Manokwari, InfoPublik – BHS dan Papua Leader WWF-Indonesia, Imam Syuhada, mengatakan, pembangunan bidang perkebunan sawit, harus sinergi dengan Undang-Undang Otsus. Salah satu hal terpenting, harus memperhatikan kekayaan keaneka-ragaman hayati yang terkandung dalam hutan di Tanah Papua atau potensi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) atau hight Conservation Value Area.

Pasalnya KBKT merupakan penilaian atas kawasan yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi yang dianggap tinggi (KNT). Potensi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Keanekaragamaan Hayati-NKT 1-3, Jasa Lingkungan NKT 4, Sosial dan Budaya-NKT 5-6.

“Sebuah strategi implementasi program WWF selalu menerapkan nota kesehapahaman dari masyarakat di daerah yang bersangkutan atau masyarakat adat yang terkena dampak. Ini untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban yang diselaraskan dari perusahaan kebun sawit,” jelasnya, Rabu (17/6).

Antara masyarakat, pemerintah dan LSM serta pemerhati kelapa sawit dan semua stake holder, lanjutnya, bisa menerapkan sistem yang sehat, jika bekerjakeras dengan selaras, seimbang serta berkeadilan. Soal ekologi Papua Barat, apakah cocok untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, ada sesuatu hal yang bisa diyakini dan tidak. Dimana, sesuatu itu berhasil apabila adanya sinegritas.

“Penguatan kapasitas penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan FPIC (free, prior, informed consent) yang terlaksana kerjasama  WWF dan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat,” katanya.

Aktivitas pembangunan berkelanjutan  di bidang perkebunan, harus bersinergi dengan kaidah dan peraturan yang berlaku secara hirarki, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Para pihak yang berkepentingan di bidang perkebunan sawit harus memahami dan mengerti betul apa sebenarnya kriteria perusahaan sawit yang berkelanjutan sesuai (Indonesia Sustanbel Palm Oil).

Reporter MC Kabupaten Manokwari, Ditayangkan Tobari (Kamis, 18 Juni 201512:56 pm)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Manokwari, InfoPublik – BHS dan Papua Leader WWF-Indonesia, Imam Syuhada, mengatakan, pembangunan bidang perkebunan sawit, harus sinergi dengan Undang-Undang Otsus. Salah satu hal terpenting, harus memperhatikan kekayaan keaneka-ragaman hayati yang terkandung dalam hutan di Tanah Papua atau potensi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) atau hight Conservation Value Area.

    Pasalnya KBKT merupakan penilaian atas kawasan yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi yang dianggap tinggi (KNT). Potensi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Keanekaragamaan Hayati-NKT 1-3, Jasa Lingkungan NKT 4, Sosial dan Budaya-NKT 5-6.

    “Sebuah strategi implementasi program WWF selalu menerapkan nota kesehapahaman dari masyarakat di daerah yang bersangkutan atau masyarakat adat yang terkena dampak. Ini untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban yang diselaraskan dari perusahaan kebun sawit,” jelasnya, Rabu (17/6).

    Antara masyarakat, pemerintah dan LSM serta pemerhati kelapa sawit dan semua stake holder, lanjutnya, bisa menerapkan sistem yang sehat, jika bekerjakeras dengan selaras, seimbang serta berkeadilan. Soal ekologi Papua Barat, apakah cocok untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, ada sesuatu hal yang bisa diyakini dan tidak. Dimana, sesuatu itu berhasil apabila adanya sinegritas.

    “Penguatan kapasitas penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan FPIC (free, prior, informed consent) yang terlaksana kerjasama  WWF dan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat,” katanya.

    Aktivitas pembangunan berkelanjutan  di bidang perkebunan, harus bersinergi dengan kaidah dan peraturan yang berlaku secara hirarki, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

    Para pihak yang berkepentingan di bidang perkebunan sawit harus memahami dan mengerti betul apa sebenarnya kriteria perusahaan sawit yang berkelanjutan sesuai (Indonesia Sustanbel Palm Oil).

    Reporter MC Kabupaten Manokwari, Ditayangkan Tobari (Kamis, 18 Juni 201512:56 pm)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on