Sandra Moniaga, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan ada empat rekomendasi Komnas HAM dalam pemenuhan penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Banyaknya pelanggaran pada masyarakat hukum adat akibat ketidakpastian hukum tentang pengakuan keberadaan mereka. “Pelanggaran tersebut berdampak luas terhadap hak kepemilikan atau properti dan hak bertempat tinggal yang layak,” katanya di Jakarta, Selasa (9/6). Komnas HAM merekomendasikan empat perubahan dalam pemenuhan penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pertama, dalam pembaruan peraturan dan perundang-undangan perlu secepatnya ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komisi Independen. Presiden Joko Widodo memberi mandat langsung untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.

Kemudian, pengesahan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusi. Menurut Sandra, perlu segera pengkajian ulang dan moratorium izin-izin pengusahaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan.

Kedua, untuk pembaruan kebijakan perlu adanya kaji ulang kebijakan pembangunan khususnya dengan usaha-usaha kehutanan, perkebunan dan tambang di pulau-pulau kecil dan pesisir yang merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat. Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Sistem kebijakan dan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama dari 12 Kementerian dan Lembaga.

Penarikan anggota TNI/Polri dari perusahaan di wilayah-wilayah Masyarakat Hukum Adat. Kemudian tindak lanjut pengaduan masyarakat hukum adat atas tindakan anggota TNI/Polri. “Perlu penilaian mendasar pada program tanggung jawab perusahaan agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat di kawasan hutan,” ungkapnya.

Ketiga, Perbaikan cepat yang dilakukan berupa ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi lahan. Kemudian komisi independen yang diberi mandat khusus, antara lain mengidentifikasi bentuk dan pola pelanggaran HAM yang dialami masyarakat hukum adat di Indonesia.

Keempat, Presiden Joko Widodo segera membentuk lembaga independen yang diberi mandat khusus untuk melakukan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan izin-izin yang berdampak terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat.

Mengkoordinasikan program kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat serta pengkajian terhadap potensi sosial ekonomi, kapasistas dan kelembagaan. Menyusun Program Nasional untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak masyarakat hukum adat. Sumber: geotimes.

Download: Siaran Pers Hasil Pengkajian dan Penelitian 2014 (1).compressed

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sandra Moniaga, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan ada empat rekomendasi Komnas HAM dalam pemenuhan penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Banyaknya pelanggaran pada masyarakat hukum adat akibat ketidakpastian hukum tentang pengakuan keberadaan mereka. “Pelanggaran tersebut berdampak luas terhadap hak kepemilikan atau properti dan hak bertempat tinggal yang layak,” katanya di Jakarta, Selasa (9/6). Komnas HAM merekomendasikan empat perubahan dalam pemenuhan penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

    Pertama, dalam pembaruan peraturan dan perundang-undangan perlu secepatnya ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komisi Independen. Presiden Joko Widodo memberi mandat langsung untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal yang berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.

    Kemudian, pengesahan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusi. Menurut Sandra, perlu segera pengkajian ulang dan moratorium izin-izin pengusahaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan.

    Kedua, untuk pembaruan kebijakan perlu adanya kaji ulang kebijakan pembangunan khususnya dengan usaha-usaha kehutanan, perkebunan dan tambang di pulau-pulau kecil dan pesisir yang merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat. Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Sistem kebijakan dan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Rencana Aksi Nota Kesepakatan Bersama dari 12 Kementerian dan Lembaga.

    Penarikan anggota TNI/Polri dari perusahaan di wilayah-wilayah Masyarakat Hukum Adat. Kemudian tindak lanjut pengaduan masyarakat hukum adat atas tindakan anggota TNI/Polri. “Perlu penilaian mendasar pada program tanggung jawab perusahaan agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat di kawasan hutan,” ungkapnya.

    Ketiga, Perbaikan cepat yang dilakukan berupa ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi lahan. Kemudian komisi independen yang diberi mandat khusus, antara lain mengidentifikasi bentuk dan pola pelanggaran HAM yang dialami masyarakat hukum adat di Indonesia.

    Keempat, Presiden Joko Widodo segera membentuk lembaga independen yang diberi mandat khusus untuk melakukan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan dan izin-izin yang berdampak terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat.

    Mengkoordinasikan program kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat serta pengkajian terhadap potensi sosial ekonomi, kapasistas dan kelembagaan. Menyusun Program Nasional untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak masyarakat hukum adat. Sumber: geotimes.

    Download: Siaran Pers Hasil Pengkajian dan Penelitian 2014 (1).compressed

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on