warga atas kebebasan menyampaikan pendapat. Jhon bilang, aksi aparat negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana, setiap Negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM (Baca: DUHAM, 10/12/1948).

Untuk itu, baik BUK, Kontras Papua dan DAP Paniai melalui rilis yang diterima menyatakan 4 (empat) hal kepada Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya:

  1. Menarik Aparat Mileter dari Papua
  2. Menghentikan tindakan represif aparat keamanan yang menjadi akar kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
  3. Menghentikan upaya membuat stigmatisasi OPM kepada setiap gerakan ekspresi orang papua di Tanah Papua.
  4. Meminta KOMNAS HAM RI agar tanpa ragu memutuskan membentuk KPP HAM/Tim Ad Hoc untuk kasus paniai, sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Menyikapi tragedi kekerasan aparat negara (TNI-POLRI) sebagaimana kasus Paniai yang berujung pada pelanggaran HAM, cermin bahwa penangan kasus kemanusiaan di Tanah Papua masih suram “alias” komitmen negara Indonesia dalam memenuhi penegakan hukum dan hak asasi manusia sebatas slogan. Demikian termaktup pada rilis pers yang disampaikan dari BUK, Kontras Papua dan Dewan Adat Daerah Paniai kepada PUSAKA.

    Sebagaimana dimuat pada rilis 8 April 2015, dalam memperingati empat bulan kasus Paniai Berdarah. Kontras Papua melalui Olga Hamadi, SH mengatakan dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Papua diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas.

    Olga bilang, dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini (Paniai-pen) dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. Olga kemudian menyinggung tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104, dengan demikian dapat diduga serangkaian pelanggaran ham berat telah terjadi di Papua, ungkapnya dalam pers realise.

    Sementara itu, Peneas Lokbere dari BUK Papua mengatakan, citra negara Indonesia yang mempunyai dasar negara pancasila dan dikuti oleh berbagai undang-undang yang mengatur tentang penghormatan akan Hak asasi manusi telah dirusak oleh oknum aparat keamanan dengan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua dari waktu ke waktu. Loknere bilang banyak kasus yang masih tersimpan rapi dalam memoria pasionis orang papua seperti; Abepura berdarah, Paniai berdarah, Biak berdarah, dll.

    Ibarat susu sebelanga dirusak oleh beberapa nila, tulis Lokbere. Dia pun menduga beberapa oknum aparat telah merusak citra negara di Papua, sehingga negara perlu melakukan langkah strategis yang ekstrim terkait dengan Hak asasi manusia di Papua untuk melakukan penegakan HAM dan memperbaiki citra negara Indonesia di Tanah Papua.

    Pada kesempatan yang sama, Dewan Adat Daerah Paniai menyatakan aksi aparat negara di Papua selama ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tulis Ketua DAP Paniai Jhon Gobai. Dia melanjutkan, aparat Negara telah melanggar dan mencabut hak asasi warga atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas bebas dari tindakan kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, hak warga untuk memperoleh keadilan dan perdamaian, hak warga atas mencari dan memperoleh informasi, serta hak warga atas kebebasan menyampaikan pendapat. Jhon bilang, aksi aparat negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana, setiap Negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM (Baca: DUHAM, 10/12/1948).

    Untuk itu, baik BUK, Kontras Papua dan DAP Paniai melalui rilis yang diterima menyatakan 4 (empat) hal kepada Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya:

    1. Menarik Aparat Mileter dari Papua
    2. Menghentikan tindakan represif aparat keamanan yang menjadi akar kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
    3. Menghentikan upaya membuat stigmatisasi OPM kepada setiap gerakan ekspresi orang papua di Tanah Papua.
    4. Meminta KOMNAS HAM RI agar tanpa ragu memutuskan membentuk KPP HAM/Tim Ad Hoc untuk kasus paniai, sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on