Sejak sabtu pagi kemarin, warga desa Sei Ahas kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas Kalteng melakukan aksi penanaman bibit karet di lahan eks perkebunan sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya (PT RASR).

Ini aksi bukan kali pertama mereka lakukan. Karena sejak tahun 2007 silam, warga telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan lahan mereka yang telah dirampas PT RASR, namun  hingga kini belum mendapat kepastian. Lelah menunggu kebijakan pemerintah, akhirnya warga  melakukan penanaman dilahan seluas 600 ha. Sebelum dirampas perusahaan sawit, lahan tersebut berupa ladang dan kebun karet milik mereka.

“ Kita fokus menanam dilahan milik kita yang telah dirampas, sedangkan sisanya, statusnya kan masih hutan lindung, biar itu urusan yang berwajib”. Ungkap sumber Pusaka.

Perlu diketahui, Izin operasional PT RASR telah dicabut sejak tahun 2010  karena proses perizinan belum clear and clean. Selain beroperasi di hutan lindung, perusahaan juga belum menyelesaikan pembebasan lahan milik warga.

PT RASR mendapat izin lokasi dengan no 525 tahun 2004 seluas 20.000 ha di kecamatan Mantangai. Terakhir perusahaan ini mendapat IUBP no 356 tahun 2009. Dari total 20.000 ha, seluas 18.150 ha berada di kawasan hutal lindung dan hanya 1.850 ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL), kemudian wilayah APL tersebut, mayoritas adalah lahan kelola warga yang hingga kini masih sengketa.

Meski januari lalu, dalam forum resmi, Bupati Kapuas Ben Ibrahim pernah menyatakan bahwa PT RASR Ilegal. Ia katakan itu di hadapan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kapuas, Ben juga menyebut bahwa PT RASR tidak memperpanjang izin pasca izin operasional mereka yang dicabut tahun 2010 lalu. Namun pernyataan itu hanya berupa lisan yang tidak berkekuatan hukum dan fakta di lapangan hingga kini PT RASR masih memanen sawit.

“Memang sebagian sawit sudah terbakar dan tidak terurus, namun perusahaan masih menempatkan beberapa karyawan untuk memanen sawit”.

Demikian keterangan Herlina, salah satu warga yang sekarang sedang berada di lokasi.

Ia juga menyebut, Pemkab melalui Sekda Kapuas pernah membentuk tim gabungan untuk melakukan pengumpulan data sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara warga dengan DPRD Provinsi. Salah satu point hasil RDP kala itu menyatakan bahwa PT RASR sudah tidak ada haknya terhadap lahan se­suai izin yang diberikan.

“Meski beberapa pernyataan pejabat mendukung perjuangan kami, namun ketika kami bergerak, kami selalu dihadapkan dengan aparat”.

Kasus semacam itu tidak hanya dialami warga Sei Ahas, desa-desa lain yang bersengketa dengan perusahaan selalu mendapat perlakuan serupa dari aparat Negara dengan alasan melanggar hukum.

Karenanya, meski status lahan kelola warga masih menggantung, namun mereka putuskan untuk menanam karet, karena mengantung masa depan di pohon bergetah itu lebih pasti, dibanding memupuk harap pada kebijakan yang tak kunjung berpihak.

Red/AP/11 Mei 2015

Diolah dari berbagai sumber

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sejak sabtu pagi kemarin, warga desa Sei Ahas kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas Kalteng melakukan aksi penanaman bibit karet di lahan eks perkebunan sawit PT Rezeki Alam Semesta Raya (PT RASR).

    Ini aksi bukan kali pertama mereka lakukan. Karena sejak tahun 2007 silam, warga telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan lahan mereka yang telah dirampas PT RASR, namun  hingga kini belum mendapat kepastian. Lelah menunggu kebijakan pemerintah, akhirnya warga  melakukan penanaman dilahan seluas 600 ha. Sebelum dirampas perusahaan sawit, lahan tersebut berupa ladang dan kebun karet milik mereka.

    “ Kita fokus menanam dilahan milik kita yang telah dirampas, sedangkan sisanya, statusnya kan masih hutan lindung, biar itu urusan yang berwajib”. Ungkap sumber Pusaka.

    Perlu diketahui, Izin operasional PT RASR telah dicabut sejak tahun 2010  karena proses perizinan belum clear and clean. Selain beroperasi di hutan lindung, perusahaan juga belum menyelesaikan pembebasan lahan milik warga.

    PT RASR mendapat izin lokasi dengan no 525 tahun 2004 seluas 20.000 ha di kecamatan Mantangai. Terakhir perusahaan ini mendapat IUBP no 356 tahun 2009. Dari total 20.000 ha, seluas 18.150 ha berada di kawasan hutal lindung dan hanya 1.850 ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL), kemudian wilayah APL tersebut, mayoritas adalah lahan kelola warga yang hingga kini masih sengketa.

    Meski januari lalu, dalam forum resmi, Bupati Kapuas Ben Ibrahim pernah menyatakan bahwa PT RASR Ilegal. Ia katakan itu di hadapan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kapuas, Ben juga menyebut bahwa PT RASR tidak memperpanjang izin pasca izin operasional mereka yang dicabut tahun 2010 lalu. Namun pernyataan itu hanya berupa lisan yang tidak berkekuatan hukum dan fakta di lapangan hingga kini PT RASR masih memanen sawit.

    “Memang sebagian sawit sudah terbakar dan tidak terurus, namun perusahaan masih menempatkan beberapa karyawan untuk memanen sawit”.

    Demikian keterangan Herlina, salah satu warga yang sekarang sedang berada di lokasi.

    Ia juga menyebut, Pemkab melalui Sekda Kapuas pernah membentuk tim gabungan untuk melakukan pengumpulan data sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara warga dengan DPRD Provinsi. Salah satu point hasil RDP kala itu menyatakan bahwa PT RASR sudah tidak ada haknya terhadap lahan se­suai izin yang diberikan.

    “Meski beberapa pernyataan pejabat mendukung perjuangan kami, namun ketika kami bergerak, kami selalu dihadapkan dengan aparat”.

    Kasus semacam itu tidak hanya dialami warga Sei Ahas, desa-desa lain yang bersengketa dengan perusahaan selalu mendapat perlakuan serupa dari aparat Negara dengan alasan melanggar hukum.

    Karenanya, meski status lahan kelola warga masih menggantung, namun mereka putuskan untuk menanam karet, karena mengantung masa depan di pohon bergetah itu lebih pasti, dibanding memupuk harap pada kebijakan yang tak kunjung berpihak.

    Red/AP/11 Mei 2015

    Diolah dari berbagai sumber

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on