Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, menolak permintaan PT. Permata Hijau Pasaman (PHP, milik Wilmar Group) untuk menandatangani persetujuan pelepasan tanah ulayat adat Nagari Kapa.

Datu Alman Gampo Alam, Pucuk Adat, Ketua Lembaga Adat di Kabupaten Pasaman Barat, menolak keinginan dan rencana perusahaan karena tidak ada dalam kesepakatan. Datu Alman khawati akan penyalahgunaan tanah diluar kesepakatan kontrak, tanah dibuat untuk HGU dan hak masyarakat atas tanah dilucuti.

Akibat penolakan tersebut, para Ninik Mamak dilaporkan ke Polisi daerah. Pelapor adalah anak kemenakan Ninik Mamak yang melaporkan kasus penggelapan uang hasil plasma. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada Polsek Pasaman pada Mei 2014, tetapi tidak terbukti bersalah dan kembali Ninik Mamak dilaporkan kedua kalinya pada Januari 2015. Kali ini Alman Gampo Alam dan Mainis Dt. Tankabasaran ditahan Polda Sumatera Barat sejak akhir April 2015. Ninik Mamak lainnya masih berstatus sebagai saksi dan terlapor.

Kini, sebagian Ninik Mamak telah ke Jakarta untuk mengadukan permasalahan mereka ke Komnas HAM di Jakarta, rencana juga akan melaporkan perkara kriminalisasi dan PT. PHP ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. (Ank, Mei 2015)

Dibawah ini bisa dibaca Kronologis Kasus PT. PHP – Sumber

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, menolak permintaan PT. Permata Hijau Pasaman (PHP, milik Wilmar Group) untuk menandatangani persetujuan pelepasan tanah ulayat adat Nagari Kapa.

    Datu Alman Gampo Alam, Pucuk Adat, Ketua Lembaga Adat di Kabupaten Pasaman Barat, menolak keinginan dan rencana perusahaan karena tidak ada dalam kesepakatan. Datu Alman khawati akan penyalahgunaan tanah diluar kesepakatan kontrak, tanah dibuat untuk HGU dan hak masyarakat atas tanah dilucuti.

    Akibat penolakan tersebut, para Ninik Mamak dilaporkan ke Polisi daerah. Pelapor adalah anak kemenakan Ninik Mamak yang melaporkan kasus penggelapan uang hasil plasma. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada Polsek Pasaman pada Mei 2014, tetapi tidak terbukti bersalah dan kembali Ninik Mamak dilaporkan kedua kalinya pada Januari 2015. Kali ini Alman Gampo Alam dan Mainis Dt. Tankabasaran ditahan Polda Sumatera Barat sejak akhir April 2015. Ninik Mamak lainnya masih berstatus sebagai saksi dan terlapor.

    Kini, sebagian Ninik Mamak telah ke Jakarta untuk mengadukan permasalahan mereka ke Komnas HAM di Jakarta, rencana juga akan melaporkan perkara kriminalisasi dan PT. PHP ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. (Ank, Mei 2015)

    Dibawah ini bisa dibaca Kronologis Kasus PT. PHP – Sumber

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on