Jayapura, MAJALAH SELANGKAH-Parliament Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan West Papua National coalition for liberation (WPNCL) yang telah bersatu di bawah United Liberation Moviment For West Papua (ULMWP) mengatakan, Papua Barat saat ini berada pada posisi darurat sipil.

Sem Awom, Juru Bicara  WPNCL dalam Jumpa Pers di kantor Elsham Papua, Sabtu, (02/05/2015) siang mengatakan, hak asasi manusia dan demokrasi di Papua Barat berada pada titik nol.

“Bagaimana tidak, negara kolonial Indonesia melalui aparatnya mencabut hak asasi masyarakat sipil untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat, suara-suara kritis dipangkas habis semua penguasa kolonial, media independen diblokir dan dibredel habis,” kata Awom.

“Kemarin (1 Mei 2015,red), para demontran Papua yang ditangkap Polisi berjumlah 269 orang. Jumlah orang yang ditangkap berdasarkan kota, Manokwari 217 orang, Merauke 15 orang, Jayapura 30 orang, Kaimana 2 orang, Fak Fak 2 orang, dan Surabaya 3 orang, serta 2 orang di Nabire ditembak,” kata dia.

Kata dia, pembumkaman ruang demokrasi telah diciptakan dan dipelihara oleh negara kolonial Indonesia di wilayah teritorial Papua Barat dengan satu tujuan yakni, membersihkan nasionalisme bangsa Papua Barat dan memaksa Rakyat untuk menerima nasionalisme penguasa kolonial dengan slogan “NKRI Harga Mati“.

Simeon Alua, Juru Bicara PNWP menambahkan, “Satu bukti Papua Barat darurat sipil adalah penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan demonstran dan pembubaran paksa aksi damai rakyat Papua di seluruh tanah Air Papua Barat dan di luar tanah air Papua Barat, pada 1 Mei 2015 saat rakyat sipil Papua Barat menggelar aksi damai menentang 52 tahun penjajahan negara kolonial Indonesia di bumi Papua Barat.”

ULMWP menyatakan dan menyerukan, mengutuk tindakan brutal dan tidak berprikemanusiaan aparat negara kolonial Indonesia terhadap aktivis mahasiswa dan Pro Pembebasan Papua Barat pada saat aksi menentang aneksasi Bangsa Papua dalam NKRI, 1 Mei 2015.

“Hentikan upaya pemaksaan Nasionalisme Kolonial Indonesia dengan slogan NKRI HARGA MATI kepada rakyat Papua Barat karena kami mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri yang didukung dan dijamin dalam Pembukaan UUD 1945, deklarasi umum HAM PBB, konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil, politik, ekonomi dan Budaya, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat,”  tegas ULMWP dalam keterangan persnya.

ULMWP juga meminta segera membebaskan semua tahanan aktivis pembebasan Papua Barat yang berada ditahanan dan dipenjara kolonial Indonesia di atas tanah air Papua Barat dan di wilayah Indonesia.

“Kepada seluruh pembela HAM, aktivis organisasdi HAM dan pro demokrasi yang berada di  tanha air Papua Barat, Indonesia dan Internasiona untuk melakukan advokasi kemanusiaan secara tepat, dan continue karena tanah Papua Barat sudah menjadi darurat sipil menuju darurat militer, pinta ULMWP.
Kepada rakyat Papua, ULMWP juga meminta, tetap bersatu, bersemangat dan berjuang bersama demi pembebasan Nasional Papua Barat. (Theresia Fransiska Tekege/MS)

Sumber: http://majalahselangkah.com/content/-ulmwp-269-orang-ditangkap-pada-1-mei-darurat-sipil-berlaku-di-papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura, MAJALAH SELANGKAH-Parliament Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan West Papua National coalition for liberation (WPNCL) yang telah bersatu di bawah United Liberation Moviment For West Papua (ULMWP) mengatakan, Papua Barat saat ini berada pada posisi darurat sipil.

    Sem Awom, Juru Bicara  WPNCL dalam Jumpa Pers di kantor Elsham Papua, Sabtu, (02/05/2015) siang mengatakan, hak asasi manusia dan demokrasi di Papua Barat berada pada titik nol.

    “Bagaimana tidak, negara kolonial Indonesia melalui aparatnya mencabut hak asasi masyarakat sipil untuk berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan pendapat, suara-suara kritis dipangkas habis semua penguasa kolonial, media independen diblokir dan dibredel habis,” kata Awom.

    “Kemarin (1 Mei 2015,red), para demontran Papua yang ditangkap Polisi berjumlah 269 orang. Jumlah orang yang ditangkap berdasarkan kota, Manokwari 217 orang, Merauke 15 orang, Jayapura 30 orang, Kaimana 2 orang, Fak Fak 2 orang, dan Surabaya 3 orang, serta 2 orang di Nabire ditembak,” kata dia.

    Kata dia, pembumkaman ruang demokrasi telah diciptakan dan dipelihara oleh negara kolonial Indonesia di wilayah teritorial Papua Barat dengan satu tujuan yakni, membersihkan nasionalisme bangsa Papua Barat dan memaksa Rakyat untuk menerima nasionalisme penguasa kolonial dengan slogan “NKRI Harga Mati“.

    Simeon Alua, Juru Bicara PNWP menambahkan, “Satu bukti Papua Barat darurat sipil adalah penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan demonstran dan pembubaran paksa aksi damai rakyat Papua di seluruh tanah Air Papua Barat dan di luar tanah air Papua Barat, pada 1 Mei 2015 saat rakyat sipil Papua Barat menggelar aksi damai menentang 52 tahun penjajahan negara kolonial Indonesia di bumi Papua Barat.”

    ULMWP menyatakan dan menyerukan, mengutuk tindakan brutal dan tidak berprikemanusiaan aparat negara kolonial Indonesia terhadap aktivis mahasiswa dan Pro Pembebasan Papua Barat pada saat aksi menentang aneksasi Bangsa Papua dalam NKRI, 1 Mei 2015.

    “Hentikan upaya pemaksaan Nasionalisme Kolonial Indonesia dengan slogan NKRI HARGA MATI kepada rakyat Papua Barat karena kami mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri yang didukung dan dijamin dalam Pembukaan UUD 1945, deklarasi umum HAM PBB, konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil, politik, ekonomi dan Budaya, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat,”  tegas ULMWP dalam keterangan persnya.

    ULMWP juga meminta segera membebaskan semua tahanan aktivis pembebasan Papua Barat yang berada ditahanan dan dipenjara kolonial Indonesia di atas tanah air Papua Barat dan di wilayah Indonesia.

    “Kepada seluruh pembela HAM, aktivis organisasdi HAM dan pro demokrasi yang berada di  tanha air Papua Barat, Indonesia dan Internasiona untuk melakukan advokasi kemanusiaan secara tepat, dan continue karena tanah Papua Barat sudah menjadi darurat sipil menuju darurat militer, pinta ULMWP.
    Kepada rakyat Papua, ULMWP juga meminta, tetap bersatu, bersemangat dan berjuang bersama demi pembebasan Nasional Papua Barat. (Theresia Fransiska Tekege/MS)

    Sumber: http://majalahselangkah.com/content/-ulmwp-269-orang-ditangkap-pada-1-mei-darurat-sipil-berlaku-di-papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on