Dua bulan menjelang masa jabatannya berakhir Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang semakin gencar mengajak penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalteng. Terutama yang berkaitan dengan keberadaan perizinan pertambangan. Sikap ini keruan memunculkan tanda-tanya di kalangan aktivis lingkungan hidup. Sebab, di sisi lainnya, Teras justru mendukung penuh pembangunan rel kereta api dari Puruk Cahu hingga Batanjung.

Teras meminta agar pembangunan di Kalteng lebih ditingkatkan lagi. Dia mendesak pencabutan izin 15 PKB2B, kontrak karya, dan IUP. Tapi kalau itu masih hidup maka harus mempersiapkan diri jika tidak ingin akhirnya hanya jadi penonton. “Saya mendukung pembangunan di Kalteng demi kepentingan masyarakat,” ujar Teras.

Selain itu, Gubernur juga mengkritisi pemerhati lingkungan yang tidak setuju dengan pembangunan di Kalteng. Mereka beralasan ada pengerusakan lingkungan, salah satunya pembangunan rel kereta api dari Puruk Cahu – Batanjung.

“Jangan hanya beranggapan sekadar maunya saya, karena membangun ini untuk masyarakat. Kalau ada kerusakan lingkungan harusnya ada lembaga tersendiri yang berhak menilainya,” tegas Teras belum lama ini. Kritik Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang terhadap kalangan aktivis inipun mendapat respons serius. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, Ari Rompas mengatakan, persoalan lingkungan di Kalteng merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga, harus ditangani secara serius terutama seluruh faktor pengrusakan lingkungan dilakukan kajian secara mendalam.

“Boleh saja ada Universitas dan lembaga indipenden dari luar melakukan penilaian, tapi lembaga yang ada di Kalteng juga berhak melakukan pengkajian, agar mendorong upaya perbaikan lingkungan di Kalteng,” tegas Ari Rompas dihubungi Kalteng Pos, Minggu (7/6).

Ari mengakui Kalteng ini dilihat propinsi memiliki SDA sangat besar, tapi pengelolaan lingkungan bermasalah, misalnya deforestasi lebih besar daripada reforetasi. Belum lagi konflik sumber daya, pelanggaran hukum dan upaya penegakan hukum yang rendah.

“Sekarang kalau Gubernur serius harus tuntasnya dahulu indikator utamanya, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum jadi – jadi. Bukan menyalahkan kesana – kesini,” tuntut Rio sapaan akrabnya. Ari mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali sejak dahulu meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan upaya – upaya dalam mengatasi masalah lingkungan, misalnya legal audit, dan penegakan hukum yang tegas.

“Persoalan hukum yang lemah segera diatasi, dan seharusnya sudah dilakukan terutama pencabutan perizinan di zamannya (Teras dan Diran), karena itu indikator komitmen yang kuat penyelamatan SDA serta lingkungan Kalteng,” tuntasnya. Anggota DPRD Kalteng Asera mengatakan setuju perizinan tambang dicabut tapi seharusnya sejak awal, bukan sekarang baru kers terhadap pencabutan. Apalagi dampak dari pertambangan ini terhadap lingkungan sangat besar. Sedangkan untuk masalah RTRWP memang pesimis RTRWP Kalteng bakal selesai sebelum jabatan Gubernur Agustin Teras Narang selesai.

“Kita mendukung izin pertambangan dikaji, bahkan dicabut jika memang menyalahi. Tapi yang utama masalah RTRWP harus tuntas karena itu menjadi payung hukum dalam menjaga SDA Kalteng,” tegasnya. kaltengpos

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dua bulan menjelang masa jabatannya berakhir Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang semakin gencar mengajak penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalteng. Terutama yang berkaitan dengan keberadaan perizinan pertambangan. Sikap ini keruan memunculkan tanda-tanya di kalangan aktivis lingkungan hidup. Sebab, di sisi lainnya, Teras justru mendukung penuh pembangunan rel kereta api dari Puruk Cahu hingga Batanjung.

    Teras meminta agar pembangunan di Kalteng lebih ditingkatkan lagi. Dia mendesak pencabutan izin 15 PKB2B, kontrak karya, dan IUP. Tapi kalau itu masih hidup maka harus mempersiapkan diri jika tidak ingin akhirnya hanya jadi penonton. “Saya mendukung pembangunan di Kalteng demi kepentingan masyarakat,” ujar Teras.

    Selain itu, Gubernur juga mengkritisi pemerhati lingkungan yang tidak setuju dengan pembangunan di Kalteng. Mereka beralasan ada pengerusakan lingkungan, salah satunya pembangunan rel kereta api dari Puruk Cahu – Batanjung.

    “Jangan hanya beranggapan sekadar maunya saya, karena membangun ini untuk masyarakat. Kalau ada kerusakan lingkungan harusnya ada lembaga tersendiri yang berhak menilainya,” tegas Teras belum lama ini. Kritik Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang terhadap kalangan aktivis inipun mendapat respons serius. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, Ari Rompas mengatakan, persoalan lingkungan di Kalteng merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga, harus ditangani secara serius terutama seluruh faktor pengrusakan lingkungan dilakukan kajian secara mendalam.

    “Boleh saja ada Universitas dan lembaga indipenden dari luar melakukan penilaian, tapi lembaga yang ada di Kalteng juga berhak melakukan pengkajian, agar mendorong upaya perbaikan lingkungan di Kalteng,” tegas Ari Rompas dihubungi Kalteng Pos, Minggu (7/6).

    Ari mengakui Kalteng ini dilihat propinsi memiliki SDA sangat besar, tapi pengelolaan lingkungan bermasalah, misalnya deforestasi lebih besar daripada reforetasi. Belum lagi konflik sumber daya, pelanggaran hukum dan upaya penegakan hukum yang rendah.

    “Sekarang kalau Gubernur serius harus tuntasnya dahulu indikator utamanya, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum jadi – jadi. Bukan menyalahkan kesana – kesini,” tuntut Rio sapaan akrabnya. Ari mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali sejak dahulu meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan upaya – upaya dalam mengatasi masalah lingkungan, misalnya legal audit, dan penegakan hukum yang tegas.

    “Persoalan hukum yang lemah segera diatasi, dan seharusnya sudah dilakukan terutama pencabutan perizinan di zamannya (Teras dan Diran), karena itu indikator komitmen yang kuat penyelamatan SDA serta lingkungan Kalteng,” tuntasnya. Anggota DPRD Kalteng Asera mengatakan setuju perizinan tambang dicabut tapi seharusnya sejak awal, bukan sekarang baru kers terhadap pencabutan. Apalagi dampak dari pertambangan ini terhadap lingkungan sangat besar. Sedangkan untuk masalah RTRWP memang pesimis RTRWP Kalteng bakal selesai sebelum jabatan Gubernur Agustin Teras Narang selesai.

    “Kita mendukung izin pertambangan dikaji, bahkan dicabut jika memang menyalahi. Tapi yang utama masalah RTRWP harus tuntas karena itu menjadi payung hukum dalam menjaga SDA Kalteng,” tegasnya. kaltengpos

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on