Freeport atau Pemerintah Akan…

0
484
Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal
Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal

PT Freeport menyampaikan komitmennya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (kamis 2 Juli 2015) untuk melanjutkan investasi dan juga sejumlah hal termasuk membangun smelter dan juga pertambangan bawah tanah. Freeport sudah menyampaikan komitmen untuk investasi sebesar 18 miliar dolar AS yang  2,5 miliar dolar AS di antaranya untuk pembangunan smelter.

Selain menyampaikan komitmen investasi, Freeport sebagaimana disampaikan oleh menteri ESDM Sudirman, adanya komitmen Freeport untuk mematuhi seluruh aturan yang ada. “Jadi apapun yang diatur oleh pemerintah, PTFI akan mengikuti, kemudian melaporkan berbagai pencapaian yang sudah dikerjakan. Freeport juga menyatakan akan menghargai kedaulatan hukum Indonesia. “Apa pun yang diatur oleh pemerintah, PTFI akan mengikuti,” ujar pak Menteri itu.

Adapun pengembangan tambang bawah tanah akan dilakukan pada dua area, sebagaimana dilansir media, yakni Deep Mile Level Zone (DMLZ) dan Grassberg Block Cave (GBC). Pengembangan tambang bawah tanah DMLZ dan GBC akan dioperasikan untuk menggantikan Grasberg Mine dan DOZ (Deep Ore Zone) yang menjelang habis cadangan mineralnya. Cadangan Grasberg Mine akan habis tahun 2017 dan DOZ pada akhir tahun ini. DMLZ mempunyai cadangan tambang 526 juta ton, sedangkan cadangan GBC lebih banyak dua kali lipatnya, atau 999.6 juta ton. Pengembangan kontruksi DMLZ akan berakhir pada tahun ini sedangkan GBC pada tahun 2017.

Akan Bermanfaat Bagi Papua dan Indonesia Seluruhnya

Keberadaan PTFI harus lebih mempercepat proses pembangunan ekonomi di Papua dan juga di Indonesia. Pemerintah RI bilang, kalau segalanya lancar, maka pada September ini akan di launching. Dan pertambangan bawah tanah di Papua akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, demikian promosinya.

Pemerintah dalam hal ini presiden RI beri arahan supaya local content ditingkatkan. Bahkan, disaat pertemuan tersebut, secara spesifik bos freeport yang juga pemegang saham terbanyak di perusahaan tersebut, Moffett, menyampaikan akan membeli alat-alat berat dari Pindad, kemudian akan juga membeli sebagian bahan peledak yang dibutuhkan dari Pindad dan Dahana,” demikian Menteri ESDM bicara begitu.

Pemerintah menekankan supaya Freeport meningkatkan partisipasinya untuk membangun infrastruktur wilayah di tempat mereka berada, dan malahan, pada jumpa tersebut, presiden memberikan pesan khusus agar PLTA Uru Muka di Kabupaten Mimika segera dimulai.” PLTA tersebut kapasitasnya lebih dari 1.000 MW, 400 MW di antaranya akan dimanfaatkan Freeport untuk tambang bawah tanah, sisanya digunakan masyarakat setempat.

Aspek-Aspek Akan Kesepakatan

Sebanyak 15 aspek telah disepakati, terdiri dari 11 poin aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah Papua, dan empat poin yang menjadi domain pemerintah pusat.

“Kesebelas aspek tersebut adalah, (1) memindahkan pusat operasi Freeport ke Papua; (2) memperbaiki hubungan Freeport dengan Pemda Papua dan Kabupaten sekitar; (3) meningkatkan peran serta Pemda dan pengusaha Papua dalam kegiatan sub-kontrak; (4) mewajibkan Freeport untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua); (5) memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat; (6) peningkatan dan pengalihan pengelolaanbandara Moses Kilangin, Timika; (7) meningkatkan kontribusi pembangunan infastruktur wilayah sekitar; (8) penataan program CSR; (9) memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup; (10) menyusun rencana paska tambang; dan (11) meningkatkan peran tenaga kerja asal Papua,” papar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (2/7/2015).

Sementara itu, empat aspek yang merupakan domain pemerintah pusat yang telah disepakati yaitu (1) menciutkan wilayah menjadi 90.360 hektare, dari semula 212.950 hektare.  Artinya, Freeport telah menyepakati untuk mengembalikan 58 persen luas wilayah kerja kepada pemerintah Indonsia; (2) pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri; (3) membangun pengolahan dan pemurnian dalam negeri; serta (4) divestasi. Namun, untuk divestasi ini Freeport ingin dengan menggunakan mekanisme Initial Public Offering (IPO) di bursa saham.

Maroef mengatakan, selama hampir 50 tahun beroperasi di Indonesia, pihaknya selalu berkomitmen untuk selalu patuh dan mematuhi setiap regulasi yang berlaku di Republik Indonesia.

“Investasi PTFI akan terus memberikan manfaat, bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada negara, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan para pemegang kontrak. Setelah 4 miliar dollar AS, kami akan menanamkan sekitar 15 miliar dollar AS hingga 2041 nanti,” katanya. PTFI juga diminta melanjutkan hilirisasi baik pembangunan smelter melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan baru di Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menuturkan, dalam wilayah yang dikembalikan ke negara itu bahkan terdapat blok yang kaya tembaga dan emas. “Ada yang menarik dari lokasi yang akan dilepaskan, sebagaimana yang disampaikan Mr Moffet (Chairman of Board of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc) ke Presiden. Ada potensi lokasi yang memiliki kandungan besar, yaitu Blok Wabu. Ini juga diserahkan ke pemerintah karena memiliki potensi tembaga 4,3 juta ores, dan kualitas emasnya cukup bagus (2,47 gram per ton),” kata Maroef dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/7/2015).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menuturkan, Freeport Indonesia telah sepakat untuk menciutkan lahan garapan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar.

Asal tahu saja, luas wilayah kerja Freeport Indonesia berangsur mengecil sejak kontrak karya pertama tahun 1967 yang mencapai luas 2,6 juta hektar. Bambang menuturkan, lahan yang dilepas kemungkinan besar akan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diprioritaskan untuk BUMN dan BUMD.

Dia mengatakan, dimungkinkan pula kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMN. “Daerah Wabu yang mau dilepaskan, menurut data, potensinya bagus. Memang daerahnya remote dan perlu investasi besar,” sambung Bambang.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, apabila disepakati maka 58 persen wilayah kerja yang selama ini dikelola Freeport Indonesia akan dikembalikan ke negara (pemerintah pusat) untuk kemudian diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola.

Perlu Akan Regulasi

Pemerintah bilang, dari upaya duduk bicara dengan perusahaan Amerika itu, enam bulan terakhir pencapaiannya sangat signifikan. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran 15,5 miliar dollar AS untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia. Untuk itu, pemerintah tengah mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tidak dilanggar.

Bagaimana menjembatani pembicaraan yang dilakukan agar tidak melabrak hukum? Tim evaluasi kontrak karya Freeport baru akan menyerahkan hasil kajian beserta rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada November 2015.

Berdasarkan UU Minerba yang baru, kontrak karya harus diubah jadi izin usaha pertambahan atau izin usaha pertambangan khusus. Selama ini, kontrak karya dengan Freeport dibuat tidak berdasarkan undang-undang sehingga membuat posisi pemerintah sejajar dengan swasta.

Freeport juga harus mematuhi syarat dan ketentuan perizinan yang diatur dalam UU Minerba. Salah satunya terkait luas lahan, yang hanya diberikan maksimal 25 ribu hektare. Saat ini, Freeport menguasai 212.950 hektar lokasi eksplorasi dan eksploitasi di Papua.

“IUPKnya kalaupun akan diberikan itu sama jangka waktunya dengan kontrak saat ini. Tapi nanti kita sedang diskusikan dengan ahli hukum, bagaimana caranya iklim investasi itu memberi pesan kepastian hukum mengenai kelangsungan itu,” ujar Sudirman.

Agreement kontrak karya freeport jelas mengatur untuk perpanjangan dua kali 10 tahun sejak KK itu dibuat dan berlaku. Sementara memasuki finis tahap KK ke-I, wacana Ijin Pertambangan Khusus diterapkan negara sesuai amanat UU Minerba. Yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi freeport adalah aturan legal yang mengatur soal lahan yang dilepaskan freeport kepada pemerintah Indonesia, sementara lahan kelola freeport tetap berlaku aturan Kontrak karya (KK).

(Arkilaus Baho)