Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah, sudah berlangsung hampir enam tahun sejak diundangkan Juni 2009. Pergub 13 ini dimaksudkan untuk menertibkan keberadaan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah selama enam tahun sejak diundangkan, mencakup kegiatan Inventarisasi tanah adat dan hak adat diatas tanah, Penerbitan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak Adat Di Atas Tanah), Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan tanah adat.

Tidak ada informasi memadai dari Pemerintah Daerah dan Kedamangan mengenai capaian pelaksanaan Pergub 13 tersebut. Padahal dalam ketentuan ini disebutkan jika tidak ada upaya inventarisasi berturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkan Pergub 13 ini, maka akan dikenakan sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dimaksud maupun sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

Ada banyak tantangan dalam pelaksanaan Pergub 13 sehingga berjalan masih lambat, sebagaimana dikemukakan Dedi Siswanto, Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Kalimantan Tengah, “Kendala pelaksanaan Pergub 13 adalah minimnya pengetahuan masyarakat dan dukungan pemerintah kabupaten, akses dan waktu kegiatan yang terbatas”, jelas Dedi Siswanto pada acara Diskusi Evaluasi Pelaksanaan SKTA, di Hotel Batusuli Internasional, Kota Palangkarya (9/04/2015).

Menurut Dedi, “Semenjak tahun 2012 hingga 2014, SLPP dilibatkan memfasilitasi pembuatan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) untuk pelaksanaan Pergub 13 tersebut. Selama tiga tahun kegiatan Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKTA sudah dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota menghasilkan 1.754 SKTA dengan luas tanah adat sebesar 3.421,49 hektar”.

Berdasarkan data SLPP yang telah memfasilitasi pembuatan SKTA di 15 Kabupaten, diketahui jumlah SKTA yang paling rendah sebanyak 5 (lima) SKTA dengan luas lahan sebesar 3,98 hektar, berada di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Terbanyak di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, sebanyak 438 SKTA dengan luas lahan sebesar 1.366.66 hektar.

Kebanyakan SKTA yang diterbitkan berasal dari tanah milik individu dan beberapa tanah komunal yang diperoleh berdasarkan hukum adat setempat. Tanah-tanah tersebut berbentuk lahan pekarangan dan kebun milik masyarakat. Sementara kawasan hutan belum menjadi objek SKTA dan belum jelas penguasaannya oleh masyarakat.

Masyarakat masih binggung dengan isi kebijakan Pergub 13 tersebut dan mengharapkan agar pemerintah daerah aktif untuk mengsosialisasikan Pergub terus hingga ke kampung. Lilis perwakilan pemerintah desa Bawan, Pulang Pisau yang menghadiri Diskusi Evaluasi SKTA tersebut, mengungkapkan “Pergub ini dan pembuatan SKTA harus dilanjutkan agar hak-hak masyarakat Dayak atas tanah dapat diakui dan dilindungi”, jelas Lilis.

Ank, April 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah, sudah berlangsung hampir enam tahun sejak diundangkan Juni 2009. Pergub 13 ini dimaksudkan untuk menertibkan keberadaan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah selama enam tahun sejak diundangkan, mencakup kegiatan Inventarisasi tanah adat dan hak adat diatas tanah, Penerbitan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak Adat Di Atas Tanah), Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan tanah adat.

    Tidak ada informasi memadai dari Pemerintah Daerah dan Kedamangan mengenai capaian pelaksanaan Pergub 13 tersebut. Padahal dalam ketentuan ini disebutkan jika tidak ada upaya inventarisasi berturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkan Pergub 13 ini, maka akan dikenakan sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dimaksud maupun sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

    Ada banyak tantangan dalam pelaksanaan Pergub 13 sehingga berjalan masih lambat, sebagaimana dikemukakan Dedi Siswanto, Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Kalimantan Tengah, “Kendala pelaksanaan Pergub 13 adalah minimnya pengetahuan masyarakat dan dukungan pemerintah kabupaten, akses dan waktu kegiatan yang terbatas”, jelas Dedi Siswanto pada acara Diskusi Evaluasi Pelaksanaan SKTA, di Hotel Batusuli Internasional, Kota Palangkarya (9/04/2015).

    Menurut Dedi, “Semenjak tahun 2012 hingga 2014, SLPP dilibatkan memfasilitasi pembuatan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) untuk pelaksanaan Pergub 13 tersebut. Selama tiga tahun kegiatan Inventarisasi, Identifikasi, Pemetaan, Pematokan dan Pembuatan SKTA sudah dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota menghasilkan 1.754 SKTA dengan luas tanah adat sebesar 3.421,49 hektar”.

    Berdasarkan data SLPP yang telah memfasilitasi pembuatan SKTA di 15 Kabupaten, diketahui jumlah SKTA yang paling rendah sebanyak 5 (lima) SKTA dengan luas lahan sebesar 3,98 hektar, berada di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Terbanyak di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, sebanyak 438 SKTA dengan luas lahan sebesar 1.366.66 hektar.

    Kebanyakan SKTA yang diterbitkan berasal dari tanah milik individu dan beberapa tanah komunal yang diperoleh berdasarkan hukum adat setempat. Tanah-tanah tersebut berbentuk lahan pekarangan dan kebun milik masyarakat. Sementara kawasan hutan belum menjadi objek SKTA dan belum jelas penguasaannya oleh masyarakat.

    Masyarakat masih binggung dengan isi kebijakan Pergub 13 tersebut dan mengharapkan agar pemerintah daerah aktif untuk mengsosialisasikan Pergub terus hingga ke kampung. Lilis perwakilan pemerintah desa Bawan, Pulang Pisau yang menghadiri Diskusi Evaluasi SKTA tersebut, mengungkapkan “Pergub ini dan pembuatan SKTA harus dilanjutkan agar hak-hak masyarakat Dayak atas tanah dapat diakui dan dilindungi”, jelas Lilis.

    Ank, April 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on