Jayapura (28/5/2015) Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire dalam Siaran Pers yang ditandatangani Koordinator, John HR Gobai, merekomendasikan kepada Gubernur Papua untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru (NB), yang beroperasi di wilayah adat Suku Besar Yerisiam.

Aktifitas perusahan perkebunan kelapa sawit PT. NB maupun PT. Sariwarna Unggul Mandiri (SUM) sangat memprihatinkan. Tanaman pohon kayu, rotan dan mahluk hidup yang ada didaerah tersebut digusur dan mati tanpa ada pertanggungjawaban.

John Gobai menjelaskan, “aktifitas perkebunan sarat dengan persoalan, mulai sengketa lahan, pro dan kontra masyarakat, klaim HPH yang belum tuntas, AMDAL belum selesai, tapi perusahaan sudah melakukan penggusuran dan penebangan. Ribuan kubik pohon kayu dan rotan dikuburkan, sedangkan kayu merbau diincar perusahaan, tanpa ada kompensasi yang wajar kepada masyarakat suku Yerisiam”.

Koalisi juga telah melaporkan permasalahan kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada DPR Papua (28 Mei 2015) dan Polda Papua (29 Mei 2015) di Jayapura.

IRWASDA Polda Papua, Kombes Pol Petrus Waine, SH, berjanji akan menindak lanuti laporan dan rekomendasi Koalisi. “Beliau akan menugaskan DIRESKRIMSUS untuk mengecek dokumen Amdal dari Bapedalda dan memeriksa apakah proses sudah berjalan sesuai prosedur. Kalau belum ada AMDAL, atau kajian lingkungan, tidak boleh melakukan land Clearing atau pembabatan pembersihan lahan, setelah proses Amdal barulah keluar HGU (hak guna Usaha ), setelah ada HGU dari dinas Perkebunan barulah melakukan pembabatan pembersihan lahan“, jelas John Gobai mengungkapkan penjelasan Kombes Petrus Waine.

Ank, Mei 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura (28/5/2015) Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire dalam Siaran Pers yang ditandatangani Koordinator, John HR Gobai, merekomendasikan kepada Gubernur Papua untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru (NB), yang beroperasi di wilayah adat Suku Besar Yerisiam.

    Aktifitas perusahan perkebunan kelapa sawit PT. NB maupun PT. Sariwarna Unggul Mandiri (SUM) sangat memprihatinkan. Tanaman pohon kayu, rotan dan mahluk hidup yang ada didaerah tersebut digusur dan mati tanpa ada pertanggungjawaban.

    John Gobai menjelaskan, “aktifitas perkebunan sarat dengan persoalan, mulai sengketa lahan, pro dan kontra masyarakat, klaim HPH yang belum tuntas, AMDAL belum selesai, tapi perusahaan sudah melakukan penggusuran dan penebangan. Ribuan kubik pohon kayu dan rotan dikuburkan, sedangkan kayu merbau diincar perusahaan, tanpa ada kompensasi yang wajar kepada masyarakat suku Yerisiam”.

    Koalisi juga telah melaporkan permasalahan kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada DPR Papua (28 Mei 2015) dan Polda Papua (29 Mei 2015) di Jayapura.

    IRWASDA Polda Papua, Kombes Pol Petrus Waine, SH, berjanji akan menindak lanuti laporan dan rekomendasi Koalisi. “Beliau akan menugaskan DIRESKRIMSUS untuk mengecek dokumen Amdal dari Bapedalda dan memeriksa apakah proses sudah berjalan sesuai prosedur. Kalau belum ada AMDAL, atau kajian lingkungan, tidak boleh melakukan land Clearing atau pembabatan pembersihan lahan, setelah proses Amdal barulah keluar HGU (hak guna Usaha ), setelah ada HGU dari dinas Perkebunan barulah melakukan pembabatan pembersihan lahan“, jelas John Gobai mengungkapkan penjelasan Kombes Petrus Waine.

    Ank, Mei 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on