Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan hingga kini masih menghadapi masalah klasik, yaitu pelibatan masyarakat lokal hingga legalitas hak atas tanah. Padahal, investasi terbaik di bidang kehutanan adalah pada masyarakat lokalnya. Kita harus berinvestasi pada masyarakat lokal jika ingin menyelamatkan hutan Asia.

Hutan bambu di Provinsi Chai Nat, Thailand, ini dikelola komunitas masyarakat bernama Khao Rao Thien Thong. Hutan milik negara seluas 159 hektar ini menjadi sumber bahan pangan, seperti rebung dan jamur, yang menjadi tambahan pendapatan mereka. Tampak warga setempat, Sanan Amornpol (kiri) dan Somyes Sriwarna, menjelaskan kepada media, Kamis (9/7), saat kunjungan lapangan media ASEAN di sela-sela lokakarya di Thailand.

Kompas/Ichwan SusantoHutan bambu di Provinsi Chai Nat, Thailand, ini dikelola komunitas masyarakat bernama Khao Rao Thien Thong. Hutan milik negara seluas 159 hektar ini menjadi sumber bahan pangan, seperti rebung dan jamur, yang menjadi tambahan pendapatan mereka. Tampak warga setempat, Sanan Amornpol (kiri) dan Somyes Sriwarna, menjelaskan kepada media, Kamis (9/7), saat kunjungan lapangan media ASEAN di sela-sela lokakarya di Thailand.

Penekanan tersebut disuarakan komunitas masyarakat kehutanan dari regional ASEAN-plus pada Kongres Kehutanan Dunia, 7-11 September 2015, di Durban, Afrika Selatan.

Pembahasan ini dilakukan 20 komunitas masyarakat hutan dari Indonesia, Kamboja, Myanmar, Nepal, Vietnam, dan Thailand, Jumat (10/7), di Bangkok, Thailand. Ini merupakan pertemuan awal regional yang digelar RECOFTC menuju Kongres Kehutanan Dunia yang bertema “Hutan dan Masyarakat: Investasi di Masa Depan yang Berkelanjutan”.

Anggota masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat, dan petani dari hutan di Asia mengonsolidasikan diri di Bangkok sebagai pertemuan pra-Kongres Kehutanan Dunia. Pertemuan regional tersebut untuk memastikan suara-suara masyarakat lokal didengar di Kongres Kehutanan Dunia mendatang yang merupakan pertemuan terbesar dan paling signifikan di sektor kehutanan dunia.

“Kita perlu berinvestasi (percaya) kepada orang lokal jika kita benar-benar ingin mempertahankan hutan di Asia,” kata Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif RECOFTC, Pusat untuk Masyarakat dan Hutan, dalam siaran persnya. “Dengan lebih dari 450 juta orang lokal di wilayah Asia Pasifik yang mengandalkan hutan untuk mata pencarian mereka, masyarakat lokal harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tutur Tint.

Dari Indonesia, yang menghadiri pertemuan itu adalah Nisro (Ketua Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo), Rusdiana (anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Andi Buyung Saputra (masyarakat adat Kajang, Sulawesi Selatan), Haryadi Hilmawan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Misbawaty Syamsul Bachri (Kepala Dinas Kehutanan Bulukumba, Sulsel).

“Regulasi sebenarnya sudah ada. Cuma implementasi di lapangan masih kurang” kata Nisro.

Di Indonesia, ruang pengelolaan hutan oleh masyarakat sudah diakomodasi dalam format hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat serta hutan kemitraan. Kini sedang dikerjakan hutan adat sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

Dalam RPJMN 2015-2019, ditargetkan perhutanan sosial ini harus mencapai 12,7 juta hektar. Langkah ini sebagai strategi pembangunan ekonomi dari pinggiran yang dilontarkan Presiden Joko Widodo.

Perwakilan komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal serta pemerintah, Rabu (8/7), di Bangkok, Thailand, yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk Indonesia, berkumpul dalam pertemuan menyambut Kongres Kehutanan Dunia yang akan berlangsung pada 7-11 September 2015 di Durban, Afrika. Tampak grup peserta dari Indonesia berdiskusi dalam satu sesi untuk merumuskan masalah dan solusi serta masa depan hutan mereka. Pertemuan yang digagas RECOFTC dan ASFN ini akan merumuskan rekomendasi komunitas masyarakat agar ditindaklanjuti untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan.

Kompas/Ichwan SusantoPerwakilan komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal serta pemerintah, Rabu (8/7), di Bangkok, Thailand, yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk Indonesia, berkumpul dalam pertemuan menyambut Kongres Kehutanan Dunia yang akan berlangsung pada 7-11 September 2015 di Durban, Afrika. Tampak grup peserta dari Indonesia berdiskusi dalam satu sesi untuk merumuskan masalah dan solusi serta masa depan hutan mereka. Pertemuan yang digagas RECOFTC dan ASFN ini akan merumuskan rekomendasi komunitas masyarakat agar ditindaklanjuti untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan.

Investasi pada orang

Tema Kongres Kehutanan Dunia XIV kali ini adalah “Hutan dan Masyarakat: Investasi di Masa Depan yang Berkelanjutan”. “Kongres akan menunjukkan bahwa investasi di sektor kehutanan merupakan investasi kepada orang dan pada gilirannya investasi dalam ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan,” papar Trevor Abrahams, Sekretaris Jenderal Kongres Kehutanan Dunia XIV, dalam siaran persnya.

Menurut Abrahams, para peserta utama pertemuan lebih dari 20 petani, masyarakat adat, dan anggota kehutanan masyarakat dari Kamboja, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, dan Nepal. Para anggota masyarakat setempat datang bersama-sama dan mendiskusikan isu-isu kehutanan yang prioritas bagi mereka.

Perwakilan dari masyarakat sipil, LSM, PBB, pemerintah, dan media juga akan berpartisipasi dalam pertemuan untuk menemukan cara mendukung visi masyarakat lokal.

Ichwan Susanto

http://print.kompas.com/baca/2015/07/10/Masyarakat-Lokal-adalah-Investasi-Masa-Depan-Kehut

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan hingga kini masih menghadapi masalah klasik, yaitu pelibatan masyarakat lokal hingga legalitas hak atas tanah. Padahal, investasi terbaik di bidang kehutanan adalah pada masyarakat lokalnya. Kita harus berinvestasi pada masyarakat lokal jika ingin menyelamatkan hutan Asia.

    Hutan bambu di Provinsi Chai Nat, Thailand, ini dikelola komunitas masyarakat bernama Khao Rao Thien Thong. Hutan milik negara seluas 159 hektar ini menjadi sumber bahan pangan, seperti rebung dan jamur, yang menjadi tambahan pendapatan mereka. Tampak warga setempat, Sanan Amornpol (kiri) dan Somyes Sriwarna, menjelaskan kepada media, Kamis (9/7), saat kunjungan lapangan media ASEAN di sela-sela lokakarya di Thailand.

    Kompas/Ichwan SusantoHutan bambu di Provinsi Chai Nat, Thailand, ini dikelola komunitas masyarakat bernama Khao Rao Thien Thong. Hutan milik negara seluas 159 hektar ini menjadi sumber bahan pangan, seperti rebung dan jamur, yang menjadi tambahan pendapatan mereka. Tampak warga setempat, Sanan Amornpol (kiri) dan Somyes Sriwarna, menjelaskan kepada media, Kamis (9/7), saat kunjungan lapangan media ASEAN di sela-sela lokakarya di Thailand.

    Penekanan tersebut disuarakan komunitas masyarakat kehutanan dari regional ASEAN-plus pada Kongres Kehutanan Dunia, 7-11 September 2015, di Durban, Afrika Selatan.

    Pembahasan ini dilakukan 20 komunitas masyarakat hutan dari Indonesia, Kamboja, Myanmar, Nepal, Vietnam, dan Thailand, Jumat (10/7), di Bangkok, Thailand. Ini merupakan pertemuan awal regional yang digelar RECOFTC menuju Kongres Kehutanan Dunia yang bertema “Hutan dan Masyarakat: Investasi di Masa Depan yang Berkelanjutan”.

    Anggota masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat, dan petani dari hutan di Asia mengonsolidasikan diri di Bangkok sebagai pertemuan pra-Kongres Kehutanan Dunia. Pertemuan regional tersebut untuk memastikan suara-suara masyarakat lokal didengar di Kongres Kehutanan Dunia mendatang yang merupakan pertemuan terbesar dan paling signifikan di sektor kehutanan dunia.

    “Kita perlu berinvestasi (percaya) kepada orang lokal jika kita benar-benar ingin mempertahankan hutan di Asia,” kata Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif RECOFTC, Pusat untuk Masyarakat dan Hutan, dalam siaran persnya. “Dengan lebih dari 450 juta orang lokal di wilayah Asia Pasifik yang mengandalkan hutan untuk mata pencarian mereka, masyarakat lokal harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tutur Tint.

    Dari Indonesia, yang menghadiri pertemuan itu adalah Nisro (Ketua Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo), Rusdiana (anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Andi Buyung Saputra (masyarakat adat Kajang, Sulawesi Selatan), Haryadi Hilmawan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Misbawaty Syamsul Bachri (Kepala Dinas Kehutanan Bulukumba, Sulsel).

    “Regulasi sebenarnya sudah ada. Cuma implementasi di lapangan masih kurang” kata Nisro.

    Di Indonesia, ruang pengelolaan hutan oleh masyarakat sudah diakomodasi dalam format hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat serta hutan kemitraan. Kini sedang dikerjakan hutan adat sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara.

    Dalam RPJMN 2015-2019, ditargetkan perhutanan sosial ini harus mencapai 12,7 juta hektar. Langkah ini sebagai strategi pembangunan ekonomi dari pinggiran yang dilontarkan Presiden Joko Widodo.

    Perwakilan komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal serta pemerintah, Rabu (8/7), di Bangkok, Thailand, yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk Indonesia, berkumpul dalam pertemuan menyambut Kongres Kehutanan Dunia yang akan berlangsung pada 7-11 September 2015 di Durban, Afrika. Tampak grup peserta dari Indonesia berdiskusi dalam satu sesi untuk merumuskan masalah dan solusi serta masa depan hutan mereka. Pertemuan yang digagas RECOFTC dan ASFN ini akan merumuskan rekomendasi komunitas masyarakat agar ditindaklanjuti untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan.

    Kompas/Ichwan SusantoPerwakilan komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal serta pemerintah, Rabu (8/7), di Bangkok, Thailand, yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk Indonesia, berkumpul dalam pertemuan menyambut Kongres Kehutanan Dunia yang akan berlangsung pada 7-11 September 2015 di Durban, Afrika. Tampak grup peserta dari Indonesia berdiskusi dalam satu sesi untuk merumuskan masalah dan solusi serta masa depan hutan mereka. Pertemuan yang digagas RECOFTC dan ASFN ini akan merumuskan rekomendasi komunitas masyarakat agar ditindaklanjuti untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan keberlangsungan hutan sebagai sumber kehidupan.

    Investasi pada orang

    Tema Kongres Kehutanan Dunia XIV kali ini adalah “Hutan dan Masyarakat: Investasi di Masa Depan yang Berkelanjutan”. “Kongres akan menunjukkan bahwa investasi di sektor kehutanan merupakan investasi kepada orang dan pada gilirannya investasi dalam ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan,” papar Trevor Abrahams, Sekretaris Jenderal Kongres Kehutanan Dunia XIV, dalam siaran persnya.

    Menurut Abrahams, para peserta utama pertemuan lebih dari 20 petani, masyarakat adat, dan anggota kehutanan masyarakat dari Kamboja, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, dan Nepal. Para anggota masyarakat setempat datang bersama-sama dan mendiskusikan isu-isu kehutanan yang prioritas bagi mereka.

    Perwakilan dari masyarakat sipil, LSM, PBB, pemerintah, dan media juga akan berpartisipasi dalam pertemuan untuk menemukan cara mendukung visi masyarakat lokal.

    Ichwan Susanto

    http://print.kompas.com/baca/2015/07/10/Masyarakat-Lokal-adalah-Investasi-Masa-Depan-Kehut

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on