Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengajukan sebuah regulasi yang mengatur soal hak komunal. Pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) berdasarkan teritorial demi mempercepat berbagai hal yang menjadi prioritas pembangunan negara. Program penyediaan bank tanah untuk pembangunan prioritas. Menurut kementerian terkait, seringkali proyek-proyek pemerintah tertunda karena adanya praktik pengalihan sertifikat lahan kepada pihak ketiga. Hal ini tentu saja memicu konflik atau sengketa di lapangan. (baca juga: http://pusaka.or.id/atlas-sawit-papua-dibawah-kendali-penguasa-modal/)

Konflik properti yang dimaksud pihak ketiga disini yaitu para pemodal (asing) yang hendak menabung kekayaan berupa tanah, gedung, dan aset lainnya yang menjadi tameng bagi bisnis mereka di bidang properti. Guna melindungi pasar properti nasional dari spekulan, peraturan agraria di Indonesia menurut kalangan pengusaha sangat ketat dan melindungi. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/incar-lahan-ke-wilayah-pesisir-ekspansi-perkebunan-sawit-groub-rajawali-bw-plantation-berganti-nama-eagle-high-plantations/)

Aspek lahan swasta, guna melindungi pasar properti nasional dari spekulan, hak kepemilikan properti jangan sampai diringkas. “Peraturan agraria kita sudah paling bagus, memang kelihatannya njelimet, tapi ini sudah sangat ketat dan melindungi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo dimuat media pada Rabu (1/7).

Properti Lahan Swasta

Situasi properti di sejumlah negara tetangga yang berada dalam kondisi bubble karena longgarnya regulasi. Di Jepang dan Australia, Malaysia, China dan Singapura, misalnya. Pasar properti di sana terancam hampir pecah. Singapura, kata dia, membuka wacana properti asing setelah persyaratan 80 persen penduduk memiliki rumah terpenuhi. Syarat selanjutnya yang terpenuhi yakni penduduk setempat belum memiliki rumah tapi gaji mereka sudah mampu untuk membeli rumah.

Dalam membuat aturan, pemerintah bisa mengakomodasi keinginan pasar dan developer yang ingin agar kepemilikan hak properti untuk asing menjadi sederhana, bahkan setara dengan domestik. Misalnya, Hak Milik (HM), Hak Milik Bebas Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) bisa dipangkas menjadi dua atau tiga hak saja yaknu hanya Hak Milik dan Hak Pakai.

Namun demikian, REI menekankan agar pemerintah memperhatikan batasan dan pagar yang jelas agar tidak menyerang properti milik masyarakat menengah ke bawah. “Pagar harus jelas, misalnya harga dibatasi dari mulai Rp 5 miliar dan khusus untuk apartemen mewah,” ujar dia. (Baca juga:

“Ternyata 2004 ke atas harganya naik tinggi sekali, lalu mereka khawatir, karena yang tadinya bisa beli rumah jadi tidak bisa beli,” ujarnya. Untuk mengatasinya, Singapura pun memberlakukan pajak tambahan 18 persen bagi warga yang ingin menjual rumah dalam waktu sebelum satu tahun setelah dimiliki. Makin lama seseorang menjual rumahnya, maka pajaknya semakin rendah.

Sebelumnya, Perusahaan Realestat Indonesia (REI) justru menyambut baik rencana pemerintah yang tengah mewacanakan pembukaan pasar properti untuk warga asing. Karenanya, sejumlah regulasi yang nantinya ditelurkan harus lebih sederhana, utamanya menyangkut hak-hak kepemilikan properti. “Ada dua hal yang mesti dicatat dalam menyusun regulasi, yakni pembatasan harga dan jenis properti serta pembatasan presentase kepemilikan asing,” kata Ketua Umum REI Eddy Hussy kepada Republika. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/proyek-properti-ciputra-di-papua-dan-daerah-lainnya/)

Lahan Negara

Tiga Kementerian sepakat menantandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Jumat (8/5), terkait pengadaan lahan sebesar 9 juta hektare bagi program ketahanan pangan. Lahan seluas itu akan diperuntukkan bagi 4,5 juta masyarakat yang difokuskan di wilayah perbatasan. ‎Ketiga Kementerian tersebut, masing-masing Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik mengungkapkan, pihaknya menyiapkan dana Rp 360 miliar untuk pembangunan 24 twin blok rusunawa pekerja di enam kabupaten/kota, yakni di Medan, Bandung, Kota Semarang, Makassar, Banten, dan Sidoarjo. Untuk pembangunannya, hal ini tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah. Semakin cepat lahan tersedia, termasuk peraturan perizinan yang mendukungnya, makin cepat pula proses pembangunannya.

Khusus di Kota Semarang, rusunawa pendanaan BPJS akan berlokasi di Asrama Transito Provinsi Jateng di Jalan Raya Tugu Km 9, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Tugu. Di lahan seluas 5.900 meter persegi tersebut, rencananya akan dibangun dua twin blok rusunawa.

Setiap twin blok mempunyai 100 kamar, bisa diisi sekitar 400 pekerja. Setiap rusunawa yang akan kita bangun nanti akan dilengkapi fasos dan fasum seperti tempat bermain, kumpul-kumpul, taman, masjid, tergantung luas lahan yang ada. Diperuntukkan bagi pekerja peserta BPJS, dimana uang sewa Rp 125 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan per orang. Satu kamar, full furniture, dua tempat tidur tingkat dan kamar mandi dalam,” imbuhnya.

Kendalanya di kesiapan lahan dan pengurusan administrasi perizinan dari pemda. Kalau dari kita siap, pendanaan kami seutuhnya. Hari ini lahan siap, enam bulan kemudian selesai. Kalau siapnya di ujung tahun, ya tunggu lagi enam bulan,” kata Abdul, di Ungaran, Rabu (29/4/2015).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, program sejuta rumah merupakan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Dari sejuta rumah yang akan dibangun, 10 ribu di antaranya diperuntukkan bagi kalangan pekerja dan buruh, berwujud rusunawa.  Ke-14 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan sejuta rumah ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara  dan Papua. (Baca juga: http://pusaka.or.id/daftar-rencana-38-proyek-berdasarkan-kepmen-ppn-kppn-2015/)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan, di dalam rapat terbatas kabinet sudah dibahas terkait permintaan program 9 juta hektare lahan bagi 4,5 juta warga.‎ Waktu itu paparan masing-masing, sudah tampak kolaborasi. Tapi, harus dibahas detil dan rinci. Tadi sudah dipaparkan sudah sampai lokasi,” ucap Siti. LHK sendiri, menurut Menhut, sudah mencatat, termasuk daerah transmigrasi yang terbangun antara 980.000 sampai 1,2 juta hektare yang izin prinsip 430.000 hektare. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/raksasa-minyak-sawit-wilmar-kembali-melakukan-cara-cara-kotor/)

Menteri Desa dan PDT, Marwan Jafar, menegaskan, para transmigran kini tidak boleh dipandang hanya sebatas normatif. Tetapi ada harapan baru lagi yakni program transmigrasi terpadu. Lanjutnya, salah satu konsentrasi pemerintah saat ini adalah membangun perbatasan. Bersama-sama kita gotong rotong bangun perbatasan melalui program tiga kementerian ini,” kata Marwan. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/suku-mairasi-dan-miere-tanah-tidak-kami-jual/)

Dikatakan, program transmigrasi nantinya juga ‎ akan memperhatikan ekologi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. ‎Dalam kerja sama tersebut, prioritas utama akan dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan, kemudian akan diikuti Nusa Tetangga Timur (NTT), dan kemudian Provinsi Papua. Kementerian ATR akan bekerja lebih kepada upaya sertifikasi, Kementerian LHK pada pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Desa pada program pemerataan pembangunannya.

Manfaat

Hingga 2 Juli 2015, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru terserap sebesar 14,80 persen atau senilai Rp 17,5 triliun dari alokasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai. Di a bilang, serapan dana sebesar 14,80 persen merupakan pola realisasi keuangan semester pertama, saat berbagai kegiatan mulai dilaksanakan dengan biaya termin pertama.

Pada semester kedua sejak Juli hingga Desember 2015 serapan dana diharapkan meningkat dan diperkirakan mencapai 93 persen realisasi keuangan,” kata Velix dalam siaran persnya yang disampaikan pada Kamis (2/7/2015). Velix menerangkan, Kementerian PUPR menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air. Hal ini menjadi laporan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Sidang Paripurna yang membahas mengenai serapan dana APBN yang digelar di Istana Negara, Kamis (2/7/2015).

Untuk itu, sejumlah program strategis di Kementerian PUPR bakal digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 Triliun yang disebar ke daerah-daerah, akan dipercepat realisasinya, baik DAK Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. (Baca juga: http://pusaka.or.id/freeport-atau-pemerintah-akan/)

Serapa dana di atas 20 persen di daerah-daerah tersebut terkait dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan jembatan, peningkatan struktur jalan, penggantian jembatan, pelebaran jalan, pembangunan jalan di kawasan industri dan daerah perbatasan dan terpencil maupun kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis. Pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, ada beberapa provinsi yang mencatat tingkat serapan di atas 20 persen seperti DI Yogyakarta, Aceh, Jambi, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, serta Maluku Utara.

(Arkilaus Baho)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengajukan sebuah regulasi yang mengatur soal hak komunal. Pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) berdasarkan teritorial demi mempercepat berbagai hal yang menjadi prioritas pembangunan negara. Program penyediaan bank tanah untuk pembangunan prioritas. Menurut kementerian terkait, seringkali proyek-proyek pemerintah tertunda karena adanya praktik pengalihan sertifikat lahan kepada pihak ketiga. Hal ini tentu saja memicu konflik atau sengketa di lapangan. (baca juga: http://pusaka.or.id/atlas-sawit-papua-dibawah-kendali-penguasa-modal/)

    Konflik properti yang dimaksud pihak ketiga disini yaitu para pemodal (asing) yang hendak menabung kekayaan berupa tanah, gedung, dan aset lainnya yang menjadi tameng bagi bisnis mereka di bidang properti. Guna melindungi pasar properti nasional dari spekulan, peraturan agraria di Indonesia menurut kalangan pengusaha sangat ketat dan melindungi. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/incar-lahan-ke-wilayah-pesisir-ekspansi-perkebunan-sawit-groub-rajawali-bw-plantation-berganti-nama-eagle-high-plantations/)

    Aspek lahan swasta, guna melindungi pasar properti nasional dari spekulan, hak kepemilikan properti jangan sampai diringkas. “Peraturan agraria kita sudah paling bagus, memang kelihatannya njelimet, tapi ini sudah sangat ketat dan melindungi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo dimuat media pada Rabu (1/7).

    Properti Lahan Swasta

    Situasi properti di sejumlah negara tetangga yang berada dalam kondisi bubble karena longgarnya regulasi. Di Jepang dan Australia, Malaysia, China dan Singapura, misalnya. Pasar properti di sana terancam hampir pecah. Singapura, kata dia, membuka wacana properti asing setelah persyaratan 80 persen penduduk memiliki rumah terpenuhi. Syarat selanjutnya yang terpenuhi yakni penduduk setempat belum memiliki rumah tapi gaji mereka sudah mampu untuk membeli rumah.

    Dalam membuat aturan, pemerintah bisa mengakomodasi keinginan pasar dan developer yang ingin agar kepemilikan hak properti untuk asing menjadi sederhana, bahkan setara dengan domestik. Misalnya, Hak Milik (HM), Hak Milik Bebas Hak Milik Adat, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) bisa dipangkas menjadi dua atau tiga hak saja yaknu hanya Hak Milik dan Hak Pakai.

    Namun demikian, REI menekankan agar pemerintah memperhatikan batasan dan pagar yang jelas agar tidak menyerang properti milik masyarakat menengah ke bawah. “Pagar harus jelas, misalnya harga dibatasi dari mulai Rp 5 miliar dan khusus untuk apartemen mewah,” ujar dia. (Baca juga:

    “Ternyata 2004 ke atas harganya naik tinggi sekali, lalu mereka khawatir, karena yang tadinya bisa beli rumah jadi tidak bisa beli,” ujarnya. Untuk mengatasinya, Singapura pun memberlakukan pajak tambahan 18 persen bagi warga yang ingin menjual rumah dalam waktu sebelum satu tahun setelah dimiliki. Makin lama seseorang menjual rumahnya, maka pajaknya semakin rendah.

    Sebelumnya, Perusahaan Realestat Indonesia (REI) justru menyambut baik rencana pemerintah yang tengah mewacanakan pembukaan pasar properti untuk warga asing. Karenanya, sejumlah regulasi yang nantinya ditelurkan harus lebih sederhana, utamanya menyangkut hak-hak kepemilikan properti. “Ada dua hal yang mesti dicatat dalam menyusun regulasi, yakni pembatasan harga dan jenis properti serta pembatasan presentase kepemilikan asing,” kata Ketua Umum REI Eddy Hussy kepada Republika. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/proyek-properti-ciputra-di-papua-dan-daerah-lainnya/)

    Lahan Negara

    Tiga Kementerian sepakat menantandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Jumat (8/5), terkait pengadaan lahan sebesar 9 juta hektare bagi program ketahanan pangan. Lahan seluas itu akan diperuntukkan bagi 4,5 juta masyarakat yang difokuskan di wilayah perbatasan. ‎Ketiga Kementerian tersebut, masing-masing Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik mengungkapkan, pihaknya menyiapkan dana Rp 360 miliar untuk pembangunan 24 twin blok rusunawa pekerja di enam kabupaten/kota, yakni di Medan, Bandung, Kota Semarang, Makassar, Banten, dan Sidoarjo. Untuk pembangunannya, hal ini tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah. Semakin cepat lahan tersedia, termasuk peraturan perizinan yang mendukungnya, makin cepat pula proses pembangunannya.

    Khusus di Kota Semarang, rusunawa pendanaan BPJS akan berlokasi di Asrama Transito Provinsi Jateng di Jalan Raya Tugu Km 9, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Tugu. Di lahan seluas 5.900 meter persegi tersebut, rencananya akan dibangun dua twin blok rusunawa.

    Setiap twin blok mempunyai 100 kamar, bisa diisi sekitar 400 pekerja. Setiap rusunawa yang akan kita bangun nanti akan dilengkapi fasos dan fasum seperti tempat bermain, kumpul-kumpul, taman, masjid, tergantung luas lahan yang ada. Diperuntukkan bagi pekerja peserta BPJS, dimana uang sewa Rp 125 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan per orang. Satu kamar, full furniture, dua tempat tidur tingkat dan kamar mandi dalam,” imbuhnya.

    Kendalanya di kesiapan lahan dan pengurusan administrasi perizinan dari pemda. Kalau dari kita siap, pendanaan kami seutuhnya. Hari ini lahan siap, enam bulan kemudian selesai. Kalau siapnya di ujung tahun, ya tunggu lagi enam bulan,” kata Abdul, di Ungaran, Rabu (29/4/2015).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, program sejuta rumah merupakan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Dari sejuta rumah yang akan dibangun, 10 ribu di antaranya diperuntukkan bagi kalangan pekerja dan buruh, berwujud rusunawa.  Ke-14 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan sejuta rumah ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara  dan Papua. (Baca juga: http://pusaka.or.id/daftar-rencana-38-proyek-berdasarkan-kepmen-ppn-kppn-2015/)

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan, di dalam rapat terbatas kabinet sudah dibahas terkait permintaan program 9 juta hektare lahan bagi 4,5 juta warga.‎ Waktu itu paparan masing-masing, sudah tampak kolaborasi. Tapi, harus dibahas detil dan rinci. Tadi sudah dipaparkan sudah sampai lokasi,” ucap Siti. LHK sendiri, menurut Menhut, sudah mencatat, termasuk daerah transmigrasi yang terbangun antara 980.000 sampai 1,2 juta hektare yang izin prinsip 430.000 hektare. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/raksasa-minyak-sawit-wilmar-kembali-melakukan-cara-cara-kotor/)

    Menteri Desa dan PDT, Marwan Jafar, menegaskan, para transmigran kini tidak boleh dipandang hanya sebatas normatif. Tetapi ada harapan baru lagi yakni program transmigrasi terpadu. Lanjutnya, salah satu konsentrasi pemerintah saat ini adalah membangun perbatasan. Bersama-sama kita gotong rotong bangun perbatasan melalui program tiga kementerian ini,” kata Marwan. (Baca Juga: http://pusaka.or.id/suku-mairasi-dan-miere-tanah-tidak-kami-jual/)

    Dikatakan, program transmigrasi nantinya juga ‎ akan memperhatikan ekologi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. ‎Dalam kerja sama tersebut, prioritas utama akan dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan, kemudian akan diikuti Nusa Tetangga Timur (NTT), dan kemudian Provinsi Papua. Kementerian ATR akan bekerja lebih kepada upaya sertifikasi, Kementerian LHK pada pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Desa pada program pemerataan pembangunannya.

    Manfaat

    Hingga 2 Juli 2015, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru terserap sebesar 14,80 persen atau senilai Rp 17,5 triliun dari alokasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai. Di a bilang, serapan dana sebesar 14,80 persen merupakan pola realisasi keuangan semester pertama, saat berbagai kegiatan mulai dilaksanakan dengan biaya termin pertama.

    Pada semester kedua sejak Juli hingga Desember 2015 serapan dana diharapkan meningkat dan diperkirakan mencapai 93 persen realisasi keuangan,” kata Velix dalam siaran persnya yang disampaikan pada Kamis (2/7/2015). Velix menerangkan, Kementerian PUPR menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air. Hal ini menjadi laporan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Sidang Paripurna yang membahas mengenai serapan dana APBN yang digelar di Istana Negara, Kamis (2/7/2015).

    Untuk itu, sejumlah program strategis di Kementerian PUPR bakal digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 Triliun yang disebar ke daerah-daerah, akan dipercepat realisasinya, baik DAK Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. (Baca juga: http://pusaka.or.id/freeport-atau-pemerintah-akan/)

    Serapa dana di atas 20 persen di daerah-daerah tersebut terkait dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan jembatan, peningkatan struktur jalan, penggantian jembatan, pelebaran jalan, pembangunan jalan di kawasan industri dan daerah perbatasan dan terpencil maupun kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis. Pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, ada beberapa provinsi yang mencatat tingkat serapan di atas 20 persen seperti DI Yogyakarta, Aceh, Jambi, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, serta Maluku Utara.

    (Arkilaus Baho)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on