Dewan Adat Yapen pada, Senin (6/7), menggelar pleno khusus 7 suku yang mendiami kepulauan Yapen. Ketua Panitia Pelaksana, Benjamin Kamarea dalam kesempatan itu, menerangkan  jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang lebih adil dan sejahtera adalah dengan kehidupan yang demokratis, sehingga pemerintah akan menjalankan tugas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga .

Dikatakan Benjamin, sudah waktunya harga dan jati diri anak-anak Papua asli dikembalikan kedalam rumah adatnya,  sebab saat ini yang terjadi di kabupaten kepulauan Yapen banyak hak-hak anak adat asli Papua terabaikan dalam segala segi.

Lanjutnya, dewan adat pada hakekatnya berhak dan berkewajiban terhadap keberlangsungan pembangunan dalam kawasan NKRI yang ada diatas tanah Papua, namun hal tersebut kini telah dilecehkan oleh oknum penyelenggara Negara di kabupaten kepulauan Yapen.

“Perlu diketahui dengan jelas oleh semua pihak bahwa otoritas VII Dewan Adat suku di tanah adat Yapen telah terbentuk dan terstruktur dari Provinsi hingga ke kampung-kampung dan organisasi adat ini telah berkembang menjadi kekuatan rakyat dalam mengawasi roda pemerintahan,” urainya.

Sebelum pleno khusus otoritas VII dewan adat suku ditanah adat yapen tahun 2015 digelar secara demokrasi diatas para-para adat Papua sebagaimana yang dikehendaki oleh statute dewan adat Papua terkait pengakuan hak dan penobatan gelar adat terhadap seseorang.

Ia pun menegaskan dalam pleno pihaknya mencabut gelar adat yang diberikan kepada Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar. Pencabutan pengakuan gelar anak adat diputuskan dalam sidang pleno khusus otoritas VII Dewan Adat suku ditanah Adat Yapen yang dihadiri ketujuh suku yang mendiami wilayah kepulauan Yapen dari pesisir hingga ke pedalaman, dihadiri kepala suku Yawa Onate David barangkea, kepala suku Ampari Josephus bonai, Kepala suku Busam Soleman Aisoki, kepala suku Wondau Wonddei Wonawa frits Bisai, kepala suku Berbai Adrian samber, kepala suku Pombawo Welem Aiwairaro dan kepala suku Arui Sai Ones wayoi. (seo/art/lo1)

http://bintangpapua.com/index.php/kep-yapen/item/22595-hak-masyarakat-adat-dinilai-masih-terabaikan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dewan Adat Yapen pada, Senin (6/7), menggelar pleno khusus 7 suku yang mendiami kepulauan Yapen. Ketua Panitia Pelaksana, Benjamin Kamarea dalam kesempatan itu, menerangkan  jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang lebih adil dan sejahtera adalah dengan kehidupan yang demokratis, sehingga pemerintah akan menjalankan tugas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga .

    Dikatakan Benjamin, sudah waktunya harga dan jati diri anak-anak Papua asli dikembalikan kedalam rumah adatnya,  sebab saat ini yang terjadi di kabupaten kepulauan Yapen banyak hak-hak anak adat asli Papua terabaikan dalam segala segi.

    Lanjutnya, dewan adat pada hakekatnya berhak dan berkewajiban terhadap keberlangsungan pembangunan dalam kawasan NKRI yang ada diatas tanah Papua, namun hal tersebut kini telah dilecehkan oleh oknum penyelenggara Negara di kabupaten kepulauan Yapen.

    “Perlu diketahui dengan jelas oleh semua pihak bahwa otoritas VII Dewan Adat suku di tanah adat Yapen telah terbentuk dan terstruktur dari Provinsi hingga ke kampung-kampung dan organisasi adat ini telah berkembang menjadi kekuatan rakyat dalam mengawasi roda pemerintahan,” urainya.

    Sebelum pleno khusus otoritas VII dewan adat suku ditanah adat yapen tahun 2015 digelar secara demokrasi diatas para-para adat Papua sebagaimana yang dikehendaki oleh statute dewan adat Papua terkait pengakuan hak dan penobatan gelar adat terhadap seseorang.

    Ia pun menegaskan dalam pleno pihaknya mencabut gelar adat yang diberikan kepada Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar. Pencabutan pengakuan gelar anak adat diputuskan dalam sidang pleno khusus otoritas VII Dewan Adat suku ditanah Adat Yapen yang dihadiri ketujuh suku yang mendiami wilayah kepulauan Yapen dari pesisir hingga ke pedalaman, dihadiri kepala suku Yawa Onate David barangkea, kepala suku Ampari Josephus bonai, Kepala suku Busam Soleman Aisoki, kepala suku Wondau Wonddei Wonawa frits Bisai, kepala suku Berbai Adrian samber, kepala suku Pombawo Welem Aiwairaro dan kepala suku Arui Sai Ones wayoi. (seo/art/lo1)

    http://bintangpapua.com/index.php/kep-yapen/item/22595-hak-masyarakat-adat-dinilai-masih-terabaikan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on