Raksasa minyak sawit  Wilmar International Ltd dituding kembali melakukan ‘cara-cara kotor’ dalam perlakuannya terhadap masyarakat. Tuduhan itu datang dari para tokoh adat dan organisasi non-pemerintah (ornop) yang telah melacak operasi perusahaan di lapangan di Kalimantan,Sumatra, Uganda dan Nigeria.

Di Sumatra Barat, anak perusahaan Wilmar, PT PHP dituduh masyarakat  Minangkabau komunitas adat Kapa telah mengkriminalisasi mereka setelah mereka menaikkan pengaduan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Komunitas ini mengetahui bahwa pada 2014 perusahaan sedang berupaya mendapatkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) sehingga dapat mengambil tanah mereka tanpa persetujuan dari pihak masyarakat Kapa.

Masyarakat mengadukan persoalan ini kepada RSPO agar menghentikan upaya perusahaan mendapatkan izin tersebut karena izin usaha tersebut akan menghapus hak-hak adat masyarakat secara permanen.

Dengan dukungan dari Forest Peoples Programme, warga masyarakat Kapa menghadiri pertemuan RSPO di Kuala Lumpur pada November 2014 untuk bertemu dengan pihak perusahaan dan staff RSPO.

Di hadapan pejabat RSPO, Wilmar sepakat untuk melakukan pertemuan dengan warga masyarakat Kapa dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengkaji pilihan-pilihan langkah hukum untuk mengamankan perkebunan mereka tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat adat.

“Perusahaan tidak menepati janjinya,” ujar Samsiwa Rangkayo Mudo, salah seorang Pemangku Adat Kapa seperti dirilis Forest Peoples Programme, kepada Waspada Online.

“Sementara kami menunggu untuk bertemu dengan pihak Badan Pertanahan, mereka justru pergi mengupayakan dan memperoleh ijin HGU dengan membelakangi kami. Kami kemudian ditahan dengan tuduhan palsu oleh pihak kepolisian daerah Sumatra Barat,” demikian Alman Gampo Alam, pimpinan adat Kapa.

Bahkan Gampo Alam sempat ditahan selama dua bulan dan dalam masa tersebut ia dipaksa untuk mencabut kuasa dari pengacaranya dan harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gampo Alam, pimpinan adat Kapa.

”Pemangku adat lainnya diintimidasi dan diancam akan bernasib sama seperti Alman Gampo Alam. Kami tahu pasti bahwa sesungguhnya perusahaan berada di balik semua ini,” kata Zulkifli, warga Kapa yang sedang mencari perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. “Kami menuntut agar Wilmar mencabut kembali ijin PT PHP dari tanah adat kami”.

Pihak kepolisian tidak menemukan bukti kesalahan Gampo Alam dan akhirnya dibebaskan akhir Juni lalu. Akan tetapi masyarakat Kapa kini telah kehilangan hak atas tanah ulayat mereka yang telah dirampas oleh Wilmar.

Pada 2011, Wilmar pernah dilaporkan ke Compliance Advisory Ombudsman (CAO – sebuah mekanisme pengaduan dari Korporasi Keuangan Dunia atau the International Finance Corporation (IFC)) bahwa salah satu anak perusahaannya, PT Asiatic Persada, telah membayar polisi setempat untuk  menggusur paksa masyarakat adat dari konsesi perusahaan sawitnya, konsesi mana diklaim oleh masyarakat Batin Sembilan sebagai tanah adat mereka.

Perusahaan kemudian secara sepihak membongkar 83 rumah masyarakat sampai ke dekat tepian anak sungai. Pihak perusahaan setuju untuk dimediasi oleh CAO untuk menyelesaikan sengketa tetapi pihak Batin Sembilan dan ornop pendukung menjadi bingung melihat negosiasi yang berlarut-larut dalam waktu panjang (dan akhirnya gagal).

Sebuah dokumen Bank Dunia mengungkapkan bahwa salah satu mediator CAO melaporkan bahwa personil dari pihak Grup Wilmar telah mencoba menyuap dirinya untuk menyerahkan informasi yang berkaitan dengan kasus ini.

Tuduhan penyuapan ini telah dibawa kepada World Bank Group’s Integrity Vice Presidency dan kemudian dinaikkan ke World Bank Group’s Sanctions Board. Sengketa ini menimbulkan jurang ketidakpercayaan antara CAO dan Wilmar dan sangat memperlambat proses penyelesaian sengketa. CAO akhirnya terpaksa melepaskan kasus tersebut setelah pihak Wilmar menjual anak perusahaannya.

Menyikapi kasus tersebut Patrick Anderson, penasihat kebijakan di Forest Peoples Programme menyebutkan, bank-bank dan para investor semestinya tidak berasumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan komitmen yang kuat lantas bebas dari risiko-risiko sosial, lingkungan, hukum dan pasar.

“Investor dan pihak pembeli harus mencermati betul apa yang terjadi di lapangan ketika mereka menilai pelaksanaan janji-janji perusahaan tentang  nihil deforestasi dan nihil eksploitasi. Komitmen-komitmen Wilmar memang sangat mengesankan di atas kertas, tetapi perusahaan perlu secara radikal memperbaiki kinerja aktualnya”, tegas Patrick Anderson, penasihat kebijakan di Forest Peoples Programme dalam keterangan tertulisnya.

http://waspada.co.id/warta/raksasa-sawit-wilmar-rampas-hak-adat-di-sumbar/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Raksasa minyak sawit  Wilmar International Ltd dituding kembali melakukan ‘cara-cara kotor’ dalam perlakuannya terhadap masyarakat. Tuduhan itu datang dari para tokoh adat dan organisasi non-pemerintah (ornop) yang telah melacak operasi perusahaan di lapangan di Kalimantan,Sumatra, Uganda dan Nigeria.

    Di Sumatra Barat, anak perusahaan Wilmar, PT PHP dituduh masyarakat  Minangkabau komunitas adat Kapa telah mengkriminalisasi mereka setelah mereka menaikkan pengaduan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

    Komunitas ini mengetahui bahwa pada 2014 perusahaan sedang berupaya mendapatkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) sehingga dapat mengambil tanah mereka tanpa persetujuan dari pihak masyarakat Kapa.

    Masyarakat mengadukan persoalan ini kepada RSPO agar menghentikan upaya perusahaan mendapatkan izin tersebut karena izin usaha tersebut akan menghapus hak-hak adat masyarakat secara permanen.

    Dengan dukungan dari Forest Peoples Programme, warga masyarakat Kapa menghadiri pertemuan RSPO di Kuala Lumpur pada November 2014 untuk bertemu dengan pihak perusahaan dan staff RSPO.

    Di hadapan pejabat RSPO, Wilmar sepakat untuk melakukan pertemuan dengan warga masyarakat Kapa dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengkaji pilihan-pilihan langkah hukum untuk mengamankan perkebunan mereka tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat adat.

    “Perusahaan tidak menepati janjinya,” ujar Samsiwa Rangkayo Mudo, salah seorang Pemangku Adat Kapa seperti dirilis Forest Peoples Programme, kepada Waspada Online.

    “Sementara kami menunggu untuk bertemu dengan pihak Badan Pertanahan, mereka justru pergi mengupayakan dan memperoleh ijin HGU dengan membelakangi kami. Kami kemudian ditahan dengan tuduhan palsu oleh pihak kepolisian daerah Sumatra Barat,” demikian Alman Gampo Alam, pimpinan adat Kapa.

    Bahkan Gampo Alam sempat ditahan selama dua bulan dan dalam masa tersebut ia dipaksa untuk mencabut kuasa dari pengacaranya dan harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gampo Alam, pimpinan adat Kapa.

    ”Pemangku adat lainnya diintimidasi dan diancam akan bernasib sama seperti Alman Gampo Alam. Kami tahu pasti bahwa sesungguhnya perusahaan berada di balik semua ini,” kata Zulkifli, warga Kapa yang sedang mencari perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta. “Kami menuntut agar Wilmar mencabut kembali ijin PT PHP dari tanah adat kami”.

    Pihak kepolisian tidak menemukan bukti kesalahan Gampo Alam dan akhirnya dibebaskan akhir Juni lalu. Akan tetapi masyarakat Kapa kini telah kehilangan hak atas tanah ulayat mereka yang telah dirampas oleh Wilmar.

    Pada 2011, Wilmar pernah dilaporkan ke Compliance Advisory Ombudsman (CAO – sebuah mekanisme pengaduan dari Korporasi Keuangan Dunia atau the International Finance Corporation (IFC)) bahwa salah satu anak perusahaannya, PT Asiatic Persada, telah membayar polisi setempat untuk  menggusur paksa masyarakat adat dari konsesi perusahaan sawitnya, konsesi mana diklaim oleh masyarakat Batin Sembilan sebagai tanah adat mereka.

    Perusahaan kemudian secara sepihak membongkar 83 rumah masyarakat sampai ke dekat tepian anak sungai. Pihak perusahaan setuju untuk dimediasi oleh CAO untuk menyelesaikan sengketa tetapi pihak Batin Sembilan dan ornop pendukung menjadi bingung melihat negosiasi yang berlarut-larut dalam waktu panjang (dan akhirnya gagal).

    Sebuah dokumen Bank Dunia mengungkapkan bahwa salah satu mediator CAO melaporkan bahwa personil dari pihak Grup Wilmar telah mencoba menyuap dirinya untuk menyerahkan informasi yang berkaitan dengan kasus ini.

    Tuduhan penyuapan ini telah dibawa kepada World Bank Group’s Integrity Vice Presidency dan kemudian dinaikkan ke World Bank Group’s Sanctions Board. Sengketa ini menimbulkan jurang ketidakpercayaan antara CAO dan Wilmar dan sangat memperlambat proses penyelesaian sengketa. CAO akhirnya terpaksa melepaskan kasus tersebut setelah pihak Wilmar menjual anak perusahaannya.

    Menyikapi kasus tersebut Patrick Anderson, penasihat kebijakan di Forest Peoples Programme menyebutkan, bank-bank dan para investor semestinya tidak berasumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan komitmen yang kuat lantas bebas dari risiko-risiko sosial, lingkungan, hukum dan pasar.

    “Investor dan pihak pembeli harus mencermati betul apa yang terjadi di lapangan ketika mereka menilai pelaksanaan janji-janji perusahaan tentang  nihil deforestasi dan nihil eksploitasi. Komitmen-komitmen Wilmar memang sangat mengesankan di atas kertas, tetapi perusahaan perlu secara radikal memperbaiki kinerja aktualnya”, tegas Patrick Anderson, penasihat kebijakan di Forest Peoples Programme dalam keterangan tertulisnya.

    http://waspada.co.id/warta/raksasa-sawit-wilmar-rampas-hak-adat-di-sumbar/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on