Investasi Perkebunan Sawit Untuk Kesejahteraan Rakyat? Nama Saya Bukan Janji

1
415
Salah seorang kepala dusun di Nabire yang dusunya dikelola perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa memasang plang “Nama Saya Bukan Janji” lantaran dia kesal dengan janji para penebang kayu yang berpesan kepadanya bila datang ke hutan mereka bawa pesanan yang dia pesan. Tapi, sampai perjumpaan mereka untuk kesekian kalinya, janji itu tidak ditepati dan para pembawa janji itu beralasan ini itu. Dengan kesal, plang bertulis itu tancap sudah di jalan masuk dimana aktivitas penebang kayu dilakukan. IMG_7611
Salah seorang kepala dusun di Nabire yang dusunya dikelola perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa memasang plang “Nama Saya Bukan Janji” lantaran dia kesal dengan janji para penebang kayu yang berpesan kepadanya bila datang ke hutan mereka bawa pesanan yang dia pesan. Tapi, sampai perjumpaan mereka untuk kesekian kalinya, janji itu tidak ditepati dan para pembawa janji itu beralasan ini itu. Dengan kesal, plang bertulis itu tancap sudah di jalan masuk dimana aktivitas penebang kayu dilakukan. IMG_7611

Salah seorang kepala dusun di Nabire yang dusunya dikelola perkebunan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa memasang plang “Nama Saya Bukan Janji” lantaran dia kesal dengan janjia para penebang kayu yang berpesan kepadanya bila datang ke hutan mereka bawa pesanan yang dia pesan. Tapi, sampai perjumpaan mereka untuk kesekian kalinya, janji itu tidak ditepati dan para pembawa janji itu beralasan ini itu. Dengan kesat, plang bertulis itu tancap sudah di jalan masuk dimana aktivitas penebang kayu dilakukan.

Kisah diatas tak jauh bedanya dengan janji negara mendatangkan perusahaan perkebunan ke wilayah adat terpencil yang komunitas suku tersebut memandaatkan hutan sebagai ruang hidup dan tinggal. Rata-rata pejabat negara yang ditemui ketika ditanya soal investasi, mereka tetap bicara bahwa demi kesejahteraan rakyat sehingga investor harus ada. Adanya lapangan kerja bagi masyarakat, pembagian hasil berupa CSR kepada masyarakat setempat, bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teori Trickle Down melekat pada tindakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Paradigma diatas tidak semuanya berhasil. Pada praktiknya timbul perampokan lahan, perambahan hutan berskala bersar-total dan masif, kemiskinan akibat penggusuran masyarakat, kekerasan dan pengabaian pada hak-hak masyarakat sipil yang tadinya ingin disejahterakan oleh negara. Hutan yang tadinya menjadi tempat berburu, meramu, bagi masyarakat khususnya Papua, kesejahteraan diukur dari sejauhmana hutan dan dusun masih utuh. Namun oleh negara yang berkolaborasi dengan pemodal, hadir dan ingin mendobrak pola tersebut bahwa ketika hutan dialihfungsikan kepada kepentingan ekonomis (market), warga setempat justru meningkat taraf hidupnya.

Wilayah Kelola era Neoliberal

Wilayah kelola saat ini masih didominasi oleh kalangan pemilik perusahaan (baca: Atlas Sawit Papua; Dibawah Kendali Penguasa Modal). Baik sawit, tambang, mineral gas dan minyak, hutan industri, kelautan, perairan dan lainnya. Tafsir atas tafsir aturan negara itu, bertemu pada kelompok pemodal yang juara untuk kelola. Pemodal disini adalah mereka yang ingin mencari untung. Punya modal, pasar dan jaringan pemasaran yang meluas. Hak mengelola tanah maupun hutan dikasi negara. IUP, SIUP, HTI, HGU, IPK, IPHHK, dan aturan negara lainnya yang diberikan kepada kaum pemodal.

Dari riset yang dikemukakan pada Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal adalah potret industri ini hingga akhir tahun 2014 dan untuk meningkatkan pemahaman tentang siapa aktor pemainnya dan dimana daerah daerah yang menjadi minat investor. Potret daerah yang dicantumkan dalam atlas tersebut antara lain, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari dan Tambrauw, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat. Atlas Sawit Papua ini juga menyajikan informasi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menguasai lahan skala luas dan mengendalikan industri kelapa sawit di Tanah Papua.

Tahun 2014 tercatat grub perusahaan bisnis sawit punya lebih dari satu anak perusahaan di Tanah Papua (majalah forbes 2014), antara lain: Musim Mas Group milik Bachtiar Karim (2 Miliar USD), punya 6 perusahaan bernama lokal dengan luas lahan yang dikuasai sebesar 163.000 hektar. Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto (2,11 miliar USD). Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja (5,8 miliar USD). Salim Group milik Anthony Salim (5,9 miliar USD). Rajawali Group milik Peter Sondakh (2,3 miliar USD)

Sementara wilayah kelola rakyat, hak pengelolaan berupa hutan hak ekonomis maupun sebatas menjaga hutan. Negara disatu sisi ingin meningkatkan taraf hidup rakyatnya dari inevestasi yang ada. Ada plasma sawit dari sebagian areal sawit suatu perusahaan di kasi kepada masyarakat setempat yang tergabung dalam koperasi. Sinergitas kementerian dan lembaga negara dalam penerapan perber kemudian hadirkan apa yang sedang dilakukan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berwenang mengeluarkan sertifikat kepada kepemilikan tanah komunal. Kementerian Kehutanan mengusung 12 juta hektar hutan diberikan kepada rakyat. Kebijakan terbaru yang menunggu dikeluarkan adalah hutan hak.

Bahkan, upaya Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai kebijakan masa kini yang dianggap penting dalam mengangkat hak warga mengelola. Dikenal dengan perber (peraturan bersama). Yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 79/2014, No PB.3/Menhut-II/2014; No 17/PRT/M/2014; dan No 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Perber tersebut menetapkan tata cara pemberian hak atas tanah bagi orang-orang atau kelompok masyarakat yang berada dan menguasai ataupun menggunakan kawasn hutan tanpa adanya batasan-batasn konservatif. Masyarakat ini terdiri dari masyarakat adat, biasa, pemerintah desa dan daerah.

Negara sebagai server pengelolaan disini sebatas menyediakan instrumen bagi berbagai pihak yang hendak mengelolan lahan. Sebagaimana Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegasikan kelola hak bagi masyarakat adat. Paska putusan tersebut, pemerintah sebagai pemegang regulasi belum tuntas membuat regulasi sebagaimana diamanatkan. Dari amanat konstitusi sudah jelas keberpihakan kepada masyarakat perlu diwujudkan demi menggapai kesejahteraan dan taraf hidup yang memadai.

(Arkilaus Baho)