Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria melalui pendistribusian asset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan seluas 9 juta hektar. Selain itu, meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK tani, dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

Menurut Budiman Sujatmiko, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, pada acara Diskusi Publik yang diselenggarakan KPA di Jakarta (1/4/205), mengungkapkan objek lahan 9 juta hektar yang dijanjikan Jokowi berada di tiga wilayah, yakni: pertama, tanah terlantar yang berdasarkan inventarisasi tahun 2012 berjumlah 4.801.875 hektar, kedua, melalui skema kawasan hutan konversi yang potensial seluas 8.149.941 hektar, tersebar di 17 provinsi, 104 kabupaten, 629 lokasi, terakhir adalah objek tanah hasil penyelesaian konflik agraria.

Sejauh ini belum ada kejelasan objek land reform maupun subjek yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini membuat banyak pihak berpendapat rencana tersebut hanya bualan politik belaka rezim Jokowi-JK untuk menarik simpati dan dukungan rakyat.

Pelopor penggagas reforma agraria, Gunawan Wiradi, mengungkapkan “kelatahan pejabat negara yang sudah mengerti konsep (reforma agraria) tetapi dengan sengaja melesetkan maknanya karena siasat politik maka inilah yang berbahaya karena berarti meng-kecoh rakyat”, jelas Gunawan Wiradi.

Gunawan Wiradi mengkritik penggunaan istilah “reformasi agraria” yang digunakan pemerintah Jokowi, “Konsep reformasi agraria berbeda dengan reforma agraria, reformasi berarti perbaikan tambal sulam untuk mempertahankan kondisi yang ada, sedangkan reforma agraria adalah menata ulang struktur sebaran penguasaan tanah untuk kepentingan petani, buruh tani dan tuna kisma” jelas GW, panggilan singkatan dari Gunawan Wiradi.

Menanggapi rencana pemerintah untuk membagi lahan 9 juta hektar. GW berpendapat niat tersebut baik karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh akses terhadap sarana kehidupan, tetapi program tersebut keliru jika di klaim sebagai reforma agraria. Subyek dan obyek reforma agraria berada pada wilayah yang sama, jika tidak maka tidak ada pilihan kecuali dipadukan dengan program resettlement dan transmigrasi. Program ini juga tidak mengubah keseluruhan struktur penguasaan sumber-sumber daya agraria secara nasional, sebab pihak-pihak yang berada di luar wilayah 9 juta ha tidak di apa-apakan.

GW dalam makalahnya menuliskan, “Reforma agraria adalah upaya menata ulang sebaran (distribusi tanah) itu agar menjadi adil, bukan asal bagi tanah. Reforma agraria yang “genuine” adalah sifatnya drastic, mempunyai time frame dengan jangka waktu tertentu, lembaga pelaksananya bersifat ad.hoc yang dapat dibubarkan saat waktunya habis, proses pelaksanaannya cepat”, tulisnya.

Program Dayak Misik

Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah setempat memperkenalkan program Dayak Misik (Dayak Bangkit) sebagai bentuk dan tanggapan pemerintah terhadap program pembagian tanah. Program Dayak Misik ini ditandai pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM – KT) oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) dan pembagian tanah bersertifikat seluas 5 hektar kepada setiap KK dan untuk hutan adat seluas 10 hektar.

Dalam brosur FKKTDM-KT ditulis program Dayak Misik dan FKKTDM-KT merupakan upaya memperjuangkan adanya pengakuan, penghargaan negara/hukum terhadap tanah adat. Menurut opini Kusni Sulang (Jurnal Toddoppuli, Februari 2015), “Program FKKDM-KT diluncurkan menjelang Pilkada, nampaknya program ini dijadikan bahan pencari suara melalui janji-janji. Janji lebih banyak membangun ilusi”.

Dilapangan di Kapuas, masyarakat adat Dayak belum bergerak untuk menuntut pelaksanaan program tersebut. Tidak begitu jelas obyek tanah dari program Dayak Misik ini, demikian pula pihak subyek masyarakat adat yang akan merima program. “Kami masih belum mengerti dengan tujuan dan pelaksanaan program ini, masyarakat juga tidak menerima kalau kawasan hutan adat yang diakui hanya seluas 10 hektar, karena realitasnya hutan adat di Desa Pulau Kaladan yang sudah dipetakan mencapai 16.000 hektar”, ungkap Siwo, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat di Desa Pulau Kaladan, Kapuas.

Ank, April 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria melalui pendistribusian asset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan seluas 9 juta hektar. Selain itu, meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK tani, dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

    Menurut Budiman Sujatmiko, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, pada acara Diskusi Publik yang diselenggarakan KPA di Jakarta (1/4/205), mengungkapkan objek lahan 9 juta hektar yang dijanjikan Jokowi berada di tiga wilayah, yakni: pertama, tanah terlantar yang berdasarkan inventarisasi tahun 2012 berjumlah 4.801.875 hektar, kedua, melalui skema kawasan hutan konversi yang potensial seluas 8.149.941 hektar, tersebar di 17 provinsi, 104 kabupaten, 629 lokasi, terakhir adalah objek tanah hasil penyelesaian konflik agraria.

    Sejauh ini belum ada kejelasan objek land reform maupun subjek yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini membuat banyak pihak berpendapat rencana tersebut hanya bualan politik belaka rezim Jokowi-JK untuk menarik simpati dan dukungan rakyat.

    Pelopor penggagas reforma agraria, Gunawan Wiradi, mengungkapkan “kelatahan pejabat negara yang sudah mengerti konsep (reforma agraria) tetapi dengan sengaja melesetkan maknanya karena siasat politik maka inilah yang berbahaya karena berarti meng-kecoh rakyat”, jelas Gunawan Wiradi.

    Gunawan Wiradi mengkritik penggunaan istilah “reformasi agraria” yang digunakan pemerintah Jokowi, “Konsep reformasi agraria berbeda dengan reforma agraria, reformasi berarti perbaikan tambal sulam untuk mempertahankan kondisi yang ada, sedangkan reforma agraria adalah menata ulang struktur sebaran penguasaan tanah untuk kepentingan petani, buruh tani dan tuna kisma” jelas GW, panggilan singkatan dari Gunawan Wiradi.

    Menanggapi rencana pemerintah untuk membagi lahan 9 juta hektar. GW berpendapat niat tersebut baik karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh akses terhadap sarana kehidupan, tetapi program tersebut keliru jika di klaim sebagai reforma agraria. Subyek dan obyek reforma agraria berada pada wilayah yang sama, jika tidak maka tidak ada pilihan kecuali dipadukan dengan program resettlement dan transmigrasi. Program ini juga tidak mengubah keseluruhan struktur penguasaan sumber-sumber daya agraria secara nasional, sebab pihak-pihak yang berada di luar wilayah 9 juta ha tidak di apa-apakan.

    GW dalam makalahnya menuliskan, “Reforma agraria adalah upaya menata ulang sebaran (distribusi tanah) itu agar menjadi adil, bukan asal bagi tanah. Reforma agraria yang “genuine” adalah sifatnya drastic, mempunyai time frame dengan jangka waktu tertentu, lembaga pelaksananya bersifat ad.hoc yang dapat dibubarkan saat waktunya habis, proses pelaksanaannya cepat”, tulisnya.

    Program Dayak Misik

    Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah setempat memperkenalkan program Dayak Misik (Dayak Bangkit) sebagai bentuk dan tanggapan pemerintah terhadap program pembagian tanah. Program Dayak Misik ini ditandai pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM – KT) oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT) dan pembagian tanah bersertifikat seluas 5 hektar kepada setiap KK dan untuk hutan adat seluas 10 hektar.

    Dalam brosur FKKTDM-KT ditulis program Dayak Misik dan FKKTDM-KT merupakan upaya memperjuangkan adanya pengakuan, penghargaan negara/hukum terhadap tanah adat. Menurut opini Kusni Sulang (Jurnal Toddoppuli, Februari 2015), “Program FKKDM-KT diluncurkan menjelang Pilkada, nampaknya program ini dijadikan bahan pencari suara melalui janji-janji. Janji lebih banyak membangun ilusi”.

    Dilapangan di Kapuas, masyarakat adat Dayak belum bergerak untuk menuntut pelaksanaan program tersebut. Tidak begitu jelas obyek tanah dari program Dayak Misik ini, demikian pula pihak subyek masyarakat adat yang akan merima program. “Kami masih belum mengerti dengan tujuan dan pelaksanaan program ini, masyarakat juga tidak menerima kalau kawasan hutan adat yang diakui hanya seluas 10 hektar, karena realitasnya hutan adat di Desa Pulau Kaladan yang sudah dipetakan mencapai 16.000 hektar”, ungkap Siwo, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat di Desa Pulau Kaladan, Kapuas.

    Ank, April 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on