Maraknya ekspansi perusahaan perkebunan sawit di sejumlah daerah di Merauke, Papua, mulai mendapat penolakan dari masyarakat adat. Di Desa Muting, sejumlah warga menolak perusahaan sawit karena dianggap merusak alam sehingga membuat warga kesulitan mencari sagu sebagai makanan pokok.

Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Distrik Muting Faustinus Ndiken menyatakan, sejak 2010 ada tujuh perusahaan sawit yang masuk ke wilayah Malind Mbyan Anim. “Ketujuh perusahaan tersebut menyerobot tanah adat dan menduduki lahan seluas kira-kira 280.000 hektar,” ujarnya di Distrik Muting, Selasa (14/4).

Dia mengatakan, 280.000 hektar itu milik belasan masyarakat adat. Beberapa lahan tersebut antara lain milik Marga Mahuze, Ekoki, Gue, Tinggin, Burok, Basik-Basik, Touwaap, Gembenop, Omba, Tomba, dan Renggam.

Perusahaan sawit, lanjutnya, menguasai tanah adat tanpa perjanjian yang jelas. Tidak hanya itu, warga bahkan menemukan adanya indikasi penipuan dalam perjanjian pengelolaan sawah terhadap perusahaan sawit.

Mantan Kepala Suku Malind Mbyan Anim, Distrik Muting, Robert Palas Kaize, menuturkan, sejak perusahaan sawit masuk ke Muting, lingkungan dan hutan mereka menjadi rusak. “Dulu alam menjadi lumbung makanan untuk kami, tetapi saat ini yang terjadi kami justru kesulitan mencari sagu dan ikan. Bayangkan saja, sagu yang menjadi makanan pokok kami sekarang hilang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Agustinus Omben Mahuze, sekretaris marga Mahuze. Menurut dia, sagu tidak hanya menjadi sumber makanan pokok, tetapi juga menjadi tanaman sakral dan lambang adat. “Dahulu membuang sagu bisa terkena hukum adat, tetapi sekarang orang datang bisa tebang sagu seenaknya,” ujarnya.

Untuk menghasilkan tepung sagu yang baik, menurut Agustinus, pohon sagu harus mendapat air bersih. Namun, setelah tanaman sawit marak, banyak pohon sagu kesulitan mendapatkan air bersih yang cukup.

“Tanah di sekitar pohon sagu seharusnya tanah hitam. Namun, kini sagu hidup di sekitar tanah merah bekas pembukaan lahan sawit. Akibatnya, tepung sagu tidak banyak dan kualitasnya tidak sebaik 10 tahun lalu. Kami khawatir sagu akan mati,” ujarnya.

Tak hanya sagu, ikan sebagai makanan utama masyarakat Distrik Muting perlahan juga berkurang akibat terdampak limbah perusahaan perkebunan sawit.

“Sejak tahun 1992, air di sepanjang Sungai Bian rusak karena pestisida perusahaan sawit yang jaraknya 150 kilometer dari kampung kami. Ikan hercules, arwana, dan gastor mulai jarang kami temukan. Kalaupun ada, ukurannya kecil,” ujar Alfonsus Renggam, warga Kampung Selil.

Secara terpisah, Manajer Kebun PT Agri Cipta Persada Firdaus Tandibua mengatakan, masuknya perkebunan sawit merupakan cara untuk memajukan kawasan. “Apakah warga di sini tetap mau mempertahankan cara hidup berburu dan makan dari sagu terus-menerus. Ini sebuah hukum kekekalan massa. Kalau sebuah daerah ingin menjadi kota yang maju, mau tidak mau ya hutannya ditebang,” katanya.

Sumber: Kompas Merauke

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Maraknya ekspansi perusahaan perkebunan sawit di sejumlah daerah di Merauke, Papua, mulai mendapat penolakan dari masyarakat adat. Di Desa Muting, sejumlah warga menolak perusahaan sawit karena dianggap merusak alam sehingga membuat warga kesulitan mencari sagu sebagai makanan pokok.

    Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Distrik Muting Faustinus Ndiken menyatakan, sejak 2010 ada tujuh perusahaan sawit yang masuk ke wilayah Malind Mbyan Anim. “Ketujuh perusahaan tersebut menyerobot tanah adat dan menduduki lahan seluas kira-kira 280.000 hektar,” ujarnya di Distrik Muting, Selasa (14/4).

    Dia mengatakan, 280.000 hektar itu milik belasan masyarakat adat. Beberapa lahan tersebut antara lain milik Marga Mahuze, Ekoki, Gue, Tinggin, Burok, Basik-Basik, Touwaap, Gembenop, Omba, Tomba, dan Renggam.

    Perusahaan sawit, lanjutnya, menguasai tanah adat tanpa perjanjian yang jelas. Tidak hanya itu, warga bahkan menemukan adanya indikasi penipuan dalam perjanjian pengelolaan sawah terhadap perusahaan sawit.

    Mantan Kepala Suku Malind Mbyan Anim, Distrik Muting, Robert Palas Kaize, menuturkan, sejak perusahaan sawit masuk ke Muting, lingkungan dan hutan mereka menjadi rusak. “Dulu alam menjadi lumbung makanan untuk kami, tetapi saat ini yang terjadi kami justru kesulitan mencari sagu dan ikan. Bayangkan saja, sagu yang menjadi makanan pokok kami sekarang hilang,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Agustinus Omben Mahuze, sekretaris marga Mahuze. Menurut dia, sagu tidak hanya menjadi sumber makanan pokok, tetapi juga menjadi tanaman sakral dan lambang adat. “Dahulu membuang sagu bisa terkena hukum adat, tetapi sekarang orang datang bisa tebang sagu seenaknya,” ujarnya.

    Untuk menghasilkan tepung sagu yang baik, menurut Agustinus, pohon sagu harus mendapat air bersih. Namun, setelah tanaman sawit marak, banyak pohon sagu kesulitan mendapatkan air bersih yang cukup.

    “Tanah di sekitar pohon sagu seharusnya tanah hitam. Namun, kini sagu hidup di sekitar tanah merah bekas pembukaan lahan sawit. Akibatnya, tepung sagu tidak banyak dan kualitasnya tidak sebaik 10 tahun lalu. Kami khawatir sagu akan mati,” ujarnya.

    Tak hanya sagu, ikan sebagai makanan utama masyarakat Distrik Muting perlahan juga berkurang akibat terdampak limbah perusahaan perkebunan sawit.

    “Sejak tahun 1992, air di sepanjang Sungai Bian rusak karena pestisida perusahaan sawit yang jaraknya 150 kilometer dari kampung kami. Ikan hercules, arwana, dan gastor mulai jarang kami temukan. Kalaupun ada, ukurannya kecil,” ujar Alfonsus Renggam, warga Kampung Selil.

    Secara terpisah, Manajer Kebun PT Agri Cipta Persada Firdaus Tandibua mengatakan, masuknya perkebunan sawit merupakan cara untuk memajukan kawasan. “Apakah warga di sini tetap mau mempertahankan cara hidup berburu dan makan dari sagu terus-menerus. Ini sebuah hukum kekekalan massa. Kalau sebuah daerah ingin menjadi kota yang maju, mau tidak mau ya hutannya ditebang,” katanya.

    Sumber: Kompas Merauke

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on