Berfungsi sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora fauna, dan masih banyak lagi manfaat hutan. Namun di balik itu, masih ada saja tangan-tangan manusia yang merambah dan merusak hutan. WWF Living Forest Report, menyebutkan lebih dari 170 juta hektar hutan diperkirakan akan hilang sepanjang 2010-2030, jika laju deforestasi tidak dihentikan. Sementara hutan di Papua Nugini dan Papua akan kehilangan sampai 7 juta hektar jika rencana pembangunan pertanian skala besar terwujud.

Berdasarkan data yang dirilis World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Selasa (28/4/2015), 11 wilayah di dunia yang berkontribusi terhadap lebih dari 80% deforestasi (penggundulan) secara global hingga tahun 2030.

‘wilayah terdepan deforestasi’ itu adalah Amazon, Atlantic Forest dan Gran Chanco, Cerrado, Choco-Darien, Congo Basin, Afrika Timur, Bagian Timur Australia, Greater Mekong, dan Papua Nugini, Kalimantan dan Sumatera, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Direktur Program Hutan WWF Internasional, Rodney Taylor, menyebutkan sejumlah ancaman deforestasi di wilayah-wilayah tersebut dalam kurun waktu sampai 2030, antara lain disebabkan pembukaan lahan pertanian.

Dalam laporannya, WWF memperkirakan sedikitnya 5 juta hektar hutan terancam hilang pada 2030, dengan tutupan hutan di kawasan Kalimantan -termasuk di wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei- hanya akan tersisa kurang dari seperempat pada 2020 dibanding luas saat ini jika terjadi pembiaran deforestasi.

Menurut WWF, pertanian kemungkinan merupakan ancaman terbesar bagi hutan, kadang untuk peternakan, pertanian skala besar untuk kedelai dan kelapa sawit, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan petani kecil atau orang membuka kebun atau ladang kecil ini yang kita sebut sebagai kolonialisasi, juga untuk penebangan kayu yang berkelanjutan seperti illegal logging, perkebunan yang menghasilkan bubur kertas, juga tambang.

Pengawasan kurang

Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia, Budi Wardhana, mengatakan meski angka deforestasi di Indonesia selama pengamatan 10 tahun terakhir ini menurun, tetap saja ada kecenderungan meningkat.

“Secara rata-rata selama 10 tahun kita mengumpulkan data deforestasi di Indonesia lebih banyak terjadi di kawasan yang tidak untuk ditujukan bagi kehutanan, sebagian besar untuk tujuan perkebunan infrastruktur, jadi bukan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan,” jelas Budi.

WWF memperkirakan peningkatan pertanian skala kecil juga akan menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

Data WWF menyebutkan 42% perkebunan sawit dikelola petani skala kecil, dan 80% dari jumlah tersebut merupakan petani swadaya yang tidak terkait dengan pengusaha serta cenderung merambah kawasan lindung atau area yang menurut peraturan tidak diperuntukkan untuk budidaya sawit.

Penelitian WWF selama 10 tahun menunjukkan laju deforestasi di hutan produksi juga cukup tinggi dan 13% kawasan lindung dan konservasi yang ikut terdeforestasi yang kemungkinan disebabkan karena minimnya pengawasan.

Moratorium dilanjutkan

Pemerintah menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laju penggundulan hutan, dengan melanjutkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara ijin pengelolaan hutan dan lahan gambut yang diterapkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2011 lalu. Selain itu juga ditempuh upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Kepala Pusat Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eka W Soegiri mengatakan aspek pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan memberikan akses pada masyarakat untuk masuk ke kawasan hutan dengan harapan masyarakat ikut melindungi hutan.

“Kalau kawasannya kawasan lindung Taman Nasional dan konvervasi itu pemerintah yang bertanggung jawab, nah apa upayanya keamanan penegakan hukum, lainnya adalah mengikutsertakan masyarakat dengan memberikan akses ke hutan tetapi tidak ikut memiliki namanya Hutan Kemasyarakat, Hutan Tanaman Rakyat, kira-kira sudah 17 juta hektar lebih kawasan hutan yang dikelola seperti itu,” Jelas Eka.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatakan kebijakan yang diterapkan adalah Pengurangan Emisi dari Deforestasi serta Degradasi Hutan atau REDD+. Sementara WWF menilai, kebijakan pemerintah untuk deforestasi masih terhambat masalah pelaksanannya.

Dari berbagai sumber

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Berfungsi sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora fauna, dan masih banyak lagi manfaat hutan. Namun di balik itu, masih ada saja tangan-tangan manusia yang merambah dan merusak hutan. WWF Living Forest Report, menyebutkan lebih dari 170 juta hektar hutan diperkirakan akan hilang sepanjang 2010-2030, jika laju deforestasi tidak dihentikan. Sementara hutan di Papua Nugini dan Papua akan kehilangan sampai 7 juta hektar jika rencana pembangunan pertanian skala besar terwujud.

    Berdasarkan data yang dirilis World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Selasa (28/4/2015), 11 wilayah di dunia yang berkontribusi terhadap lebih dari 80% deforestasi (penggundulan) secara global hingga tahun 2030.

    ‘wilayah terdepan deforestasi’ itu adalah Amazon, Atlantic Forest dan Gran Chanco, Cerrado, Choco-Darien, Congo Basin, Afrika Timur, Bagian Timur Australia, Greater Mekong, dan Papua Nugini, Kalimantan dan Sumatera, seperti dilansir dari BBC Indonesia.

    Direktur Program Hutan WWF Internasional, Rodney Taylor, menyebutkan sejumlah ancaman deforestasi di wilayah-wilayah tersebut dalam kurun waktu sampai 2030, antara lain disebabkan pembukaan lahan pertanian.

    Dalam laporannya, WWF memperkirakan sedikitnya 5 juta hektar hutan terancam hilang pada 2030, dengan tutupan hutan di kawasan Kalimantan -termasuk di wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei- hanya akan tersisa kurang dari seperempat pada 2020 dibanding luas saat ini jika terjadi pembiaran deforestasi.

    Menurut WWF, pertanian kemungkinan merupakan ancaman terbesar bagi hutan, kadang untuk peternakan, pertanian skala besar untuk kedelai dan kelapa sawit, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan petani kecil atau orang membuka kebun atau ladang kecil ini yang kita sebut sebagai kolonialisasi, juga untuk penebangan kayu yang berkelanjutan seperti illegal logging, perkebunan yang menghasilkan bubur kertas, juga tambang.

    Pengawasan kurang

    Direktur Kebijakan dan Transformasi WWF Indonesia, Budi Wardhana, mengatakan meski angka deforestasi di Indonesia selama pengamatan 10 tahun terakhir ini menurun, tetap saja ada kecenderungan meningkat.

    “Secara rata-rata selama 10 tahun kita mengumpulkan data deforestasi di Indonesia lebih banyak terjadi di kawasan yang tidak untuk ditujukan bagi kehutanan, sebagian besar untuk tujuan perkebunan infrastruktur, jadi bukan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan,” jelas Budi.

    WWF memperkirakan peningkatan pertanian skala kecil juga akan menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

    Data WWF menyebutkan 42% perkebunan sawit dikelola petani skala kecil, dan 80% dari jumlah tersebut merupakan petani swadaya yang tidak terkait dengan pengusaha serta cenderung merambah kawasan lindung atau area yang menurut peraturan tidak diperuntukkan untuk budidaya sawit.

    Penelitian WWF selama 10 tahun menunjukkan laju deforestasi di hutan produksi juga cukup tinggi dan 13% kawasan lindung dan konservasi yang ikut terdeforestasi yang kemungkinan disebabkan karena minimnya pengawasan.

    Moratorium dilanjutkan

    Pemerintah menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laju penggundulan hutan, dengan melanjutkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara ijin pengelolaan hutan dan lahan gambut yang diterapkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2011 lalu. Selain itu juga ditempuh upaya memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

    Kepala Pusat Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eka W Soegiri mengatakan aspek pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan memberikan akses pada masyarakat untuk masuk ke kawasan hutan dengan harapan masyarakat ikut melindungi hutan.

    “Kalau kawasannya kawasan lindung Taman Nasional dan konvervasi itu pemerintah yang bertanggung jawab, nah apa upayanya keamanan penegakan hukum, lainnya adalah mengikutsertakan masyarakat dengan memberikan akses ke hutan tetapi tidak ikut memiliki namanya Hutan Kemasyarakat, Hutan Tanaman Rakyat, kira-kira sudah 17 juta hektar lebih kawasan hutan yang dikelola seperti itu,” Jelas Eka.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatakan kebijakan yang diterapkan adalah Pengurangan Emisi dari Deforestasi serta Degradasi Hutan atau REDD+. Sementara WWF menilai, kebijakan pemerintah untuk deforestasi masih terhambat masalah pelaksanannya.

    Dari berbagai sumber

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on