Oleh: John NR Gobai

Pengantar

Perayaan Idulfitri pada tahun 2015 di Papua telah dirusak dengan adanya peristiwa terbakarnya Masjid di Karubaga, oleh pihak tertentu yang tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi secara baik, hanya dapat terungkap secara baik jika dilakukan investigasi secara independen sehingga akan jelas siapa yang melakukan pembakaran, siapa yang melakukan penembakan dan informasi apa yang mereka terima, kemudian aparat melakukan siaga lalu melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil.

Sebelum terjadi peristiwa terbakarnya mesjid dan tertembaknya 11 (sebelas) orang,ada pertemuan beberapa stakeholder dan ada beberapa surat dari GIDI yang tersebar dimedia yang kemudian di bantah oleh Presiden GIDI, oleh karena itu kasus ini perlu dipahami secara mendalam, karena diduga akibat stigma OPM yang ada selama ini kepada OAP (orang asli Papua) dan upaya pengalihan isu serta adanya pembentukan opini terhadap masyarakat di Papua seakan-akan kami anti terhadap saudara saudara muslim, yang dilakukan oleh pihak oknum-oknum provokator dan oknum anggota TNI/POLRI.

Terbakarnya Masjid dan Konflik SARA Saya mendapat atau mendengar informasi tentang terjadi terbakarnya masjid melalui komunikasi seorang anggota polisi dan perwira polisi dari HT milik salah satu perwira polisi polres paniai pada 17 juli 2015, jam 20.30 di Enarotali, dalam informasinya disebutkan bahwa yang membakar masjid adalah tiga huruf, biasa disebut tiga huruf adalah OPM.

Beberapa bulan yang lalu, di Paniai, saat anggota Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus paniai 2014, sebelum terbakarnya Gedung SMP YPPGI Enarotali (gedungnya dekat dengan Masjid di Enarotali Paniai), tersebar isu yang dibangun oleh kelompok tertentu dan disampaikan kepada jamaah islam dan pedagang di Pasar, bahwa Pasar dan Masjid di Enarotali akan di bakar oleh OPM, namun informasi ini berhasil kami klarifikasi dan kami informasikan kepada pedagang dan teman-teman muslim bahwa tidak benar OPM akan membakar pasar dan masjid, sehingga mereka memahami bahwa kedamaian kami ingin dirusak oleh pihak tertentu.

Dalam melihat kasus Tolikara ini kami dapat berkaca pada kedua peristiwa diatas maka dapat kami duga bahwa kejadian tolikara telah diskenariokan sejak lama sehingga selama ini dicari tempat memainkan isu SARA ini, sehingga mereka baru menemukan itu di Tolikara karena ada dua peristiwa dua lembaga agama yang terjadi pada saat yang sama yaitu, Seminar GIDI dan perayaan idulfitri 2015 di Karubaga.

Dua perayaan ini memerlukan ketenangan, sehingga jika ada pihak yang merasa diganggu atau terganggu mudah di provokasi dan mudah termakan oleh isu, dalam kasus Tolikara dapat diduga bahwa, ada informasi yang diterima oleh aparat keamanan bahwa yang datang membakar didalamnya juga ikut anggota TPN/OPM, karena adanya stigmatisasi bahwa OPM itu jahat dan kasar, sehingga aparat siaga dan tanpa pikir panjang melakukan penembakan, padahal informasi itu tidak benar, mereka yang tertembak adalah pemuda GIDI sehingga ini dapat disebut adanya Pelanggaran HAM.

Kepala Kampung Nomouwodide, Yahya Kegepe dan Ketua DAD Paniyai, John NR Gobai. Jubi/Markus

Kepala Kampung Nomouwodide, Yahya Kegepe dan Ketua DAD Paniyai, John NR Gobai. Jubi/Markus

Informan sudah sangat professional untuk memainkan isu ini sehingga informasinyanya, ada yang tergerak untuk membakar masjid dan karena ada surat dari GIDI maka dengan mudahnya dimainkan isu bahwa yang melakukan adalah Pemuda GIDI dan atau TPN/OPM, dengan harapan agar peristiwa ini dapat mengarah kepada konflik SARA dan TPN/OPM diidentikan dengan kelompok yang membenci islam, sehingga TPN/OPM dan Pemuda Kristen menjadi incaran kelompok garis keras islam yang terlihat sangat arogan dan anarkis, hal itu jelas dengan statmen keras Habib Risiq, tapi puji TUHAN karena tidak ditanggapi oleh pihak lainnya.

Mengurai Kasus Tolikara

Dalam kasus Tolikara beberapa hal penting harus diurai, karena hal ini tidak dapat dilihat kasusistik, tetapi harus dilihat menyeluruh, sehingga, perlu dicek, siapa yang yang mengajak orang membakar, informasi apa yang dihembuskan dalam kalangan umat islam, informasi apa yang diterima oleh pihak keamanan, jika informasi yang diterima adalah sama seperti informasi yang kami dengar malam itu di Paniai,

maka kasus Tolikara terjadi akibat adanya, akibat stigma OPM terjadi arogansi aparat, akibat adanya persepsi yang keliru dari aparat keamanan serta terhadap TPN/OPM seakan akan TPN/OPM adalah kelompok orang yang radikal, orangnya jahat dan kasar sehingga harus dihadapi dengan senjata dan kekerasan, sehingga telah mengakibatkan 11 orang di Tolikara tertembak oleh aparat keamanan negara.

Kasus ini juga ingin dimainkan di Papua, juga untuk mengalihkan isu kepada konflik SARA, untuk menutupi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua selama ini, agar ada konflik SARA, agar terjadi konflik antara dua kelompok yaitu kelompok Kristen dan Muslim sehingga merusak toleransi umat beragama yang selama ini kami bina di Papua, sehingga semua kelompok muslim garis keras akan bergabung dengan umat islam dengan satu kata jihat, sementara kelompok ini juga sudah memperhitungkan bahwa kemungkinan akan terbentuk kelompok nasrani, sehingga konfliknya mengarah ke masalah SARA sehingga terjadi pengalihan isu dari adanya kekerasan negara menjadi adanya konflik SARA di Papua.

Solusi

Negara harus menghapus pandangan yang keliru terhadap orang Papua dan jangan melihat orang papua dengan stigma OPM dan OPM seperti binatang buas yang dapat menerkam orang sehingga harus dihadapi dengan senjata, mereka adalah manusia yang punya mata, punya hati dan perasaaan sama dengan kita, jadi mesti ada cara yang jauh lebih manusiawi.

Penegakan HAM akan berjalan jika ada penegakan hukum, adanya kemauan negara yang aparatnya menjadi pelaku tidak dilindungi oleh institusi karena jika oknum dilindungi oleh institusi maka pada gilirannya public akan menilai dan berkesimpulan bahwa negara telah melindungi pelaku pelanggaran HAM.. Sehingga semua pihak yang terlibat mesti diproses dan tegas, yang perlu dibuang jauh juga adalah sikab fanatisme yang berlebihan yang penting adalah pengalaman nilai-nilai agama.

Penulis adalah Ketua Dewan Adat Paniyai dan Ketua Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: John NR Gobai

    Pengantar

    Perayaan Idulfitri pada tahun 2015 di Papua telah dirusak dengan adanya peristiwa terbakarnya Masjid di Karubaga, oleh pihak tertentu yang tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi secara baik, hanya dapat terungkap secara baik jika dilakukan investigasi secara independen sehingga akan jelas siapa yang melakukan pembakaran, siapa yang melakukan penembakan dan informasi apa yang mereka terima, kemudian aparat melakukan siaga lalu melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil.

    Sebelum terjadi peristiwa terbakarnya mesjid dan tertembaknya 11 (sebelas) orang,ada pertemuan beberapa stakeholder dan ada beberapa surat dari GIDI yang tersebar dimedia yang kemudian di bantah oleh Presiden GIDI, oleh karena itu kasus ini perlu dipahami secara mendalam, karena diduga akibat stigma OPM yang ada selama ini kepada OAP (orang asli Papua) dan upaya pengalihan isu serta adanya pembentukan opini terhadap masyarakat di Papua seakan-akan kami anti terhadap saudara saudara muslim, yang dilakukan oleh pihak oknum-oknum provokator dan oknum anggota TNI/POLRI.

    Terbakarnya Masjid dan Konflik SARA Saya mendapat atau mendengar informasi tentang terjadi terbakarnya masjid melalui komunikasi seorang anggota polisi dan perwira polisi dari HT milik salah satu perwira polisi polres paniai pada 17 juli 2015, jam 20.30 di Enarotali, dalam informasinya disebutkan bahwa yang membakar masjid adalah tiga huruf, biasa disebut tiga huruf adalah OPM.

    Beberapa bulan yang lalu, di Paniai, saat anggota Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus paniai 2014, sebelum terbakarnya Gedung SMP YPPGI Enarotali (gedungnya dekat dengan Masjid di Enarotali Paniai), tersebar isu yang dibangun oleh kelompok tertentu dan disampaikan kepada jamaah islam dan pedagang di Pasar, bahwa Pasar dan Masjid di Enarotali akan di bakar oleh OPM, namun informasi ini berhasil kami klarifikasi dan kami informasikan kepada pedagang dan teman-teman muslim bahwa tidak benar OPM akan membakar pasar dan masjid, sehingga mereka memahami bahwa kedamaian kami ingin dirusak oleh pihak tertentu.

    Dalam melihat kasus Tolikara ini kami dapat berkaca pada kedua peristiwa diatas maka dapat kami duga bahwa kejadian tolikara telah diskenariokan sejak lama sehingga selama ini dicari tempat memainkan isu SARA ini, sehingga mereka baru menemukan itu di Tolikara karena ada dua peristiwa dua lembaga agama yang terjadi pada saat yang sama yaitu, Seminar GIDI dan perayaan idulfitri 2015 di Karubaga.

    Dua perayaan ini memerlukan ketenangan, sehingga jika ada pihak yang merasa diganggu atau terganggu mudah di provokasi dan mudah termakan oleh isu, dalam kasus Tolikara dapat diduga bahwa, ada informasi yang diterima oleh aparat keamanan bahwa yang datang membakar didalamnya juga ikut anggota TPN/OPM, karena adanya stigmatisasi bahwa OPM itu jahat dan kasar, sehingga aparat siaga dan tanpa pikir panjang melakukan penembakan, padahal informasi itu tidak benar, mereka yang tertembak adalah pemuda GIDI sehingga ini dapat disebut adanya Pelanggaran HAM.

    Kepala Kampung Nomouwodide, Yahya Kegepe dan Ketua DAD Paniyai, John NR Gobai. Jubi/Markus

    Kepala Kampung Nomouwodide, Yahya Kegepe dan Ketua DAD Paniyai, John NR Gobai. Jubi/Markus

    Informan sudah sangat professional untuk memainkan isu ini sehingga informasinyanya, ada yang tergerak untuk membakar masjid dan karena ada surat dari GIDI maka dengan mudahnya dimainkan isu bahwa yang melakukan adalah Pemuda GIDI dan atau TPN/OPM, dengan harapan agar peristiwa ini dapat mengarah kepada konflik SARA dan TPN/OPM diidentikan dengan kelompok yang membenci islam, sehingga TPN/OPM dan Pemuda Kristen menjadi incaran kelompok garis keras islam yang terlihat sangat arogan dan anarkis, hal itu jelas dengan statmen keras Habib Risiq, tapi puji TUHAN karena tidak ditanggapi oleh pihak lainnya.

    Mengurai Kasus Tolikara

    Dalam kasus Tolikara beberapa hal penting harus diurai, karena hal ini tidak dapat dilihat kasusistik, tetapi harus dilihat menyeluruh, sehingga, perlu dicek, siapa yang yang mengajak orang membakar, informasi apa yang dihembuskan dalam kalangan umat islam, informasi apa yang diterima oleh pihak keamanan, jika informasi yang diterima adalah sama seperti informasi yang kami dengar malam itu di Paniai,

    maka kasus Tolikara terjadi akibat adanya, akibat stigma OPM terjadi arogansi aparat, akibat adanya persepsi yang keliru dari aparat keamanan serta terhadap TPN/OPM seakan akan TPN/OPM adalah kelompok orang yang radikal, orangnya jahat dan kasar sehingga harus dihadapi dengan senjata dan kekerasan, sehingga telah mengakibatkan 11 orang di Tolikara tertembak oleh aparat keamanan negara.

    Kasus ini juga ingin dimainkan di Papua, juga untuk mengalihkan isu kepada konflik SARA, untuk menutupi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua selama ini, agar ada konflik SARA, agar terjadi konflik antara dua kelompok yaitu kelompok Kristen dan Muslim sehingga merusak toleransi umat beragama yang selama ini kami bina di Papua, sehingga semua kelompok muslim garis keras akan bergabung dengan umat islam dengan satu kata jihat, sementara kelompok ini juga sudah memperhitungkan bahwa kemungkinan akan terbentuk kelompok nasrani, sehingga konfliknya mengarah ke masalah SARA sehingga terjadi pengalihan isu dari adanya kekerasan negara menjadi adanya konflik SARA di Papua.

    Solusi

    Negara harus menghapus pandangan yang keliru terhadap orang Papua dan jangan melihat orang papua dengan stigma OPM dan OPM seperti binatang buas yang dapat menerkam orang sehingga harus dihadapi dengan senjata, mereka adalah manusia yang punya mata, punya hati dan perasaaan sama dengan kita, jadi mesti ada cara yang jauh lebih manusiawi.

    Penegakan HAM akan berjalan jika ada penegakan hukum, adanya kemauan negara yang aparatnya menjadi pelaku tidak dilindungi oleh institusi karena jika oknum dilindungi oleh institusi maka pada gilirannya public akan menilai dan berkesimpulan bahwa negara telah melindungi pelaku pelanggaran HAM.. Sehingga semua pihak yang terlibat mesti diproses dan tegas, yang perlu dibuang jauh juga adalah sikab fanatisme yang berlebihan yang penting adalah pengalaman nilai-nilai agama.

    Penulis adalah Ketua Dewan Adat Paniyai dan Ketua Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on