Pembentukan komite gabungan untuk menuntaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu diapresiasi. Namun, keberadaan komite ini harus dilandasi prinsip pertanggungjawaban hukum dan pemenuhan kewajiban negara kepada korban sehingga bukan menjadi sarana lari dari tanggung jawab.

Seperti diketahui, komite gabungan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Komnas HAM berkomitmen menuntaskan enam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penuntasan dengan pendekatan nonyudisial yang dinilai efektif.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu ditargetkan berlangsung selama setahun. Komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi sudah menyusun jadwal kerja yang dimulai Agustus 2015 dan ditargetkan kelar Agustus 2016.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah telah membentuk komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi yang beranggotakan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Menkumham, Polri, Komnas HAM, TNI, dan Badan Intelijen Negara (Kompas, 22/5).

Komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi sepakat menggunakan langkah nonyudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Penyelesaian disepakati dengan langkah nonyudisial, yaitu rekonsiliasi. Hal ini dipilih karena ada kesulitan mencari barang bukti, saksi, dan tersangka yang terjadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sudah sangat lama,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5).

Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, enam di antaranya akan ditangani komite gabungan. Kasus itu adalah kasus peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; Talangsari di Lampung (1989); penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Sementara kasus lain, yaitu peristiwa Wasior dan Wamena 2003, tak diselesaikan oleh komite ini karena bisa dituntaskan melalui pengadilan HAM permanen. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus yang terjadi setelah adanya UU ini diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen.

Militer Ikut Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Demikian pihak militer dilibatkan dalam komite gabungan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Pelibatan militer itu diharapkan bisa memberikan titik terang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko hadir dalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi kali ini menyepakati jumlah anggota komite sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dalam penegakan HAM.

Arena Cuci Tangan?

“Jangan sampai pembentukan komite ini justru menjadi ajang cuci tangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengambangkan proses hukum yang sudah berjalan. Komnas HAM sudah memiliki hasil penyelidikannya, itu tidak bisa dikesampingkan,” kata peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, saat diskusi “Pelanggaran HAM Masa Lalu: Usulan Pelembagaan untuk Penyelesaian yang Berkeadilan”, di Jakarta, Minggu (5/7).

mantan Ketua Komnas HAM yang juga anggota perkumpulan Elsam, Ifdhal Kasim, mengatakan, Kejagung harus memberikan pernyataan resmi terkait hal itu. Kemudian, melakukan langkah hukum terhadap kasus-kasus yang sulit diperoleh bukti dan saksi. “Bisa saja menghentikan penyidikan, misalnya mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Jadi, langkah hukum harus ditempuh sebelum dilempar ke komite. Ini sesuai dengan undang-undang,” ujar Ifdhal.

Anggota perkumpulan Elsam, I Gusti Agung Putri, menambahkan, penuntasan kasus HAM berat masa lalu tidak bisa melalui jalan tunggal. “Tak bisa hanya lewat rekonsiliasi, lalu selesai. Ada banyak jalan yang harus ditempuh. Keadilan dan pemulihan bagi para korban harus terpenuhi. Ini tidak mudah bagi pemerintah karena pada prosesnya harus berhadapan dengan pihak yang tidak mau hak korban dipenuhi. Untuk itu, dukungan banyak pihak dan masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.

Putri menambahkan, pemerintah juga harus memikirkan langkah jangka panjang sebagai bagian dari realisasi rekomendasi komite. Misalnya, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa berulang lagi. “Bisa dengan memorialisasi (membuat prasasti atau tugu) seperti dilakukan di Jakarta. Bisa juga melalui pendidikan lewat para guru sejarah,” kata Putri.

(Di sunting dari epaper kompas, Mei-Juli 2015)

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pembentukan komite gabungan untuk menuntaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu diapresiasi. Namun, keberadaan komite ini harus dilandasi prinsip pertanggungjawaban hukum dan pemenuhan kewajiban negara kepada korban sehingga bukan menjadi sarana lari dari tanggung jawab.

    Seperti diketahui, komite gabungan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Komnas HAM berkomitmen menuntaskan enam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Penuntasan dengan pendekatan nonyudisial yang dinilai efektif.

    Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu ditargetkan berlangsung selama setahun. Komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi sudah menyusun jadwal kerja yang dimulai Agustus 2015 dan ditargetkan kelar Agustus 2016.

    Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah telah membentuk komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi yang beranggotakan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Menkumham, Polri, Komnas HAM, TNI, dan Badan Intelijen Negara (Kompas, 22/5).

    Komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi sepakat menggunakan langkah nonyudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Penyelesaian disepakati dengan langkah nonyudisial, yaitu rekonsiliasi. Hal ini dipilih karena ada kesulitan mencari barang bukti, saksi, dan tersangka yang terjadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sudah sangat lama,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5).

    Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komnas HAM, enam di antaranya akan ditangani komite gabungan. Kasus itu adalah kasus peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; Talangsari di Lampung (1989); penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

    Sementara kasus lain, yaitu peristiwa Wasior dan Wamena 2003, tak diselesaikan oleh komite ini karena bisa dituntaskan melalui pengadilan HAM permanen. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus yang terjadi setelah adanya UU ini diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen.

    Militer Ikut Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Demikian pihak militer dilibatkan dalam komite gabungan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Pelibatan militer itu diharapkan bisa memberikan titik terang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko hadir dalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi kali ini menyepakati jumlah anggota komite sebanyak 15 orang. Komite yang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo ini terdiri dari unsur korban, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, purnawirawan TNI, dan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dalam penegakan HAM.

    Arena Cuci Tangan?

    “Jangan sampai pembentukan komite ini justru menjadi ajang cuci tangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengambangkan proses hukum yang sudah berjalan. Komnas HAM sudah memiliki hasil penyelidikannya, itu tidak bisa dikesampingkan,” kata peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, saat diskusi “Pelanggaran HAM Masa Lalu: Usulan Pelembagaan untuk Penyelesaian yang Berkeadilan”, di Jakarta, Minggu (5/7).

    mantan Ketua Komnas HAM yang juga anggota perkumpulan Elsam, Ifdhal Kasim, mengatakan, Kejagung harus memberikan pernyataan resmi terkait hal itu. Kemudian, melakukan langkah hukum terhadap kasus-kasus yang sulit diperoleh bukti dan saksi. “Bisa saja menghentikan penyidikan, misalnya mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Jadi, langkah hukum harus ditempuh sebelum dilempar ke komite. Ini sesuai dengan undang-undang,” ujar Ifdhal.

    Anggota perkumpulan Elsam, I Gusti Agung Putri, menambahkan, penuntasan kasus HAM berat masa lalu tidak bisa melalui jalan tunggal. “Tak bisa hanya lewat rekonsiliasi, lalu selesai. Ada banyak jalan yang harus ditempuh. Keadilan dan pemulihan bagi para korban harus terpenuhi. Ini tidak mudah bagi pemerintah karena pada prosesnya harus berhadapan dengan pihak yang tidak mau hak korban dipenuhi. Untuk itu, dukungan banyak pihak dan masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.

    Putri menambahkan, pemerintah juga harus memikirkan langkah jangka panjang sebagai bagian dari realisasi rekomendasi komite. Misalnya, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah peristiwa serupa berulang lagi. “Bisa dengan memorialisasi (membuat prasasti atau tugu) seperti dilakukan di Jakarta. Bisa juga melalui pendidikan lewat para guru sejarah,” kata Putri.

    (Di sunting dari epaper kompas, Mei-Juli 2015)

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on