IPK di Hutan Adat: Penjabat Bupati Busel Dinilai Sewenang-wenang

0
438

Penjabat Bupati Buton Selatan (Busel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Mustari dinilai sewenang-wenang karena menerbitkan Izin Pengolahan Kayu (IPK) di dalam kawasan hutan adat masyarakat Sampolawa. Kebijakan dianggap telah merampas hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.

“Kebijakan penjabat bupati Buton Selatan menerbitkan IPK di dalam kawasan hutan adat, selain merampas hak-hak adat masyarakat, juga akan berdampak ada kerusakan hutan di wilayah Sampolawa,” kata Syamsuddin (56), tokoh masyarakat Buton Selatan kepada SH di Kendari, Senin (13/7).

Menurutnya, kawasan hutan yang diberikan IPK tersebut merupakan kawasan hutan adat masyarakat Sampolawa yang kayunya tidak pernah diolah secara besar-besaran. Masyarakat adat mengambil kayu di dalam hutan hanya untuk kebutuhan sendiri atau untuk membangun rumah pribadi.

“Jadi, kayu-kayu yang ditebang di sana tidak boleh diperdagangkan untuk kepentingan apapun. Kayu-kayunya hanya boleh diambil untuk kebutuhan warga yang hendak membangun rumah,” jelasnya. Terbitnya IPK di kawasan hutan adat, selain mengancam kelestarian kawasan hutan juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam hutan.

Kalau ekosistem di dalam kawasan hutan terganggu, maka keseimbangan lingkungan di wilayah itu juga akan ikut terganggu. Karena itu untuk menyelamatkan kawasan hutan tersebut, Mustari harus mempertimbangkan untuk mencabut IPK itu.

Sementara itu, penjabat Bupati Busel, La Ode Mustari yang dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa dirinya telah menerbitkan IPK di wilayah Sampolawa. Namun area IPK tidak berada di dalam kawasan hutan adat. “Memang betul saya telah menerbitkan IPK di Sampolawa, tapi bukan di kawasan hutan adat melainkan di hutan negara yang boleh dikelola pemerintah kabupaten,” lanjutnya.

Menurut Mustari, area IPK itu merupakan milik negara yang selama ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Penerbitan IPK tersebut justru untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Busel mengontrol volume pemanfaatan kayu di dalam kawasan hutan dan mengelola kawasan hutannya.

“Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penerbitan IPK, silakan menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan,” katanya. Jika gugatan dikabulkan, maka Mustari akan menghormati keputusan hukum dan IPK akan dicabut kembali.

sinarharapan.co/news/read/150714134/penjabat-bupati-busel-dinilai-sewenang-wenang2