Terkait persoalan konflik sumber daya alam masyarakat adat suku besar Yerisiam Gua, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire (KPK-SN), sebagai wadah penyatuan gerakan bersama masyarakat sipil, menggelar diskusi dengan sejumlah stekholder di Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 25 Juli 2015, bertempat di Aula kantor Kesbangpol Nabire.

Perusahaan sawit yang beroperasi di daerah Nabire, khususnya wilayah adat Yerisiam Gua berbendera PMA (penanaman modal asing) dari India dan Cina. Di Lapangan mereka hadir dengan nama PT. Nabire Baru (PT.NB), PT. Sariwana Adi Perkasa (PT.SAP). Mengakuisis 10 ribu hektar lahan sesuai data BPN setempat, namun diduga sudah melampaui jumlah tersebut yakni 22 ribu hektar.

Sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua, Ribertino Hanebora, mengatakan guna membangun komunikasi antar stake holder, antara masayarakat sipil dan SKPD setempat, khususnya putra putri anak adat Yerisiam. Tino bilang diskusi tersebut merupakan inisiatif masyarakat korban investasi sawit di sekitar Nabire Papua.

Menurut Ketua KPK-SN, yang juga sebagai Ketua DAD (Dewan Adat Daerah) Paniai “John NR Gobai via papalesmengabarkan, mengatakan bahwa; “Tujuan kami melaksanakan diskusi ini adalah, untuk mendengarkan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di nabire, baik pejabat,intansi terkait dan masyarakat korban akan konflik ini. Kata John. Melalui diskusi dan sharing ini sehingga kita dapat bersama-sama merubah hal-hal yang mengorbangkan rakyat nabire dan papua secara umum, demikian John Gobai.

Konflik SDA yang melibatkan masyarakat adat dengan penguasa modal ini sudah merambah hingga seluruh pesisir utara maupun selatan Tanah Papua. Demikian dari riset yang dilakukan oleh Yayasan PUSAKA, menerbitkan sebuah atlas sawit. Sebuah gambaran bagaimana hutan dirusak, tanah dirampas, pelanggaram HAM terjadi, hampir merata diseluruh Tanah Papua. Konflik yang begitu menganga, namun pelayanan publik dari pemerintahan daerah dirasa kurang memadai sehingga aparatur negara kerap tidak begitu impati pada regulasi berupa PERDA SDA dan HAK rakyat sipil khususnya para korban investasi.

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Terkait persoalan konflik sumber daya alam masyarakat adat suku besar Yerisiam Gua, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire (KPK-SN), sebagai wadah penyatuan gerakan bersama masyarakat sipil, menggelar diskusi dengan sejumlah stekholder di Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 25 Juli 2015, bertempat di Aula kantor Kesbangpol Nabire.

    Perusahaan sawit yang beroperasi di daerah Nabire, khususnya wilayah adat Yerisiam Gua berbendera PMA (penanaman modal asing) dari India dan Cina. Di Lapangan mereka hadir dengan nama PT. Nabire Baru (PT.NB), PT. Sariwana Adi Perkasa (PT.SAP). Mengakuisis 10 ribu hektar lahan sesuai data BPN setempat, namun diduga sudah melampaui jumlah tersebut yakni 22 ribu hektar.

    Sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua, Ribertino Hanebora, mengatakan guna membangun komunikasi antar stake holder, antara masayarakat sipil dan SKPD setempat, khususnya putra putri anak adat Yerisiam. Tino bilang diskusi tersebut merupakan inisiatif masyarakat korban investasi sawit di sekitar Nabire Papua.

    Menurut Ketua KPK-SN, yang juga sebagai Ketua DAD (Dewan Adat Daerah) Paniai “John NR Gobai via papalesmengabarkan, mengatakan bahwa; “Tujuan kami melaksanakan diskusi ini adalah, untuk mendengarkan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di nabire, baik pejabat,intansi terkait dan masyarakat korban akan konflik ini. Kata John. Melalui diskusi dan sharing ini sehingga kita dapat bersama-sama merubah hal-hal yang mengorbangkan rakyat nabire dan papua secara umum, demikian John Gobai.

    Konflik SDA yang melibatkan masyarakat adat dengan penguasa modal ini sudah merambah hingga seluruh pesisir utara maupun selatan Tanah Papua. Demikian dari riset yang dilakukan oleh Yayasan PUSAKA, menerbitkan sebuah atlas sawit. Sebuah gambaran bagaimana hutan dirusak, tanah dirampas, pelanggaram HAM terjadi, hampir merata diseluruh Tanah Papua. Konflik yang begitu menganga, namun pelayanan publik dari pemerintahan daerah dirasa kurang memadai sehingga aparatur negara kerap tidak begitu impati pada regulasi berupa PERDA SDA dan HAK rakyat sipil khususnya para korban investasi.

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on