Penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Bupati Sarmi Mesak Manibor digugat melalui permohonan praperadilan. Untuk memperkuat permohonannya, Mesak menghadirkan dua ahli dan dua saksi pada sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak adanya surat izin dari Kementerian Dalam Negeri dijadikan salah satu pokok permasalahan oleh pemohon.

“Penyidik melanggar jika tetap melakukan penyidikan tanpa ada surat izin dari Kemendagri. Sebab, dalam undang-undang, untuk memeriksa bupati, wali kota, dan gubernur, harus ada izin dari Kemendagri,” ungkap dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Mengacu pada Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah memerlukan persetujuan dari menteri. Namun, pada Ayat (2) tercantum, apabila dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan tidak diberikan persetujuan, maka proses penyidikan dilanjutkan dengan penahanan tetap dapat dilakukan.

Tak hanya itu, merujuk pada UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berhak melakukan penjemputan paksa dan penahanan kepada tersangka apabila yang bersangkutan tak memenuhi panggilan pemeriksaan dari penegak hukum lebih dari dua kali. “Ini sudah berkali-kali, dihitung ada lima kali pemanggilan, yang bersangkutan tak hadir,” ungkap Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Maruli Hutagalung.

Selain izin dari Kemendagri, pihak Mesak juga mempermasalahkan tuduhan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditujukan kepada Mesak hingga ditetapkan menjadi tersangka. Maruli menjelaskan, pihaknya berdasar pada alat bukti yang ada bahwa dana APBD sebesar Rp 2,6 miliar digunakan untuk membangun pagar rumah di rumah pribadinya. “Itu ada buktinya. Kami bisa tunjukkan. Uang negara untuk kepentingan pribadi jelas merupakan suatu penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Maruli.

Margarito pun sepakat jika uang negara tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendati demikian, ia menyatakan, penyidik tetap harus memeriksa terlebih dahulu surat persetujuan terkait pengeluaran uang negara tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan atau tidak. “Yang menyepakati digunakannya uang tersebut untuk pribadi siapa? Kemudian keluarnya persetujuan itu juga atas tanda tangan siapa? Tidak bisa ditimpakan semua kepada atasan atau kepala daerah,” tutur Margarito.

Bupati Sarmi Mesak Manibor ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2012-2013. Dana itu digunakan untuk membangun pagar rumah di kediaman pribadinya. Akibat tindakannya, negara merugi hingga Rp 4,5 miliar.

Praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Riyadi Sunindyo itu selanjutnya akan menghadirkan ahli lain yang diajukan pihak Mesak, yakni Chairul Huda, dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

http://print.kompas.com/baca/2015/07/01/Kejagung-Mentahkan-Permohonan-Praperadilan-Bupati

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Bupati Sarmi Mesak Manibor digugat melalui permohonan praperadilan. Untuk memperkuat permohonannya, Mesak menghadirkan dua ahli dan dua saksi pada sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak adanya surat izin dari Kementerian Dalam Negeri dijadikan salah satu pokok permasalahan oleh pemohon.

    “Penyidik melanggar jika tetap melakukan penyidikan tanpa ada surat izin dari Kemendagri. Sebab, dalam undang-undang, untuk memeriksa bupati, wali kota, dan gubernur, harus ada izin dari Kemendagri,” ungkap dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

    Mengacu pada Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah memerlukan persetujuan dari menteri. Namun, pada Ayat (2) tercantum, apabila dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan tidak diberikan persetujuan, maka proses penyidikan dilanjutkan dengan penahanan tetap dapat dilakukan.

    Tak hanya itu, merujuk pada UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berhak melakukan penjemputan paksa dan penahanan kepada tersangka apabila yang bersangkutan tak memenuhi panggilan pemeriksaan dari penegak hukum lebih dari dua kali. “Ini sudah berkali-kali, dihitung ada lima kali pemanggilan, yang bersangkutan tak hadir,” ungkap Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Maruli Hutagalung.

    Selain izin dari Kemendagri, pihak Mesak juga mempermasalahkan tuduhan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditujukan kepada Mesak hingga ditetapkan menjadi tersangka. Maruli menjelaskan, pihaknya berdasar pada alat bukti yang ada bahwa dana APBD sebesar Rp 2,6 miliar digunakan untuk membangun pagar rumah di rumah pribadinya. “Itu ada buktinya. Kami bisa tunjukkan. Uang negara untuk kepentingan pribadi jelas merupakan suatu penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Maruli.

    Margarito pun sepakat jika uang negara tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendati demikian, ia menyatakan, penyidik tetap harus memeriksa terlebih dahulu surat persetujuan terkait pengeluaran uang negara tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan atau tidak. “Yang menyepakati digunakannya uang tersebut untuk pribadi siapa? Kemudian keluarnya persetujuan itu juga atas tanda tangan siapa? Tidak bisa ditimpakan semua kepada atasan atau kepala daerah,” tutur Margarito.

    Bupati Sarmi Mesak Manibor ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2012-2013. Dana itu digunakan untuk membangun pagar rumah di kediaman pribadinya. Akibat tindakannya, negara merugi hingga Rp 4,5 miliar.

    Praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Riyadi Sunindyo itu selanjutnya akan menghadirkan ahli lain yang diajukan pihak Mesak, yakni Chairul Huda, dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

    http://print.kompas.com/baca/2015/07/01/Kejagung-Mentahkan-Permohonan-Praperadilan-Bupati

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on