Upaya menyelamatkan lingkungan sekitar bahkan kini dikenal negara berbagai istilah kawasan hutan bagi sebuah negara, bukan hal baru bagi penjaga hutan dan tanah tak lain masyarakat adat (tribal). Menjaga hutan bagi komunitas berbudaya tentu bagi mereka demi kelangsungan hidup itu sendiri. Sementara negara menjaga hutan demi pengelolaan hutan bagi ekonomis yang baik dan merata.

Proyek perpanjangan moratorium atau jeda tebang oleh pemerintah, sebatas teguran yang tidak ada efek hukum bagi pelanggarnya. Hanya seruan moral seorang kepala negara. Sedangkan sasi adat justru larangan bagi pengrusakan hutan dan mahluk hidup disekitarnya. Ada ganjaran bagi pelanggar sasi yaitu mati atau kena celaka.

Sasi adat dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai kerabat dekat satu suku, masing-masing membawa simbol moyang masing-masing. Mereka lalu berbicara kepada pendahulu mereka terkait maksud sasi. Pemerintah sendiri menyelenggarakan kebijakan soal lingkungan hidup tentu mengacu pada UU negara. Sehingga apa yang dilakukan saat ini tak terlepas dari amanat negara dalam Undang-Undang (UU).

Moratorium

Sebagaimana dilansir media, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan ruang hijau di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak mengampuni siapa saja yang terbukti merusak hutan untuk menjual hasil kayunya tanpa izin pemerintah.

Selain ruang hijau, Presiden Joko Widodo memperpanjang masa berlaku instruksi presiden tentang pelarangan pemberian izin baru pengolahan hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan yang dikenal sebagai moratorium tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan janji Indonesia menurunkan emisi 26 persen pada 2020.

Papan plang himbauan PT.Nabire Baru terkait kawasan hutan. PT. NB Sebuah perusahaan sawit yang mengelola 16 ribu hektar tanah diatas tanah adat suku besar Yerisiam Goa. IMG_7409

Papan plang himbauan PT.Nabire Baru terkait kawasan hutan. PT. NB Sebuah perusahaan sawit yang mengelola 16 ribu hektar tanah diatas tanah adat suku besar Yerisiam Goa.

“‎Saya hanya ingin menegaskan kembali arahan yang sudah saya sampaikan bahwa tidak ada kompromi untuk illegal fishing, illegal mining, juga illegal logging, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa,” kata Jokowi saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat 5 Juni 2015.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menambahkan‎, dalam kebijakan di masa kepemimpinanya akan lebih fokus kepada beberapa hal seperti aktualisasi kesatuan pengelolaan hutan, percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan dan alokasi pemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat.

Siti Nurbaya secara konkret juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang ramah lingkungan baik dalam bentuk barang ataupun jasa. “Kalangan dunia usaha juga didorong untuk meneningkatkan investasi hijau, menyediakan barang jasa yang ramah lingkungan dan fasilitasi upaya untuk manfaatkan kembali sampah yang telah diolah,” paparnya.

Sasi adat

Mengembalikan masalah kepada leluhur itulah mandat utama dari sasi. Biarlah leluhur yang bekerja. Penolakan akan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ber-adat belum dipahami oleh keum post moderenisme. Sehingga sering dianggap hal tabu bagi mereka.

Tetapi, dari berbagai praktik sasi, cukup efektif dalam menahan laju perusahan hutan. Sasi juga dilakukan sebagai bentuk tekanan kepada negara agar duduk bersama bicara hak. Seperti yang dilakukan di daerah suku Kamoro di Timika dan Mbaham Matta di Fakfak. Masyarakat adat setempat menggunakan sasi sebagai bagian dari alat mempertahankan dan melindungi tanah leluhur.

Suku Kamoro telah menggelar sasi sebagai cara mereka untuk menolak Smelter Freeport dan Industri Lainnya di Tanah Leluhur. Rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, ditentang keras oleh masyarakat adat Suku Kamoro. Sebab, pembangunan tersebut dilakukan di wilayah adat Suku Kamoro.

Dikutip dari proses tersebut, Dominikus Mitoro menegaskan, bahwa Lemasko berjuang melindungi hak – hak dasar masyarakat adat dari Kampung Nake sampai Kampung Warifi (Teluk Etna). “Suku Kamoro di Timika Papua kumpul bikin adat panggil leluhur mereka, besok pagi 21 Maret 2015 pasang Sasi adat untuk wilayah Timika. Menolak Freeport dan Smelter serta investasi apapun disana demi menyelamatkan hutan manggrove dan dusun sagu,” tutur Dominikus Mitoro.

Dikatakan, Sasi adat itu mengembalikan masalah atau tuntutan kepada leluhur serta mengajak para moyang terdahulu untuk ikut menjaga tanah yang dipalang. Sasi adat biasanya berujung pada korban bagi mereka yang melawan. “Begitu juga mereka yang bikin Sasi bila melanggar langsung mati. Paska Sasi ini, freeport atau investasi apapun terganggu selamanya. Pokoknya usaha apapun tidak akan mulus sampai angkat kaki dari bumi Mimika,” paparnya.

Hal tersebut dibenarkan, tokoh masyarakat adat Kamoro, Jhon Nakiaya. Ia mengatakan, bahwa semua masyarakat Kamoro akan kumpul dan melakukan Sasi memanggil leluhur, semunya dari 10 kampung yang ada di pesisir Mimika. “Acara dari malam ini hingga masuk pagi dan kami lanjutkan ke kantor Pemerintah Daerah, semua masyarakat melakukan ritual Sasi, yaitu memanggil seluruh nenek moyang melindungi alam yang ada,” ucap Jhon Nakiaya

Sasi Adat Wil. Adat Bomberay - Fakfak

Respon Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengakui belum mendekati masyarakat asli yang memiliki hak ulayat atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut. Sehingga pelaksanaan prosesi adat yang dilakukan beberapa hari lalu oleh masyarakat Kamoro, merupakan suatu keharusan dan hak mutlak dari masyarakat asli. Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Pabrik Smelter, Willem Naa, S.Pd.,M.Si., saat diwawancarai Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Masyarakat Kamoro membuat adat di dua tempat, pemerintah tidak larang. Karena mereka punya hak dan tidak ada yang bantah. Selain itu, pemerintah belum duduk bersama, untuk sampaikan tujuan besar ini. Ini karena, saat ini masih dalam tahap persiapan segala aturan-aturan menegani rencana pembanguan semelter tersebut,” kata Willem Naa.

Baru baru ini, John Nakiaya, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 6 Juni 2015 mengatakan saat ini penolakan Suku Kamoro telah melakukan Sasi, ritual adat yang menunjukan agar tanah, hutan mangrove dan pantai mereka tidak boleh dijamah. Pasca sasi dimaksud, menurut informasi yang diterima, seorang anggota satpol PP di lingkup kantor bupati yang disuruh meniadakan simbol adat, tiga hari kemudian meninggal tanpa sebab. Kemudian, para pelopor smelter freeport ada yang kena stroke. Kejadian aneh yang walau tidak ada hubunganya langsung, tapi versi pembuat sasi mengatakan mereka telah mendapat imbalan dari sasi karena melawan.

<

p style=”text-align: justify;”>Proses sebelumnya dilakukan diwilayah adat Mabaham Matta. Pada hari ini, Rabu/10 Desember 2014, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia, Masyarakat adat Mbaham-Matta, Fakfak melakukan Sasi Adat terhadap kegiatan investasi yang berlangsung di wilayah adat Bomberay. Berikut isi Surat Pernyataan Sasi Adat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua,
Sirzet Gwas-gwas. Isi dari sasi tersebut ada 11 poin. (1) Hak atas izin investasi migas yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (2) Hak atas izin investasi hasil-hasil hutan dan lahan yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (3) Hak atas izin investasi hasil-hasil laut yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat adat. (4) Hak atas izin investasi hasil-hasil tambang lainnya yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (5) Rekrutmen pegawai negri sipil dan swasta yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat Mbaham-Matta maupun masyarakat adat Papua. (6) Quota calon Jamaah Haji orang Papua tidak diberikan kepada orang Papua. (7)  Eksploitasi hak pendidikan. (8). Money politik dalam pemilihan legislatif dan pilkada. (9) Penyalagunaan keuangan dan kewenangan dalam segala bidang. (10) KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (11) Dan hal-hal lain yang belum tercantum di dalam surat pernyataan ini. Tata cara persetujuan Masyarakat Adat diatur kemudian.

Bila ditilik dari isi larangan, justru sasi adat lebih rinci laranganya daripada moratorium negara yang tidak mencantumkan apa isi dan jenis sanksinya. Sanksi adat jelas ber-efek bagi pelanggarnya, sementara sanksi hukum pada moratorium sulit ditegakkan.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Upaya menyelamatkan lingkungan sekitar bahkan kini dikenal negara berbagai istilah kawasan hutan bagi sebuah negara, bukan hal baru bagi penjaga hutan dan tanah tak lain masyarakat adat (tribal). Menjaga hutan bagi komunitas berbudaya tentu bagi mereka demi kelangsungan hidup itu sendiri. Sementara negara menjaga hutan demi pengelolaan hutan bagi ekonomis yang baik dan merata.

    Proyek perpanjangan moratorium atau jeda tebang oleh pemerintah, sebatas teguran yang tidak ada efek hukum bagi pelanggarnya. Hanya seruan moral seorang kepala negara. Sedangkan sasi adat justru larangan bagi pengrusakan hutan dan mahluk hidup disekitarnya. Ada ganjaran bagi pelanggar sasi yaitu mati atau kena celaka.

    Sasi adat dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai kerabat dekat satu suku, masing-masing membawa simbol moyang masing-masing. Mereka lalu berbicara kepada pendahulu mereka terkait maksud sasi. Pemerintah sendiri menyelenggarakan kebijakan soal lingkungan hidup tentu mengacu pada UU negara. Sehingga apa yang dilakukan saat ini tak terlepas dari amanat negara dalam Undang-Undang (UU).

    Moratorium

    Sebagaimana dilansir media, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan ruang hijau di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak mengampuni siapa saja yang terbukti merusak hutan untuk menjual hasil kayunya tanpa izin pemerintah.

    Selain ruang hijau, Presiden Joko Widodo memperpanjang masa berlaku instruksi presiden tentang pelarangan pemberian izin baru pengolahan hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan yang dikenal sebagai moratorium tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan janji Indonesia menurunkan emisi 26 persen pada 2020.

    Papan plang himbauan PT.Nabire Baru terkait kawasan hutan. PT. NB Sebuah perusahaan sawit yang mengelola 16 ribu hektar tanah diatas tanah adat suku besar Yerisiam Goa. IMG_7409

    Papan plang himbauan PT.Nabire Baru terkait kawasan hutan. PT. NB Sebuah perusahaan sawit yang mengelola 16 ribu hektar tanah diatas tanah adat suku besar Yerisiam Goa.

    “‎Saya hanya ingin menegaskan kembali arahan yang sudah saya sampaikan bahwa tidak ada kompromi untuk illegal fishing, illegal mining, juga illegal logging, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa,” kata Jokowi saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat 5 Juni 2015.

    Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menambahkan‎, dalam kebijakan di masa kepemimpinanya akan lebih fokus kepada beberapa hal seperti aktualisasi kesatuan pengelolaan hutan, percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan dan alokasi pemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat.

    Siti Nurbaya secara konkret juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang ramah lingkungan baik dalam bentuk barang ataupun jasa. “Kalangan dunia usaha juga didorong untuk meneningkatkan investasi hijau, menyediakan barang jasa yang ramah lingkungan dan fasilitasi upaya untuk manfaatkan kembali sampah yang telah diolah,” paparnya.

    Sasi adat

    Mengembalikan masalah kepada leluhur itulah mandat utama dari sasi. Biarlah leluhur yang bekerja. Penolakan akan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ber-adat belum dipahami oleh keum post moderenisme. Sehingga sering dianggap hal tabu bagi mereka.

    Tetapi, dari berbagai praktik sasi, cukup efektif dalam menahan laju perusahan hutan. Sasi juga dilakukan sebagai bentuk tekanan kepada negara agar duduk bersama bicara hak. Seperti yang dilakukan di daerah suku Kamoro di Timika dan Mbaham Matta di Fakfak. Masyarakat adat setempat menggunakan sasi sebagai bagian dari alat mempertahankan dan melindungi tanah leluhur.

    Suku Kamoro telah menggelar sasi sebagai cara mereka untuk menolak Smelter Freeport dan Industri Lainnya di Tanah Leluhur. Rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, ditentang keras oleh masyarakat adat Suku Kamoro. Sebab, pembangunan tersebut dilakukan di wilayah adat Suku Kamoro.

    Dikutip dari proses tersebut, Dominikus Mitoro menegaskan, bahwa Lemasko berjuang melindungi hak – hak dasar masyarakat adat dari Kampung Nake sampai Kampung Warifi (Teluk Etna). “Suku Kamoro di Timika Papua kumpul bikin adat panggil leluhur mereka, besok pagi 21 Maret 2015 pasang Sasi adat untuk wilayah Timika. Menolak Freeport dan Smelter serta investasi apapun disana demi menyelamatkan hutan manggrove dan dusun sagu,” tutur Dominikus Mitoro.

    Dikatakan, Sasi adat itu mengembalikan masalah atau tuntutan kepada leluhur serta mengajak para moyang terdahulu untuk ikut menjaga tanah yang dipalang. Sasi adat biasanya berujung pada korban bagi mereka yang melawan. “Begitu juga mereka yang bikin Sasi bila melanggar langsung mati. Paska Sasi ini, freeport atau investasi apapun terganggu selamanya. Pokoknya usaha apapun tidak akan mulus sampai angkat kaki dari bumi Mimika,” paparnya.

    Hal tersebut dibenarkan, tokoh masyarakat adat Kamoro, Jhon Nakiaya. Ia mengatakan, bahwa semua masyarakat Kamoro akan kumpul dan melakukan Sasi memanggil leluhur, semunya dari 10 kampung yang ada di pesisir Mimika. “Acara dari malam ini hingga masuk pagi dan kami lanjutkan ke kantor Pemerintah Daerah, semua masyarakat melakukan ritual Sasi, yaitu memanggil seluruh nenek moyang melindungi alam yang ada,” ucap Jhon Nakiaya

    Sasi Adat Wil. Adat Bomberay - Fakfak

    Respon Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengakui belum mendekati masyarakat asli yang memiliki hak ulayat atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik tersebut. Sehingga pelaksanaan prosesi adat yang dilakukan beberapa hari lalu oleh masyarakat Kamoro, merupakan suatu keharusan dan hak mutlak dari masyarakat asli. Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Pabrik Smelter, Willem Naa, S.Pd.,M.Si., saat diwawancarai Salam Papua di ruang kerjanya, Senin (23/3).

    Masyarakat Kamoro membuat adat di dua tempat, pemerintah tidak larang. Karena mereka punya hak dan tidak ada yang bantah. Selain itu, pemerintah belum duduk bersama, untuk sampaikan tujuan besar ini. Ini karena, saat ini masih dalam tahap persiapan segala aturan-aturan menegani rencana pembanguan semelter tersebut,” kata Willem Naa.

    Baru baru ini, John Nakiaya, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 6 Juni 2015 mengatakan saat ini penolakan Suku Kamoro telah melakukan Sasi, ritual adat yang menunjukan agar tanah, hutan mangrove dan pantai mereka tidak boleh dijamah. Pasca sasi dimaksud, menurut informasi yang diterima, seorang anggota satpol PP di lingkup kantor bupati yang disuruh meniadakan simbol adat, tiga hari kemudian meninggal tanpa sebab. Kemudian, para pelopor smelter freeport ada yang kena stroke. Kejadian aneh yang walau tidak ada hubunganya langsung, tapi versi pembuat sasi mengatakan mereka telah mendapat imbalan dari sasi karena melawan.

    <

    p style=”text-align: justify;”>Proses sebelumnya dilakukan diwilayah adat Mabaham Matta. Pada hari ini, Rabu/10 Desember 2014, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia, Masyarakat adat Mbaham-Matta, Fakfak melakukan Sasi Adat terhadap kegiatan investasi yang berlangsung di wilayah adat Bomberay. Berikut isi Surat Pernyataan Sasi Adat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua,
Sirzet Gwas-gwas. Isi dari sasi tersebut ada 11 poin. (1) Hak atas izin investasi migas yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (2) Hak atas izin investasi hasil-hasil hutan dan lahan yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (3) Hak atas izin investasi hasil-hasil laut yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat adat. (4) Hak atas izin investasi hasil-hasil tambang lainnya yang belum mendapat izin dan persetujuan dari masyarakat adat. (5) Rekrutmen pegawai negri sipil dan swasta yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat Mbaham-Matta maupun masyarakat adat Papua. (6) Quota calon Jamaah Haji orang Papua tidak diberikan kepada orang Papua. (7)  Eksploitasi hak pendidikan. (8). Money politik dalam pemilihan legislatif dan pilkada. (9) Penyalagunaan keuangan dan kewenangan dalam segala bidang. (10) KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (11) Dan hal-hal lain yang belum tercantum di dalam surat pernyataan ini. Tata cara persetujuan Masyarakat Adat diatur kemudian.

    Bila ditilik dari isi larangan, justru sasi adat lebih rinci laranganya daripada moratorium negara yang tidak mencantumkan apa isi dan jenis sanksinya. Sanksi adat jelas ber-efek bagi pelanggarnya, sementara sanksi hukum pada moratorium sulit ditegakkan.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on