Merasa dipingpong di daerah, Ramlan, pengurus kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman ini akhirnya harus ke Jakarta, selama sebulan Bapak dua anak ini terpaksa tinggal di ibu kota, menelusuri informasi terkait nasib tanah garapan di Jorong Labu Lurus, Nagari Ayie Gadang, Kecamatan Pasaman, dan Kejorongan Kartini, Kanagarian Gunung Tuleh, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah garapan kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman seluas 2.454,9 ha yang diklaim perkebunan sawit PT Anam Koto, pernah didorong dalam skema HGU Tanah Terlantar pada tahun 2011 silam, namun hingga kini belum mendapat kepastian. Pasca beberapa gubuk dan sekretariat organisasi tani dibakar aparat tahun 2012, beberapa dokumen penting organisasi turut hangus dilalap si jago merah.

“Berbekal informasi yang didapat di daerah, kita ke Jakarta untuk telusuri keberadaan dokumen dan kebenaran informasi tersebut”.

Terang Ramlan ketika audensi di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, pada senin 15 Juni 2015  lalu. Hari itu, ia diterima oleh Kasubdit Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Ir Syamsuliarti.

Sepengetahun Ramlan, BPN wilayah provinsi Sumatera Barat telah mengirimkan surat peringatan satu dan dua kepada pihak perusahaan dan dilaporkan ke BPN pusat mengenai indikasi HGU terlantar. Bahkan BPN setempat melalui panitia C telah melakukan verifikasi lapangan.

“ Jika  SP 1 dan SP 2 sudah terbit, tinggal selangkah lagi kami memperjuangkan menuju penetapan HGU tanah terlantar, sayangnya sejak itu, informasi terputus begitu saja”.

Hal itu berbeda dengan keterangan dari Kasubdit Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Ir Syamsuliarti. Menurutnya, BPN RI hanya menerima pemberitahuan dari BPN sumbar sebatas SP 1.

“ Setelah kami menerima pemberitahuan surat peringatan satu, sejak itu tidak ada lagi tindak lanjut. Ada beberapa kemungkinan, bisa saja  sejak terbitmya SP satu, hasil verifikaisnya menyatakan bahwa tanah tersebut memang betul-betul digarap perusahaan”.

Menurutnya, proses HGU tersebut ditetapkan terlantar atau tidaknya, kompetensinya berada di BPN wilayah.  Kantor pusat hanya menerima laporan hasil verifikasi lapangan. Menurutnya, kini data yang tersedia di kantornya yang berkaitan dengan indikasi HGU terlantar PT Anam Koto tahapannya baru sebatas Surat Peringatan 1.

Mendengar keterangan itu, tak lama kemudian Ramlan memutuskan pulang kampung, kembali ia datangi BPN Provinsi. Ditemui oleh wakil kepala BPN Sumbar, Ramlan mendapat informasi yang berbeda dengan keterangan BPN RI, bahwa BPN Provinsi sudah menerbitkan SP 1 dan SP 2, dan telah di sampaikan kepada BPN pusat dan pihak perusahaan.

“Kami pastikan, surat peringatan dugaan HGU terlantar PT Anam Koto itu sudah masuk tahap SP 2”. Namun, ketika Ramlan meminta dokumen surat tersebut sebagai bahan untuk advokasi, selama tiga jam pencarian dalam kantor tersebut, petugas tak juga menemukan.

Di dapat keterangan lain, bahwa PT. Anam Koto adalah sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha seluas 4.740 hektare untuk usaha perkebunan sawit. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada Tahun 2008 dengan luas 2.285,1 hektare. Yang menjadi persoalan adalah terjadi kelebihan Hak Guna Usaha seluas 2.454,9 hektare dengan kondisi terlantar.

Hal itu sesuai dengan hasil survey lapangan Dinas Perkebunan Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa lahan Hak Guna Usaha PT. Anam Koto yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya hanya seluas 2.285.1 hektare. Selebihnya, yakni seluas 2.454,9 hektar dalam kondisi terlantar dan telah diusulkan oleh Bupati Pasaman Barat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk segera direvisi. Namun yang menjadi persoalan, BPN dari tingkat kabupaten hingga Pusat, hanya berupa lisan, diduga kuat, mereka tak menyimpan secara utuh dokumen tersebut.

Yang menarik, BPN RI menyatakan bahwa indikasi tanah terlantar PT Anam Koto baru tahap SP 1, BPN Provinsi meyakini bahwa pihaknya sudah mengirim surat hingga tahap SP 2 dan BPN Kabupaten mengaku tidak tahu menahu soal itu. Lalu, penjelasan mana yang bisa dipegang rakyat ? karena tahapan surat tersebut akan menentukan langkah perjuangan mereka kedepan.

“Jika masih belum pasti, mungkin kita akan lakukan pendudukan lahan, adapun resiko yang dihadapi, biarlah kita berlindung di bawah kekuasaan allah”. Hanya itu yang bisa terucapkan Ramlan, ketika ia ditanyai oleh sejumlah anggota organisasi tani Anak Nagari Rantau Pasaman di kampungnya.

Red/Ap-25 Juni 2015.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Merasa dipingpong di daerah, Ramlan, pengurus kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman ini akhirnya harus ke Jakarta, selama sebulan Bapak dua anak ini terpaksa tinggal di ibu kota, menelusuri informasi terkait nasib tanah garapan di Jorong Labu Lurus, Nagari Ayie Gadang, Kecamatan Pasaman, dan Kejorongan Kartini, Kanagarian Gunung Tuleh, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

    Wilayah garapan kelompok tani Anak Nagari Rantau Pasaman seluas 2.454,9 ha yang diklaim perkebunan sawit PT Anam Koto, pernah didorong dalam skema HGU Tanah Terlantar pada tahun 2011 silam, namun hingga kini belum mendapat kepastian. Pasca beberapa gubuk dan sekretariat organisasi tani dibakar aparat tahun 2012, beberapa dokumen penting organisasi turut hangus dilalap si jago merah.

    “Berbekal informasi yang didapat di daerah, kita ke Jakarta untuk telusuri keberadaan dokumen dan kebenaran informasi tersebut”.

    Terang Ramlan ketika audensi di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, pada senin 15 Juni 2015  lalu. Hari itu, ia diterima oleh Kasubdit Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Ir Syamsuliarti.

    Sepengetahun Ramlan, BPN wilayah provinsi Sumatera Barat telah mengirimkan surat peringatan satu dan dua kepada pihak perusahaan dan dilaporkan ke BPN pusat mengenai indikasi HGU terlantar. Bahkan BPN setempat melalui panitia C telah melakukan verifikasi lapangan.

    “ Jika  SP 1 dan SP 2 sudah terbit, tinggal selangkah lagi kami memperjuangkan menuju penetapan HGU tanah terlantar, sayangnya sejak itu, informasi terputus begitu saja”.

    Hal itu berbeda dengan keterangan dari Kasubdit Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Ir Syamsuliarti. Menurutnya, BPN RI hanya menerima pemberitahuan dari BPN sumbar sebatas SP 1.

    “ Setelah kami menerima pemberitahuan surat peringatan satu, sejak itu tidak ada lagi tindak lanjut. Ada beberapa kemungkinan, bisa saja  sejak terbitmya SP satu, hasil verifikaisnya menyatakan bahwa tanah tersebut memang betul-betul digarap perusahaan”.

    Menurutnya, proses HGU tersebut ditetapkan terlantar atau tidaknya, kompetensinya berada di BPN wilayah.  Kantor pusat hanya menerima laporan hasil verifikasi lapangan. Menurutnya, kini data yang tersedia di kantornya yang berkaitan dengan indikasi HGU terlantar PT Anam Koto tahapannya baru sebatas Surat Peringatan 1.

    Mendengar keterangan itu, tak lama kemudian Ramlan memutuskan pulang kampung, kembali ia datangi BPN Provinsi. Ditemui oleh wakil kepala BPN Sumbar, Ramlan mendapat informasi yang berbeda dengan keterangan BPN RI, bahwa BPN Provinsi sudah menerbitkan SP 1 dan SP 2, dan telah di sampaikan kepada BPN pusat dan pihak perusahaan.

    “Kami pastikan, surat peringatan dugaan HGU terlantar PT Anam Koto itu sudah masuk tahap SP 2”. Namun, ketika Ramlan meminta dokumen surat tersebut sebagai bahan untuk advokasi, selama tiga jam pencarian dalam kantor tersebut, petugas tak juga menemukan.

    Di dapat keterangan lain, bahwa PT. Anam Koto adalah sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha seluas 4.740 hektare untuk usaha perkebunan sawit. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada Tahun 2008 dengan luas 2.285,1 hektare. Yang menjadi persoalan adalah terjadi kelebihan Hak Guna Usaha seluas 2.454,9 hektare dengan kondisi terlantar.

    Hal itu sesuai dengan hasil survey lapangan Dinas Perkebunan Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa lahan Hak Guna Usaha PT. Anam Koto yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya hanya seluas 2.285.1 hektare. Selebihnya, yakni seluas 2.454,9 hektar dalam kondisi terlantar dan telah diusulkan oleh Bupati Pasaman Barat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk segera direvisi. Namun yang menjadi persoalan, BPN dari tingkat kabupaten hingga Pusat, hanya berupa lisan, diduga kuat, mereka tak menyimpan secara utuh dokumen tersebut.

    Yang menarik, BPN RI menyatakan bahwa indikasi tanah terlantar PT Anam Koto baru tahap SP 1, BPN Provinsi meyakini bahwa pihaknya sudah mengirim surat hingga tahap SP 2 dan BPN Kabupaten mengaku tidak tahu menahu soal itu. Lalu, penjelasan mana yang bisa dipegang rakyat ? karena tahapan surat tersebut akan menentukan langkah perjuangan mereka kedepan.

    “Jika masih belum pasti, mungkin kita akan lakukan pendudukan lahan, adapun resiko yang dihadapi, biarlah kita berlindung di bawah kekuasaan allah”. Hanya itu yang bisa terucapkan Ramlan, ketika ia ditanyai oleh sejumlah anggota organisasi tani Anak Nagari Rantau Pasaman di kampungnya.

    Red/Ap-25 Juni 2015.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on