Kepala Suku Malind dari Golongan Ezam di Kampung Kaisa, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Amandus Yoliw Kaize, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 18 April 2015 yang ditembuskan dan diterima Pusaka awal Juni 2015, isinya perihal laporan kejadian perampasan tanah.

Dalam surat tersebut, Amandus melaporkan masalah perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Agrinusa Persada Mulia (APM), yang mengambil tanah adat mereka seluas 1.000 hektar. Selain itu dilaporkan kalau perusahaan APM juga telah membuka lahan kelapa sawit milik Suku Malind dan Yeinan yang ada di Kampung Kolam, Wan dan Bupul di Distrik Muting dan Distrik Eligobel.

“Kami sangat kecewa dengan tindakan aktifitas perusahaan yang mengambil hak ulayat. Kami kecewa dengan pemerintah yang tidak pernah memperhatikan masyarakat, padahal kami telah berkontribusi menjaga hutan dan lingkungan di Kampung Kaiza agar tetap lestari”, kata Amandus.

Delapa tahun yang lampau, Amandus Yoliw Kaize, menerima Kalpataru sebagai perintis lingkungan dengan kegiatan pelestarian hutan adat. Presiden SBY menyerahkan penghargaan Kalpataru kepada Amandus dan 83 orang lainnya di Istana Negara tepat pada hari Lingkungan Hidup Dunia, 5 Juni 2007. Presiden SBY dalam sambutannya menyatakan pentingnya menyelamatkan lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Praktiknya, hutan-hutan adat tempat penting bagi Orang Marind sedang menghadapi ancaman dan pengrusakan oleh kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek MIFEE lainnya. Amandus dalam suratnya memohon Presiden RI agar memperhatikan Kalpataru.

“Kami memohon dan mengharapkan bapak Presiden Republik Indonesia agar mengintruksikan kepada para Menteri terkait, Gubernur Propinsi Papua dan Bupati Kabupaten Merauke untuk menyikapi masalah ini. Kami berharap agar pemerintah terutama dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim kajian dan datang ke Kampung Kaisa yang pernah menerima Kalpataru”, permohonan Amandus dalam suratnya.

Selain itu Amandus bermohon dukungan pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan dukungan dengan mengalokasikan dana pembibitan, penenaman dan pemeliharaan lahan untuk keberlangsungan kelestarian hutan adat setempat.

Amandus mengancam akan mengembalikan penghargaan Kalpataru kepada pemerintah di Jakarta, jika aspirasi mereka tidak diperhatikan.

Ank, Juni 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kepala Suku Malind dari Golongan Ezam di Kampung Kaisa, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Amandus Yoliw Kaize, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 18 April 2015 yang ditembuskan dan diterima Pusaka awal Juni 2015, isinya perihal laporan kejadian perampasan tanah.

    Dalam surat tersebut, Amandus melaporkan masalah perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT. Agrinusa Persada Mulia (APM), yang mengambil tanah adat mereka seluas 1.000 hektar. Selain itu dilaporkan kalau perusahaan APM juga telah membuka lahan kelapa sawit milik Suku Malind dan Yeinan yang ada di Kampung Kolam, Wan dan Bupul di Distrik Muting dan Distrik Eligobel.

    “Kami sangat kecewa dengan tindakan aktifitas perusahaan yang mengambil hak ulayat. Kami kecewa dengan pemerintah yang tidak pernah memperhatikan masyarakat, padahal kami telah berkontribusi menjaga hutan dan lingkungan di Kampung Kaiza agar tetap lestari”, kata Amandus.

    Delapa tahun yang lampau, Amandus Yoliw Kaize, menerima Kalpataru sebagai perintis lingkungan dengan kegiatan pelestarian hutan adat. Presiden SBY menyerahkan penghargaan Kalpataru kepada Amandus dan 83 orang lainnya di Istana Negara tepat pada hari Lingkungan Hidup Dunia, 5 Juni 2007. Presiden SBY dalam sambutannya menyatakan pentingnya menyelamatkan lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    Praktiknya, hutan-hutan adat tempat penting bagi Orang Marind sedang menghadapi ancaman dan pengrusakan oleh kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek MIFEE lainnya. Amandus dalam suratnya memohon Presiden RI agar memperhatikan Kalpataru.

    “Kami memohon dan mengharapkan bapak Presiden Republik Indonesia agar mengintruksikan kepada para Menteri terkait, Gubernur Propinsi Papua dan Bupati Kabupaten Merauke untuk menyikapi masalah ini. Kami berharap agar pemerintah terutama dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim kajian dan datang ke Kampung Kaisa yang pernah menerima Kalpataru”, permohonan Amandus dalam suratnya.

    Selain itu Amandus bermohon dukungan pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan dukungan dengan mengalokasikan dana pembibitan, penenaman dan pemeliharaan lahan untuk keberlangsungan kelestarian hutan adat setempat.

    Amandus mengancam akan mengembalikan penghargaan Kalpataru kepada pemerintah di Jakarta, jika aspirasi mereka tidak diperhatikan.

    Ank, Juni 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on