Perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalteng seluruhnya berjumlah 937. Dari 937 pemegang IUP ini, terdapat 532 perusahaan yang dinyatakan clear and clean (CnC), sedangkan hampir 50%, kongkretnya 405 yang izinnya belum CnC. Gubernur Kalteng Dr. A.Teras Narang, SH, pusat. dalam iklan yang terbit berkali-kali di Harian Tabengan , Palangka Raya, dan poster-poster besar yang dipajangkan di pinggir jalan, menyebut bahwa beroperasi dengan izin yang belum CnC adalah tindak pidana.

Dengan pandangan demikian maka pada Agustus 2014, Teras mengeluarkan perintah untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang beroperasi sementara izinnya belum CnC. Bagaimana kelanjutan dari perintah Gubernur ini?

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan  menjelaskan bahwa “Kami masih menunggu petunjuk pemerintah Pusat. Kalau sudah ada petunjuk nanti kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan yang tidak CnC (clear and clean) di Provinsi Kalimantan Tengah”. Tarigan juga mengatakan bahwa “Kita, Pemprov Kalteng tidak akan memperpanjang rekomendasi perizinan bagi izin usaha pertambangan yang belum CnC. Ini sesuai dengan arahan pak Gubernur” (Radar Sampit, 14 Juni 2015).

Keterangan Sjahril Tarigan ini nampak sangat simpang-siur. Mbulet jika meminjam kosakata Jawa. “Mutar-mutar” seakan mau menyembunyikan sikap sesungguhnya. Bahkan kontradiktif. Di satu pihak Pemprov tidak bertindak mencabut IUP yang belum CnC karena ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’, di pihak lain mengatakan adanya ‘arahan Gubernur Kalteng. Lebih kacau lagi, seperti orang omong ke hulu-ke hilir tak menentu adalah keterangan Sjahril Tarigan bahwa di Provinsi Kalteng juga ada sekitar 91 izin usaha pertambangan yang telah dicabut izinnya.

Pencabutan izin sendiri dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Artinya pencabutan izin usaha yang belum CnC dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanpa ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’.

Keterangan Sjahril Tarigan yang simpang-siur dan bahkan kontradiktif seperti di atas, hakekatnya tidak lain dari berkata tapi tidak mengatakan apa-apa, yang hakekatnya membiarkan adanya tindakan yang oleh Teras disebut sebagai tindak pidana.

Sementara Gubernur sendiri setelah mengeluarkan perintah pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak CnC pada Agustus 2014, kemudian berucap  “masa PBB saja tidak bayar, masa NPWP-nya terdaftar di mana-mana.” Kata-kata ini bisa berarti bahwa asal membayar PBB  dan  NPWP terdaftar hanya di Kalteng, maka masalah clear and clean atau tidak,  tidak menjadi persoalan. Boleh saja usaha diteruskan. Jika benar demikian lalu di mana perintah Agustus 2014 itu ditempatkan? Apakah dicabut? Kalau dicabut mengapa tidak diumumkan? Pengumuman merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan. Sedangkan dusta adalah bentuk dari politik pencitraan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tentang 91 IUP yang dicabut oleh pemerintah kabupaten, sebaiknya Sjahril Tarigan mengumumkan nama-nama perusahaan yang IUP-nya telah dicabut. Kapan, dan oleh pemerintah kabupaten mana?

Pengumuman ini diperlukan agar masyarakat bisa mengontrolnya. Sebab bukan tidak mungkin disebut IUP-nya telah dicabut, tapi perusahaan tambang itu terus beroperasi. Atau dikatakan telah dicabut tapi pada kenyataannya belum. Kecurigaan ini muncul karena pada kenyataannya sumber daya alam, termasuk pertambangan merupakan ranah korupsi dan kolusi besar. Korupsi dan kolusi  inilah yang membuat hampir 50% IUP tidak CnC. Jangankan dusta digunakan sebagai politik, peraturan dan UU pun tidak jarang diabaikan oleh penyelenggara Negara sambil berkata “semua ada aturannya dan sesuai peraturan”.

Hampir seribu perusahaan tambang baik yang CnC maupun yang tidak CnC beroperasi di Kalteng memperlihatkan bahwa sumber daya alam daerah diobral. Sementara warga setempat tidak mengenyam manfaatnya. Sangat jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Seniscayanya sumber daya alam, energi yang tidak terbarukan dihemat-hemat. Untuk pembangkit tenaga listrik misalnya tidak perlu menggunakan batubara, sebab air sungai dan riam cukup banyak terdapat di Kalteng. Penggunaan air dan riam dilakukan oleh Sulawesi dan Jawa dan air akan selalu tersedia.

Perihal investasi. Saya tidak anti investasi. Tapi seniscayanya bukan investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui uang dan kolusi, tetapi penyelenggara Negaralah yang mengatur investor. Investasi niscayanya memenuhi standar keselamatan, kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan hak-hak masyarakat setempat. Masyarakat setempat niscaya dihormati kebebasannya,  didahulukan, dijelaskan dan bersetuju. Prinsip yang umum disebut FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent).

Dilihat dari segi dampak-dampaknya yang sangat negatif, IUP patut sangat dibatasi. Tidak diobral seperti sekarang. Di bawah angkatan sekarang, masih ada generasi-generasi berikut  yang patut diperhitungkan kehidupan mereka sejak hari ini, oleh angkatan sekarang. Pengobralan sumber daya alam seperti yang dilakukan sekarang akan mewariskan nestapa dan airmata kepada angkatan berikut. Sikap dan politik egois begini bukanlah kemuliaan. Indigned, orang Perancis bilang. Tidak punya martabat.

Radar Sampit | Senin, 22 Juni 2015 – 15:51:48 WIB

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalteng seluruhnya berjumlah 937. Dari 937 pemegang IUP ini, terdapat 532 perusahaan yang dinyatakan clear and clean (CnC), sedangkan hampir 50%, kongkretnya 405 yang izinnya belum CnC. Gubernur Kalteng Dr. A.Teras Narang, SH, pusat. dalam iklan yang terbit berkali-kali di Harian Tabengan , Palangka Raya, dan poster-poster besar yang dipajangkan di pinggir jalan, menyebut bahwa beroperasi dengan izin yang belum CnC adalah tindak pidana.

    Dengan pandangan demikian maka pada Agustus 2014, Teras mengeluarkan perintah untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang beroperasi sementara izinnya belum CnC. Bagaimana kelanjutan dari perintah Gubernur ini?

    Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan  menjelaskan bahwa “Kami masih menunggu petunjuk pemerintah Pusat. Kalau sudah ada petunjuk nanti kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan yang tidak CnC (clear and clean) di Provinsi Kalimantan Tengah”. Tarigan juga mengatakan bahwa “Kita, Pemprov Kalteng tidak akan memperpanjang rekomendasi perizinan bagi izin usaha pertambangan yang belum CnC. Ini sesuai dengan arahan pak Gubernur” (Radar Sampit, 14 Juni 2015).

    Keterangan Sjahril Tarigan ini nampak sangat simpang-siur. Mbulet jika meminjam kosakata Jawa. “Mutar-mutar” seakan mau menyembunyikan sikap sesungguhnya. Bahkan kontradiktif. Di satu pihak Pemprov tidak bertindak mencabut IUP yang belum CnC karena ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’, di pihak lain mengatakan adanya ‘arahan Gubernur Kalteng. Lebih kacau lagi, seperti orang omong ke hulu-ke hilir tak menentu adalah keterangan Sjahril Tarigan bahwa di Provinsi Kalteng juga ada sekitar 91 izin usaha pertambangan yang telah dicabut izinnya.

    Pencabutan izin sendiri dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Artinya pencabutan izin usaha yang belum CnC dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanpa ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’.

    Keterangan Sjahril Tarigan yang simpang-siur dan bahkan kontradiktif seperti di atas, hakekatnya tidak lain dari berkata tapi tidak mengatakan apa-apa, yang hakekatnya membiarkan adanya tindakan yang oleh Teras disebut sebagai tindak pidana.

    Sementara Gubernur sendiri setelah mengeluarkan perintah pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak CnC pada Agustus 2014, kemudian berucap  “masa PBB saja tidak bayar, masa NPWP-nya terdaftar di mana-mana.” Kata-kata ini bisa berarti bahwa asal membayar PBB  dan  NPWP terdaftar hanya di Kalteng, maka masalah clear and clean atau tidak,  tidak menjadi persoalan. Boleh saja usaha diteruskan. Jika benar demikian lalu di mana perintah Agustus 2014 itu ditempatkan? Apakah dicabut? Kalau dicabut mengapa tidak diumumkan? Pengumuman merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan. Sedangkan dusta adalah bentuk dari politik pencitraan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Tentang 91 IUP yang dicabut oleh pemerintah kabupaten, sebaiknya Sjahril Tarigan mengumumkan nama-nama perusahaan yang IUP-nya telah dicabut. Kapan, dan oleh pemerintah kabupaten mana?

    Pengumuman ini diperlukan agar masyarakat bisa mengontrolnya. Sebab bukan tidak mungkin disebut IUP-nya telah dicabut, tapi perusahaan tambang itu terus beroperasi. Atau dikatakan telah dicabut tapi pada kenyataannya belum. Kecurigaan ini muncul karena pada kenyataannya sumber daya alam, termasuk pertambangan merupakan ranah korupsi dan kolusi besar. Korupsi dan kolusi  inilah yang membuat hampir 50% IUP tidak CnC. Jangankan dusta digunakan sebagai politik, peraturan dan UU pun tidak jarang diabaikan oleh penyelenggara Negara sambil berkata “semua ada aturannya dan sesuai peraturan”.

    Hampir seribu perusahaan tambang baik yang CnC maupun yang tidak CnC beroperasi di Kalteng memperlihatkan bahwa sumber daya alam daerah diobral. Sementara warga setempat tidak mengenyam manfaatnya. Sangat jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Seniscayanya sumber daya alam, energi yang tidak terbarukan dihemat-hemat. Untuk pembangkit tenaga listrik misalnya tidak perlu menggunakan batubara, sebab air sungai dan riam cukup banyak terdapat di Kalteng. Penggunaan air dan riam dilakukan oleh Sulawesi dan Jawa dan air akan selalu tersedia.

    Perihal investasi. Saya tidak anti investasi. Tapi seniscayanya bukan investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui uang dan kolusi, tetapi penyelenggara Negaralah yang mengatur investor. Investasi niscayanya memenuhi standar keselamatan, kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan hak-hak masyarakat setempat. Masyarakat setempat niscaya dihormati kebebasannya,  didahulukan, dijelaskan dan bersetuju. Prinsip yang umum disebut FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent).

    Dilihat dari segi dampak-dampaknya yang sangat negatif, IUP patut sangat dibatasi. Tidak diobral seperti sekarang. Di bawah angkatan sekarang, masih ada generasi-generasi berikut  yang patut diperhitungkan kehidupan mereka sejak hari ini, oleh angkatan sekarang. Pengobralan sumber daya alam seperti yang dilakukan sekarang akan mewariskan nestapa dan airmata kepada angkatan berikut. Sikap dan politik egois begini bukanlah kemuliaan. Indigned, orang Perancis bilang. Tidak punya martabat.

    Radar Sampit | Senin, 22 Juni 2015 – 15:51:48 WIB

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on